Komisi XI Minta Pemerintah Usut Desa Siluman

Jakarta, Villagerspost.com – Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hatari mendesak pemerintah untuk mengusut keberadaan “desa siluman”, penerima dana desa. Terlebih, pada tahun depan terdapat sekitar 270 kabupaten/kota juga akan melaksanakan Pilkada serentak. Jika dana desa tidak bisa dikelola dengan baik, ia khawatir akan semakin kacau.

“Ini bisa jadi ATM, apalagi kepala daerah yang incumbent. Kita harap semua jajaran mengecek kembali tata kelola dana desa. Paling tidak Pak Menteri bisa me-minimize pola yang kacau balau ini,” kata Hatari saat raker bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Keberadaan desa siluman, desa yang tidak berpenghuni namun menerima dana desa mengemuka dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya, baru-baru ini. Berdasarkan laporan yang diterima Menkeu, karena transfer Dana Desa dilakukan secara ajeg, maka muncul desa-desa baru yang tidak berpenduduk hanya untuk bisa mendapatkan dana desa.

Presiden Joko Widodo pun meminta aparat mengusut soal penemuan empat desa siluman tersebut. Ia memerintahkan pelaku ditangkap. “Tapi tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa tadi diperkirakan, diduga itu fiktif ketemu, ketangkep,” kata Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (6/11)

Terkait hal ini, Hatari mengaku, banyak mendapatkan informasi, khususnya di daerah. “Banyaknya desa-desa yang bermunculan, serta temuan mengenai desa tak berpenghuni tentu dapat merugikan keuangan negara,” ujarnya.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Maluku Utara ini mencontohkan salah satu desa yang tidak memiliki penghuni, namun tercatat dalam data pemerintah kabupaten setempat. “Saya kebetulan tahu persis di Halmahera Selatan, ada pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Tetapi kalau bupati mencatat itu sebagai desa, kita bisa bayangkan berapa banyak anggaran kita yang sudah turun selama bertahun-tahun ini dihabiskan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, besaran anggaraan dana desa terus meningkat setiap tahunnya, juga dibarengi dengan adanya penambahan desa-desa baru. Tahun ini, total alokasi dana desa mencapai Rp70 triliun. Jika dilihat dari lima tahun terakhir, anggaran dana desa terus melonjak hingga tiga kali lipat, dari Rp20,46 triliun pada 2015 menjadi Rp72 triliun pada 2020 mendatang.

Terkait hal itu, Pihak Istana pun tengah mengumpulkan data-data terkait kasus ini. Stafsus Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, dari informasi yang diterima, terungkap, dari 70.400 desa, ada dana yang tidak sampai atau ada desa yang tidak ada. Fadjroel mengatakan pengumpulan data dilakukan untuk memastikan apakah benar ada dana desa yang tersalurkan ke ‘desa siluman’ tersebut.

“Nanti data itu akan kami berikan pada Pak Mensesneg untuk diberikan pada informasi atau pendapat langsung dari beliau. Kami kumpulkan data, apakah nyata ada di lapangan,” ujar Fadjroel, di Jakarta, Kamis (7/11).

Editor: M. Agung Riyadi