Konflik Agraria Menahun, Masyarakat Sei Paham Tegaskan Perlawanan Kepada PT Inti Palm Sumatera | Villagerspost.com

Konflik Agraria Menahun, Masyarakat Sei Paham Tegaskan Perlawanan Kepada PT Inti Palm Sumatera

Deklarasi pembentukan Forum Masyarakat Peduli Sei Paham, untuk menegaskan perlawanan atas konflik agraria berupa penyerobotan tanah warga oleh perusahaan sawit PT IPS (villagerspost.com/aminuddin)

Asahan, Villagerspost.com – Masyarakat Desa Sei Paham, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara membentuk Forum Masyarakat Peduli Sei Paham, sebagai upaya penegasan adanya perlawanan atas kasus konflik agraria, berupa penyerobotan tanah garapan mereka seluas 400 hektare di Dusun XV Persembahan, oleh PT Inti Palm Sumatera (PT IPS). Ketua terpilih Forum Masyarakat Peduli Sei Paham Jabul Khaini mengatakan, permasalahan sengketa tanah ini bukan barang baru.

“Ini persoalan tanah sudah puluhan tahun mulai dari tahun 1984. Selama ini kami menganggap bahwa DPRD tingkat Provin Sumatera Utara, khususnya Komisi A, bisa menyelesaikan kasus sengketa tanah ini, ternyata hanya sebagai pepesan kosong saja, apapun tak bisa dirampungkan oleh mereka,” jelas Khaini, kepada Villagerspost.com, Kamis (10/1).

Dia mengatakan, sejak awal, proses pengalihan tanah tersebut kepada PT IPS oleh Pemkab Asahan, tidak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam etika berkelompok dan perundang undangan, khususnya UU Pokok Agraria. Pengalihan lahan itu juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pengalihan dan pemberian hak tanah tersebut, kata Khaini, juga tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri c.q Direktorat Jenderal Agraria No. 298/DJA/1987. Dalam beleid itu, diatur, Kelompok Tani Swasembada selaku penggarap lahan itu sejak semula, seharusnya memiliki prioritas untuk mendapatkan hak atas legalitas tanah garapannya, dalam hal ini, lahan seluas 400 hektare di Dusun XV Persembahan.

Hal tersebut, kata Khaini, juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 221 tahun 1961 tentang Reforma Agraria. Beleid itu antara lain menyatakan: “Penggarap tanah diberikan prioritas untuk mendapatkan hak milik karena mereka mempunyai hubungan yang paling erat dengan tanah yang digarapnya sehingga atas dasar prinsip ‘tanah tani yang menggarap’ hubungannya tersebut tidak boleh dilepaskan, bahkan harus dijamin keberlangsungannya”.

“Sebagai pemerintah yang menganut asas-asas pemerintahan yang baik, mestinya pihak Pemkab Asahan dan BPN Kabupaten Asahan tentunya harus mengutamakan masyarakat atau kelompok tani swasembada terlebih dahulu, dikarenakan masyarakat tersebut sudah berpuluh-puluh tahun tinggal dan mencari nafkah di areal tanah tersebut,” ujar Khaini.

Sayangnya, langkah yang diambil justru sebaliknya. Ketika ada perusahaan, dalam hal ini PT IPS yang datang memerlukan lahan untuk perkebunan, pemerintah kabupaten, malah mendahulukan mereka dan lahan garapan masyarakat pun ikut diambil.

“Masyarakat setempat dikorbankan, diabaikan hak-hak keperdataannya.¬†Tentunya banyak kerancuan yang terjadi seolah-olah Pemkab Asahan tidak berpihak kepada masyarakat. Padahal kita ketahui bersama ada hak rakyat di area lahan yang dikelola PT IPS seluas 400 hektare,” tegasnya.

Dewan Penasehat Forum Masyarakat Peduli Sei Paham Halim Dalimunthe menjelaskan, terkait sengketa tanah ini, masyarakat sudah menempuh berbagai upaya penyelesaian, termasuk menempuh langkah hukum dengan menggugat SK Bupati Asahan terkait pengalihan lahan tersebut, melalui pengadilan tata usaha (PTUN) hingga ke Mahkamah Agung. “Putusan pengadilan sejak awal hingga ke MA, berpihak kepada masyarakat,” jelas Halim.

Sayangnya, putusan pengadilan itu tetap tak digubris pihak perusahaan dan Pemkab Asahan. Secara politis, kata Halim, masyarakat pun sudah mengadukan dan meminta penyelesaian masalah ini kepada Komis A DPRD Sumut.

“Tetapi tidak membuahkan hasil, yang ada hanya ajang politik kepentingan bagi para anggota DPRD agar terpilih. Kami jenuh pak, secara data kami siap duduk dan berunding siapa yang benar siapa yang salah baik secara hukum ataupun secara mediasi,” jelas Halim.

Dia mengatakan, masyarakat memiliki data yang lengkap mulai dari sejarah hak garap mereka, hingga terjadinya pengalihan hak garap lahan itu kepada PT IPS secara sepihak ole Pemkab Asahan. “Saya berharap pemerintah Republik Indonesia melalui menteri ATR/BPN akan segera menyelesaikan hasus sengketa ini,” harapnya.

Ketua Dewan Penasehat Forum Masyarakat Peduli Sei Paham Abdul Gafur Ritonga menegaskan, pihaknya akan membantu masyarakat dengan cara melaporkan kasus ini ke Kantor Staf Presiden. “Ada hal yang memang harus diambil alih oleh Presiden Joko Widodo KSP di Deputi IV terkait reforma agraria. Saya kira hanya ini jalan yang tepat dalam penyelesaian kasus tanah yang melibatkan masyarakat Sei Paham dengan PT IPS,” jelasnya.

“Insya Allah kita akan cari jalan dan waktu untuk melakukan pelaporan kasus tanah ini hingga sampai ke Istana Presiden. Karena saya kira keresahan masyarakat, semakin memuncak, mereka sudah jenuh menunggu persoalan tersebut, jadi memang harus tuntas. Tentunya yang terkait akan dipanggil dan dari KSP tentu akan survei ke lapangan sejauh mana titik permasalahan yang ada. Kalau dari atas yang pukul akan lebih cepat dan akurat,” pungkasnya.

Laporan/Foto: Aminuddin, Petani Desa Sei Paham, Jurnalis Warga untuk Villagerspost.com

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *