Konflik Agraria, Petani Jambi Jadi Korban Kriminalisasi

Poster ajakan mengawal persidangan kasus Thawaf Aly (dok. kpa)

Jakarta, Villagerspost.com – Konflik agraria yang masih saja terus terjadi di berbagai wilayah di Indonesia kembali memakan korban. Thawaf Aly, salah satu anggota Persatuan Petani Jambi (PPJ), menjadi korban kriminalisasi yang dilakukan pihak perusahaan dalam konflik agraria yang melibatkan petani di Desa Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, dengan PT Erasakti Wira Forestama (EWF).

PT EWF menuduh Thawaf Aly melanggar UU Perkebunan No 39 Tahun 2014 pasal 55 huruf a jo pasal 107. Pada Selasa (16/6), Aly akan menjalani sidang putusan atas perkara tersebut. Persidangan ini merupakan sidang ke-16 yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor Perkara 8Pid.B/2020/PN.Tjt sejak Februari 2020. Bahkan proses persidangan tetap berlanjut di tengah pandemi corona yang terus meluas di Indonesia sejak awal Maret 2020.

Kriminalisasi terhadap Thawaf Aly bermula dari konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan swasta pada 2006. Saat itu, Bupati Tanjung Jabung Timur menunjuk PT Sawit Mas Perkasa (SMP) sebagai mitra petani perkebunan plasma kelapa sawit berdasarkan keputusan No. 389/2006. Namun hal tersebut tidak pernah direalisasikan oleh pihak perusahaan. Justru pada Maret 2012, PT SMP secara sepihak mengklaim telah membeli tanah masyarakat seluas 406 ha dan menjualnya kepada PT Indonusa Agromulia.

“Faktanya masyarakat tidak pernah menjual tanah atau menerima uang dari pihak perusahaan,” kata Frandodi Tarumanegara dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jambi, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Senin (15/6).

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur membentuk Tim IX yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan. Putusan tim penyelesaian konflik tersebut menyatakan bahwa pembelian tanah oleh PT SMP penuh dengan rekayasa dan adanya pemalsuan surat jual beli tanah, maka secara yuridis perusahaan tidak memiliki hak atas tanah di desa tersebut.

Selanjutnya PT Kurnia Tunggal, yang kemudian berganti nama menjadi PT EWF, mendapat izin lokasi dari Bupati Tanjatim dan mengklaim telah membeli tanah-tanah masyarakat sesuai dengan harga yang telah disepakati. “Masyarakat menjual tanah mereka karena mendapatkan intimidasi dari pihak perusahaan dan mantan kepala desa,” ujar Frandodi. Meski demikian ada sejumlah 45 orang warga yang bersikukuh untuk tidak menjual tanah mereka, dan memberi kuasa kepada Thawaf Aly sebagai pendamping masyarakat.

Pasca itu masyarakat yang masih berjuang untuk mempertahankan tanahnya mendirikan pondok sebagai tempat persinggahan dan bersama Thawaf Aly menyurati Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, agar tidak menerbitkan sertifikat HGU kepada PT EWF sebelum adanya penyelesaian konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Pada Juli-Agustus 2018 BPN Tanjabtim memediasi pihak yang berkonflik.

Namun sayangnya Tim Mediasi BPN tidak menemukan titik temu dan menyarankan para pihak menempuh jalur hukum. Hingga akhirnya pada 20 Agustus 2019 Thawaf Aly dilaporkan oleh PT EWF dan langsung ditetapkan oleh Polres Tanjatim sebagai tersangka dengan tuduhan melanggar UU Perkebunan No 39 Tahun 2014 pasal 55 huruf a jo pasal 107 karena masuk dan mendirikan pondok di atas tanah yang diklaim milik PT EWF.

Ironisnya sertifikat HGU PT EWF diterbitkan oleh BPN Tanjatim pada tanggal 30 Juli 2018. Padahal pada 9 Mei 2018 Thawaf Aly bersama masyarakat telah menyurati pihak BPN Tanjung Jabung Timur untuk tidak menerbitkan sertifikat HGU PT EWF dan sampai Agustus 2018 selama proses mediasi antara masyarakat dan perusahaan yang difasilitasi oleh BPN Tanjatim, sedang berlangsung.

Melihat berbagai fakta tersebut, Berdasarkan uraian di atas, Konsorsium Pembaruan Agraria meminta Majelis Hakim PN Tanjung Jabung Timur mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya bagi Thawaf Aly, yang merupakan korban kriminalisasi dari PT EWF. “Kami mendesak pengadilan membebaskan Thawaf Aly dari segala dakwaan tanpa syarat demi keadilan untuk petani yang tengah memperjuangkan hak atas tanah mereka,” tegas Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika

KPA juga mendesak pemerintah untuk segera menghentikan segala tindakan represifitas dan kriminalisasi di wilayah-wilayah konflik agraria di Provinsi Jambi. “Kementerian ATR/BPN harus mengevaluasi dan mencabut HGU PT. EWF yang telah merampas tanah garapan masyarakat. Pemerintah juga harus segera menyelesaikan konflik-konflik agraria yang ada di Provinsi Jambi,” pungkas Dewi.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *