Konflik Horizontal di Timika, 104 Nelayan Jawa Minta Dipulangkan

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik horizontal antara nelayan dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan nelayan di wilayah Timika, Papua. Konflik ini menyebabkan 104 nelayan dari Kendal, Jawa Tengah tidak bisa pulang ke daerah asalnya dan terjebak dalam konflik horizontal dengan masyarakat nelayan Pomako di Timika.

“Konflik horizontal dan migrasi nelayan dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ke Timika, Papua dikarenakan minimnya kepastian perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang telah menjadi mandat dari Undang-undang No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan H. Romica, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Rabu (16/8).

Susan alasan nelayan Kendal melakukan penangkapan ikan di perairan Timika adalah karena adanya larangan menggunakan alat tangkap cantrang. Ia menjelaskan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat nelayan di Jawa Tenga.

Karena tak bisa lagi menangkap ikan di perairan Jawa Tengah, mereka pun melaut hingga ke Timika. Menghadapi kondisi ini, tak sedikit nelayan yang memilih bekerja sebagai pekerja perikanan di kapal-kapal domestik yang beroperasi di wilayah perairan Papua, salah satunya.

“Seharusnya Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa memprediksi dampak disahkannya Permen KP No. 2 Tahun 2015. Lebih dari itu, Kementerian ini dituntut untuk segera merumuskan solusi komprehensif akibat aturan tersebut,” tegas Susan.

Hari ini, Perwakilan dari Kelompok Nelayan Mina Agung Sejahtera yaitu Sugeng Triyanto berangkat ke Papua untuk memastikan 104 nelayan dari Kendal bisa kembali pulang dalam waktu secepatnya. Kami berharap pemerintah dapat mengambil langkah konkret membenahi carut marut masalah nelayan hari ini, khususnya untuk masalah ruang bagi nelayan tradisional menangkap ikan,” kata Sugeng.

Mereka berharap, negara segera mendorong implementasi dari Undang-Undang No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. (*)