Konflik Petani Indramayu dan Pabrik Gula Rajawali II Jatitujuh Dipicu Sengketa Lahan Menahun

Indramayu, Villagerspost.com – Aksi unjuk rasa petani dari sejumlah desa di Kabupaten Indramayu yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan (F-Kamis) di Pabrik Gula Rajawali II, Jatitujuh, dipicu sengketa tanah yang telah menahun. Aksi itu sendiri berujung ricuh dan seorang petani meninggal dunia sementara sejumlah petani dan polisi mengalami luka-luka.

Pimpinan F-Kamis Taryadi mengatakan, aksi para petani itu terkait sengketa lahan seluas 6000 hektare di kawasan hutan yang berada di sejumlah desa di Indramayu. Petani menuntut agar penanaman tebu di kawasan tanah Hak Guna Usaha (HGU) tersebut dihentikan, karena petani ingin menggunakan lahan tersebut untuk bertanam palawija.

Petani hutan juga mendesak Pabrik Gula Jatitujuh menghentikan aktivitasnya karena keberadaan pabrik gula dianggap mengganggu ketenangan masyarakat. “JIka tuntutan ini tidak dipenuhi, kami akan menggelar aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi,” kata Taryadi, Kamis (27/9) kemarin.

Di sisi lain, Kapolres Indramayu AKBP Noviana Tursanurohmad membantah telah terjadi kericuhan. Dia mengatakan, para petani yang berunjuk rasa meminta audiensi dengan perusahaan dan setelah dilakukan mediasi, situasi berangsur kondusif dan petani membubarkan diri dengan tertib. “Nggak ada kericuhan, itu dorong-dorongan lalu kami semprot water cannon. Tidak ada yang diamankan,” kata Noviana.

Sengketa tanah antara petani dan pabrik gula itu sendiri sudah berlangsung lama. Lahan yang disengketakan itu sendiri merupakan lahan hutan yang digarap dan ditanami tebu oleh PG Rajawali II Jatitujuh. Di sisi lain, petani yang tinggal di sekitar kawasan, ingin pula menggarap lahan tersebut untuk tanaman padi dan palawija.

Sengketa lahan ini kemudian coba diselesaikan melalui jalur mediasi. Dalam mediasi itu, sempat tercetus janji bahwa pihak pabrik akan memberikan lahan pengganti. Namun karena lahan tersebut tak juga diberikan, maka pada pertengahan 2015 lalu, para petani melakukan gugatan class action terhadap pihak pabrik. Gugatan dilayangkan petani yang tergabung dalam F-Kamis ke Pengadilan Negeri Indramayu.

Dalam putusannya tanggal 19 Mei 2015, majelis hakim PN Indramayu memenangkan gugatan petani. Majelis hakim memutuskan, PT Pabrik Gula Rajawali II wanprestasi. Majelis hakim menilai, perusahaan tersebut tidak mampu memberikan lahan pengganti, lahan tersebut harus dikembalikan menjadi kawasan hutan dengan konsep pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM).

Para petani Indramayu yang tergabung dalam F-Kamis berorasi di dekat kawasan Pabrik Gula Rajawali II Jatitujuh (villagerspost.com/zae al ansor)

Sebelumnya, F-Kamis memang mendesak PT Pabrik Gula Rajawali II yang menguasai lahan seluas 6.428,5 hektare tersebut untuk memberikan lahan pengganti atau lahan penyisihan bagi masyarakat sekitar sesuai dengan amanat undang-undang. Akan tetapi, selama 40 tahun, perusahaan tersebut tak kunjung mengabulkan tuntutan masyarakat.

“Dengan tidak adanya lahan pengganti, lahan yang diduduki PG Jatitujuh harus dikembalikan menjadi hutan,” kata Taryadi. Karena itulah, F-Kamis kemudian melayangkan gugatan class action yang berhasil dimenangkan di tingkat pertama.

Pihak perusahaan kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, namun putusan PT Bandung menguatkan putusan PN Indramayu, sehingga pihak perusahaan kemudian melakukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Dengan dilakukannya upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, maka status objek sengketa antara PT PG Rajawali II dengan para petani masih menggantung karena belum ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Pihak PT Pabrik Gula Rajawali II sendiri sempat menegaskan, tetap berkomitmen melakukan upaya penggantian lahan kembali dengan mengingat ketentuan Pasal 52 Ayat 1 b Peraturan Pemerintah 10 Tahun 2010 tentang Lahan Pengganti. Berdasarkan aturan dan kesepakatan awal PT PG Rajawali II diberikan jangka waktu untuk penyediaan lahan hingga pada 22 Januari tahun 2022.

Pihak perusahaan juga berdalih, berdasarkan riwayat perolehan lahan yang disengketakan, PT PG Rajawali II telah memperoleh persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan untuk usaha perkebunan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 481/Kpts/Um/8/1976 tanggal 9 Agustus 1976. Dalam surat tersebut dikeluarkan keputusan dari areal kawasan hutan Jatitujuh, Kerticala Cibenda dan Jatimunggul seluas 12.022,5 hektare untuk dicadangkan kepada PT Perkebunan XIV guna penanaman tebu dan pendirian bangunan serta fasilitas dalam rangka pembangunan Pabrik Gula Jatitujuh.

Namun akhirnya kasus ini kembali mentah karena ternyata kasasi pihak PT Pabrik Gula Rajawali II dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Putusan itu mementahkan putusan PN Indramayu dan PT Bandung yang memenangkan gugatan petani. Kasus ini kemudian menjadi semakin berlarut setelah pada tanggal 25 April 2017, para petani kembali mengajukan gugatan class action kedua ke PN Indramayu.

Berlarutnya kasus sengketa tanah ini juga membuat para petani beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa menuntut pihak perusahaan memberikan lahan pengganti. Sayangnya, pada aksi demonstrasi Kamis (27/9) lalu, berakhir ricuh dan jatuh satu korban jiwa atas nama Sukra (55). Laporan resmi menyebutkan, Sukra meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit setelah kehabisan napas dan dehidrasi di tengah aksi ribuan massa.

Laporan/Foto/Video: Zae Al Ansor, Petani Muda Desa Kalensari, Indramayu, Jawa Barat

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *