Konservasi Zona Laut 0–4 Mil Demi Dana Karbon Biru?

Nelayan tradisional NTT bersiap melaut. KIARA menduga ada motif mengail dana karbon biru dibalik kebijakan konservasi zona 0-4 mil. Kebijakan itu akan merugikan nelayan tradisional (dok. kiara.or.id)
Nelayan tradisional NTT bersiap melaut. KIARA menduga ada motif mengail dana karbon biru dibalik kebijakan konservasi zona 0-4 mil. Kebijakan itu akan merugikan nelayan tradisional (dok. kiara.or.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadikan wilayah laut 0-4 mil dari garis pantai sebagai wilayah konservasi mengundang kontroversi. Banyak nelayan tradisional yang wilayah penangkapannya berada di kawasan itu khawatir dengan kebijakan itu.

Para nelayan tradisional khawatir mereka tak lagi mampu menangkap ikan dan mencari nafkah jika ada pelarangan tangkap ikan di kawasan itu. Pasalnya selama ini dengan kemampuan kapal penangkap ikan yang kecil di bawah 5 Gross Ton, kapal-kapal nelayan tradisional hanya mampu mengarungi lautan dalam rentang jarak tersebut.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim mengatakan, setiap kebijakan pemerintah seharusnya berpihak pada rakyat. “Jadi penetapan perairan pesisir 0-4 mil sebagai kawasan konservasi perlu mempertimbangkan kepentingan nelayan tradisional yang melaut di perairan tersebut,” kata Halim kepada Villagerspost.com, Rabu (23/12).

Pemerintah, kata Halim, berkewajiban untuk meminta suara masyarakat pesisir. “Khususnya nelayan tradisional sebelum terburu-buru menetapkannya sebagai kawasan konservasi,” kata Halim menembahkan.

KIARA menduga penetapan kawasan konservasi ini terburu-buru dilakukan sebagai bagian komitmen kawasan konservasi laut seluas 20 juta hektare demi mengail dana perubahan iklim alias dana karbon biru (blue carbon). Seperti diketahui terkait masalah pencegahan emisi karbon dari kerusakan laut, United Nations Environment Programme (UNEP) telah mengeluarkan dua dokumen.

Pertama bertajuk: “Blue Carbon: The Role of Healthy Oceans in Binding Carbon“. Dokumen kedua adalah: “A Blue Carbon Fund: The ocean equivalent of REDD for carbon sequestration in coastal states“. Lewat dua dokumen ini, UNEP menekankan pentingnya konservasi laut setara dengan konservasi hutan dalam skema REDD (Reduce Emission from Deforestation and Degradation).

UNEP mendorong hal tersebut karena terdapat fakta kerusakan ekosistem pesisir laut global dengan hilangnya 1/3 padang lamun dunia serta hilangnya 25% lahan gambut. Demikian pula dengan kawasan mangrove yang telah hilang sebanyak 35%. Hal ini telah meningkatkan kepunahan organisme dalam ekosistem laut lebih cepat dari ekosistem lain di dunia, yaitu 4 kali lebih tinggi.

Karena itulah UNEP mendorong skema pembiayaan karbon biru atau Blue Carbon Fund (BCF), seperti REDD di hutan. Program ini ditengarai telah membuat negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki kawasan laut yang luas terpacu untuk menetapkan berbagai kawasan konservasi laut demi mendapatkan kucuran dana iklim yang diperkirakan nilainya mencapau puluhan juta dolar AS itu.

Halim mengatakan, hal ini justru kontraproduktif dengan kepentingan menyejahterakan nelayan tradisional. Pasalnya, ketika karbon biru jadi komoditas, maka pemerintah akan cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat pesisir dengan dalih konservasi. Itu terlihat dari komitmen menetapkan wilayah konservasi laut seluas 20 hektare tadi.

“Karena itu pemerintah, khususnya KKP harus bersikap terbuka kepada masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional terkait alasan atau motif  di balik rencana penetapan kawasan konservasi ini,” pungkasnya.

Pihak KKP sendiri memberikan klarifikasi terkait masalah ini. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Narmoko Prasmadji mengatakan, kebijakan pengelolaan perikanan tangkap di perairan 0-4 mil yang dikecualikan bagi nelayan dengan kapal di bawah 10 GT.

Kebijakan ini, kata Narmoko, justru dibelakukan untuk untuk mewujudkan keberlanjutan sumberdaya ikan di perairan laut Indonesia. “Hal ini sesuai dengan salah satu pilar pembangunan KKP untuk mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia,” kata Narmoko seperti dikutip kkp.go.id, Rabu (23/12).

Dia menjelaskan, perairan di bawah 4 mil merupakan penyangga dari pengelolaan sumberdaya ikan secara utuh. “Wilayah ini merupakan daerah pemijahan, daerah asuh dan daerah sumber makanan bagi ikan kecil dan biota laut yang secara rantai makanan akan menopang ikan-ikan di atas perairan 4 mil,” terangnya.

Karena itulah, kata dia, pelarangan tangkap di wilayah tersebut hanya diberlakukan bagi nelayan atau perusahaan perikanan besar dengan armada di atas 10 GT. “Konsesi yang sangat besar tidak diberikan kepada nelayan skala besar untuk menangkap Ikan di wilayah-wilayah tersebut agar tetap terpelihara kelestariannya,” tegasnya.

Pemerintah, kata Narmoko, menyadari bahwa ikan-ikan yang berada di wilayah tepi biasanya memiliki harga jual yang mahal. Karena itu penangkapan hanya boleh dilakukan secara sederhana dengan alat yang ramah lingkungan.

Oleh sebab itu, nelayan kecil, yang bermodal sedikit dan menggunakan teknologi yang sederhana sehingga tidak mampu menangkap ikan ke arah yang lebih jauh masih dibolehkan beroperasi di kawasan tersebut. Sedangkan nelayan industri mempunyai modal besar dan teknologi yang tinggi dilarang.

“Jadi silakan untuk memanfaatkan sumber daya ikan ke arah jelajah yang lebih jauh. Bahan baku untuk industri perikanan sudah pasti tersedia, jadi untuk kapal besar tidak perlu lagi mengambil ikan di wilayah 4 mil, biarkanlah wilayah tersebut untuk para nelayan dengan kapal dibawah 10 GT,” tegasnya.

Terkait kebijakan konservasi ini, menurut Narmoko, sebagian pemerintah daerah juga sudah mulai menetapkan kebijakan serupa. Oleh karena itu KKP sangat konsentrasi dengan penangkapan yang ada di wilayah konservasi ini.

Meskipun demikian, menurut Narmoko, kawasan-kawasan konservasi tersebut tidak 100% tertutup sama sekali. Untuk penangkapan ikan masih bisa dilakukan dengan grade yang sangat terbatas dan manajemen yang sangat ketat.

“Di bawah 4 mil dan 12 mil ada yang dikuasai pemerintah, atau manajemen pemerintah daerah adalah wilayah konservasi. Jadi, kita harus selalu hindarkan wilayah konservasi dari penangkapan untuk kepentingan industri. Nelayan skala industri (10 GT ke atas) dapat memanfaatkan sumber daya ikan di jalur penangkapan di atas 4 mil,” katanya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *