Korban Semakin Memburuk, Pemerintah Dituntut Tuntaskan Pencemaran Minyak Pertamina di Karawang | Villagerspost.com

Korban Semakin Memburuk, Pemerintah Dituntut Tuntaskan Pencemaran Minyak Pertamina di Karawang

Nelayan Karawang mengangkut residu tumpahan minyak di tengah ceceran tumpahan minyak yang mencemari perairan Karawang (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Kondisi masyarakat korban pencemaran minyak di perairan Karawang, Jawa Barat semakin memburuk. Fakta-fakta di lapangan menunjukkan setidaknya masyarakat pesisir, khususnya nelayan, di tujuh kecamatan terus mengalami kualitas penurunan kehidupan.

Tujuh kecamatan yang dimaksud adalah Cibuaya, Tirtajaya, Pedes, Cilamaya Kulon, Batu Jaya, Pakis Jaya, dan Cilebar. Pusat Data dan Informasi KIARA (2019) mencatat, lebih dari 1.200 keluarga nelayan terdampak pencemaran minyak ini.

Situasi di lapangan terkini menunjukkan sejumlah keluarga nelayan merasakan sesak nafas parah, infeksi kulit, kepala pusing-pusing, dan batuk-batuk. Hal ini mereka rasakan sejak terjadinya pencemaran minyak yang telah sampai ke wilayah perairan mereka.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Susan Herawati mengatakan, pada 28 Agustus 2019, ketebalan limbah di pesisir Desa Mekarjaya, Kecamatan Cibuaya mencapai 50 cm, menyebabkan masyarakat mengalami sesak nafas. Pagi ini, terdapat salah satu korban yang mengalami sesak nafas dan nyaris saja kehilangan nyawa.

“Artinya, limbah dari Pertamina ini sudah tidak lagi dianggap sebagai hal yang biasa, ini adalah kiamat industri bagi perairan Karawang. Salah satu korban yang terdampak adalah Ibu Taso, merupakan Perempuan Nelayan Desa Bangun Jaya. Ibu Taso mengalami gatal-gatal pasca desanya terdampak limbah blow up,” kata Susan dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (30/8).

Ibu Taso, perempuan nelayan Karawang yang mengalami penyakit gatal-gatal akibat pencemaran minyak pertamina di Karawang (dok. kiara)

Susan mengatakan, selain dampak kesehatan, sektor ekonomi keluarga nelayan juga paling terpukul. Diperkirakan, 1.689 perahu terkena ceceran limbah. 5000 ha tambak udang dan bandeng yang dominan tersebar di 10 desa terpaksa dikeringkan mencegah limbah masuk, juga 108,2 ha tambak garam gagal panen.

Sebelum ada pencemaran, nelayan tangkap bisa mendapat penghasilan rata-rata Rp350.000/ hari. Perempuan nelayan pengupas rajungan Rp70.000/ hari, sementara pemilik warung ikan bakar di kawasan wisata mencapai Rp2 juta/hari, kemudian nelayan bagan tancap rajungan dan udang berpenghasilan Rp1 juta/hari.

Berkebalikan dari fakta ini, Pemerintah, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang menyatakan, limbah menjadi berkah bagi nelayan karena mereka memiliki penghasilan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Karawang Abu Bukhori. “Sudah rutin setiap tahun, tepatnya setiap Juli-Agustus, musim angin barat. Di musim ini nelayan banyak yang menganggur atau tidak melaut, karena tangkapan minim,” kata Abu seperti dikutip dari Antara.

Abu mengatakan pada musim angin barat ini muncul peristiwa tumpahan minyak mentah Pertamina di perairan Karawang. Jadi, menurut Abu, jika dikaitkan dengan produktivitas ikan tangkap, itu tidak akan berpengaruh

“Artinya, ada atau tidak peristiwa tumpahnya minyak mentah, tangkapan ikan nelayan pada Juli-Agustus tetap minim. Sebab selama kurun waktu itu musim barat, di mana pada musim tersebut tangkapan ikan minim,” katanya.

Menurut dia, justru peristiwa tumpahan minyak mentah Pertamina di perairan utara Karawang membawa ‘berkah’ bagi nelayan setempat. Pasalnya, akibat peristiwa itu, para nelayan bisa mendapatkan pekerjaan dari Pertamina.

KIARA mengutuk keras pernyataan Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang Abu Bukhori. Susan menegaskan, semburan minyak ini bukan berkah tapi bencana besar bagi nelayan, perempuan nelayan, pesisir, laut dan masa depan bangsa. “Seharusnya perkataan seperti itu tidak disampaikan di tengah perjuangan warga yang sedang berjuang membersihkan limbah dari lautnya,” ujar Susan.

Temuan di lapangan, tidak semua nelayan mampu dipekerjakan oleh Pertamina, terutama nelayan lanjut usia dan perempuan. Adapun yang telah di rekrut, proses pekerjaannya mesti menunggu giliran. Akibat tidak ada aktivitas perikanan, sejumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sepi transaksi. TPI berubah menjadi tempat penampungan limbah. Seperti TPI Pasir Putih dan TPI Pantai Pelangi.

Tempat pelelangan ikan di Karawang yang sepi akibat tidak adanya tangkapan nelayan akibat pencemaran minyak Pertamina (dok. kiara)

Susan Herawati, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah yang semakin hari semakin parah. “Kami menuntut pemerintah pusat untuk turun dan membereskan persoalan ini. Masyarakat terdampak semakin menderita akibat kecerobohan Pertamina,” tegasnya.

Tak hanya itu, Susan meminta Pertamina untuk segera membuka informasi kepada publik mengenai penyebab terjadinya kebocoran minyak di Perairan Karawang. Termasuk ketika pada tahun 2003 melakukan pengeboran sesmik di perairan Pasir Putih.

Sebab, sejak aktivitas pengeboran tahun itu terjadi intrusi air laut. Hingga kini kondisi air berjarak sekitar 200 m dari bibir pantai menjadi asin, namun jarak setengah meter dari bibir pantai malah tawar.

“Lebih jauh, Pertamina harus segera melakukan pemulihan ekologis karena pencemaran telah menyebar sangat jauh ke Kepulauan Seribu. Di Karawang sendiri kawasan mangrove seluas 420 hektare telah tercemar,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *