Korporasi dan Bank Negara Ikut Bertanggung Jawab Mendorong Karhutla di Indonesia | Villagerspost.com

Korporasi dan Bank Negara Ikut Bertanggung Jawab Mendorong Karhutla di Indonesia

Kebakaran hutan di kawasan gambut di area perusahaan sawit (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Tak hanya korporasi dan perbankan dunia saja yang terlibat dan bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Korporasi dan sektor perbankan nasional ternyata juga berperan besar dalam memicu kebakaran hutan lahan (karhutla) dan bencana asap di Indonesia.

Hal tersebut terungkap dari data yang dirilis forestandfinance.org baru-baru ini. Situs tersebut mengungkapkan, bank nasional seperti BRI dan BNI berperan sebagai penyandang dana perusahaan yang membakar hutan dan lahan di Indonesia, menghambat pencapaian komitmen Indonesia untuk perubahan iklim. Bank-bank tersebut mendukung perusahaan yang gagal mengakhiri krisis karhutla di perkebunan kelapa sawit dan pulp di Indonesia.

Hal ini tampak sangat nyata dalam pembiayaan Sinar Mas Grup (SMG) yang menjadi penerima manfaat terbesar dari pembiayaan bank di mana SMG menerima pinjaman senilai US$19 miliar dalam lima tahun terakhir (2015-2020), dengan rincian US$14.3 miliar untuk operasi pulp dan kertas, dan US$4,5 miliar untuk operasi sawitnya.

Direktur Eksekutif Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia Edi Sutrisno mengatakan, BRI dan BNI yang tidak memiliki kebijakan publik untuk melarang pembukaan lahan gambut atau penggunaan api oleh klien mereka menjadi pemodal SMG, bank besar Jepang seperti Mizuho Financial Group dan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). “Mereka juga menjadi pemodal yang signifikan selama beberapa tahun terakhir, meskipun mereka telah mengadopsi kebijakan lingkungan dan sosial untuk pembiayaan sejak 2018,” ungkap Edi, di Jakarta, Rabu (2/9).

Selain perbankan, korporasi nasional juga terungkap terlibat dalam terjadinya karhutla di Indonesia IInvestigasi Jikalahari juga mengungkapkan, adanya pelanggaran yang dilakukan anak perusahaan dan mitra pemasok Asia Pulp and Paper (APP). Jikalahari mengungkapkan, alih-alih memulihkan lahan gambut yang berisiko kebakaran, anak perusahaan dan mitra pemasok APP terus menebangi dan mengeringkan area baru lahan gambut, dengan total luas 3.500 hektare sejak 2018, termasuk kawasan dalam zona perlindungan dan restorasi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Jikalahari telah melaporkan tindak pidana PT Arara Abadi (AA) anak perusahaan APP yang melakukan pembukaan lahan disertai dengan pembakaran yang disengaja pada Juli 2020 kepada kepolisian. Jikalahari menemukan lahan gambut yang masih membara disiapkan untuk penanaman melalui rekaman pesawat tanpa awak yang diambil pada 3 Juli 2020, seminggu setelah kebakaran terjadi di dalam area konsesi, padahal citra satelit memastikan bahwa daerah tersebut masih berupa hutan pada bulan Januari 2020, data titik api menunjukkan kebakaran terjadi pada 28 Juni 2020.

“Pembakaran yang disengaja di areal PT AA tidak hanya melanggar peraturan di Indonesia tetapi juga melanggar komitmen dan kebijakan publik APP. PT AA berulang kali melanggar dengan membiarkan kebakaran di konsesinya terjadi setiap tahun sejak 2015, diperkirakan total areal yang terbakar lebih dari 12.000 ha,” ungkap Koordinator Jikalahari, Made Ali.

Selain kebakaran, anak perusahaan dan mitra pemasok APP memiliki rekam jejak panjang terkait konflik dengan masyarakat dan pelanggaran hak atas tanah, dengan lebih dari 100 konflik aktif dengan masyarakat. PT AA, perusahaan yang diduga sengaja membakar perkebunannya, memiliki sejarah pelanggaran hak masyarakat adat dan melakukan kriminalisasi terhadap anggota masyarakat yang terlibat dalam konflik.

Direktur Eksekutif WALHI Jambi Rudiansyah menegaskan, keterbukaan dalam pendanaan merupakan salah satu hal penting untuk diketahui publik agar publik yang menyimpan uang di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) mengetahui kemana uang mereka diinvestasikan dan dipinjamkan. “Apakah uang mereka diinvestasikan ke pelaku bisnis yang menerapkan prinsip berkelanjutan atau malah sebaliknya, diinvestasikan kepada pelaku-pelaku yang melakukan pengrusakan hutan dan melakukan penyerobotan lahan warga sehingga mengakibatkan konflik,” pungkas Rudiansyah.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *