KPA Kecam Tindakan Represif TNI-Polri Atas Aksi Buruh Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

Aksi buruh menentang revisi undang-undang ketenagakerjaan yang dinilai berpihak kepada pengusaha (dok. Koalisi Gerakan Buruh untuk Rakyat)

Jakarta, Villagerspost.com – Upaya para buruh yang tegabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) untuk menggelar aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang (UU)Ketenagakerjaan, gagal terlaksana. Massa aksi terlebih dahulu dihadang, direpresi dan ditangkap tanpa alasan yang jelas oleh aparat dari TNI dan Polri. Hal ini diperparah dengan pembungkaman kebebasan pers melalui intimidasi aparat keamanan kepada pekerja media dan jurnalis saat melakukan peliputan aksi.

“Tindakan tersebut memperlihatkan sikap rejim pemerintahan yang anti-kritik dan semakin mengarah kepada pemerintahan yang otoriter,” kata Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (16/8).

Dia menegaskan hal tersebut sangat bertentangan dengan konstitusi yang menjamin dan melindungi hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, baik secara tertulis maupun melalui unjuk rasa dengan turun ke jalan.

Penghadangan dan tindakan represif ini bukanlah kali pertama dilakukan aparat keamanan terhadap gerakan buruh. Sebelumnya, massa aksi buruh dihadang ketika hendak menyampaikan pendapat dalam perayaan Hari Buruh 2017. Juga penangkapan terhadap terhadap 11 Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina pada bulan Maret lalu.

Dewi memaparkan, adanya desakan revisi UU Ketenagakerjaan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menandakan pengusaha dan pemerintah tidak memahami akar permasalahan yang dialami kaum buruh selama ini.

“Hal ini kami lihat juga sarat akan kepentingan investasi korporasi. Kami juga melihat, Revisi UU Ketenagakerjaan ini akan semakin memperkuat kesewenangan pihak perusahaan dan memperlemah posisi para pekerja dan kaum buruh,” ujar Dewi.

Ada beberapa alasan yang mendasari pendapat ini. Pertama, dalam revisi tersebut pengusaha diberi keleluasaan dengan berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sewenang-wenang.

Kedua, kuatnya wacana penghapusan atau mengurangi pesangon buruh secara drastis, dan ketiga, menurunkan daya tawar buruh secara signifikan melalui perluasan sistem kontrak.

“Tindakan-tindakan pemberangusan ini tidak hanya dialami oleh kaum buruh. Namun juga dialami oleh petani, perempuan, nelayan, masyarakat adat, dan masyarakat miskin kota yang tengah berjuang mempertahankan hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumber-sumber penghidupan,” tegas Dewi.

Terhadap situasi di atas, sebagai bagian dari koalisi Gebrak, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan mendukung sepenuhnya perjuangan kaum buruh dalam mempertahankan hak-hak mereka. KPA juga mengecam keras tindakan represif polisi dan TNI terhadap kaum buruh dan jurnalis saat melakukan peliputan aksi.

KPA menegaskan, menolak pendekatan-pendekatan militerisme oleh negara dalam merespons aspirasi warga negara. KPA juga mendesak pemerintah untuk menindak tegas tindakan kekerasan dan represif yang dilakukan aparat keamanan.

“Kami juga menuntut pemerintah segera membebaskan seluruh massa aksi yang ditangkap secara sepihak. Pemerintah juga harus segera membatalkan revisi UU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak terhadap nasib para pekerja dan buruh,” tegas Dewi.

KPA menegaskan, pemerintah wajib menjalankan kebijakan yang berpihak terhadap nasib kaum buruh, petani, masyarakat adat, nelayan, perempuan dan masyarakat miskin kota. “KPA juga menyerukan kepada seluruh elemen gerakan untuk bersatu melawan segala bentuk perampasan hak-hak konstitusional rakyat yang dilakukan oleh negara dan korporasi,” pungkas Dewi.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *