KPA: Konflik Agraria di Wawonii, Bukti Tidak Adanya Keadilan Agraria Bagi Rakyat Kecil

Aktivis dan petani menuntut penuntasan konflik agraria (dok. jatam.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai, konflik agraria yang melibatkan petani dan perusahaan pertambangan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) merupakan bukti tidak adanya keadilan agraria bagi rakyat kecil. “Konflik agraria yang terjadi di Konawe Kepulauan tepatnya di desa Sukarela Jaya kecamatan Wawonii Tenggara misalnya adalah bukti bahwa pemerintah daerah maupun pusat belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat di sana dalam mengelola sumber-sumber agraria,” kata Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Selasa (28/8).

“Penyelesaian konflik agraria yang dilakukan pemerintah justru seringkali menggunakan pendekatan cara-cara intimidatif dan diskriminatif seperti yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap petani di desa Sukarela Jaya kecamatan Wawonii Tenggara,” tambahnya.

Dewi mengungkapkan, masalah utama agraria (tanah, air, dan kekayaan alam) di Indonesia adalah konsentrasi penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan sumber-sumber agraria baik tanah, hutan, tambang dan perairan di tangan segelintir orang dan korporasi besar. “Di tengah puluhan juta rakyat bertanah sempit bahkan tak bertanah, ironisnya praktik perampasan tanah semakin marak untuk kepentingan investasi dengan mengatasnamakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Terkait kasus di Wawoni, pelibatan aparatur kepolisian yang dimibolisasi langsung oleh Kapolda Sultra di desa Sukarela Jaya justru hanya untuk melindungi kepentingan modal atau investasi PT GKP, bukan bekerja sebagiamana mestinya sebagai penegak hukum. “Dalam situasi tersebut, sudah dipastikan masyarakat berada dalam posisi lemah dan negara harus segera mengambil langkah komprehensif penyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Konawe Kepulauan demi keadilan dan rasa aman bagi masyarakat,” terang Dewi.

Pertimbangan lain yang tidak kalah pentingnya adalah, Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan salah satu wilayah target pelaksanaan redistribusi lahan di Sulawesi Tenggara yang bersumber dari tanah pelepasan kawasan hutan dengan luasan hampir mencapai 14 ribu hektare melalui skema reforma agraria. Kegiatan reforma agraria tersebut menjadi tanggung jawab penuh dari Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Sultra yang dibentuk oleh Gubernur Sultra sejak Februari 2019.

GTRA tersebut diketuai langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dengan beranggotakan 28 institusi pemerintah dan Kapolda sultra termasuk bagian dari keanggotaannya. Sesuai rencana kerja GTRA Sultra tahun 2019, kegiatan redistribusi lahan di Kabupaten Konawe Kepulauan menjadi prioitas kerja dalam kerangka implementasi dari agenda besar reforma agraria Presiden Joko Widodo.

Dewi menegaskan, yang penting untuk diketahui publik, tugas dan tanggung jawab dari GTRA Sultra adalah bukan hanya sekadar melaksanakan kegiatan redistribusi atau sertifikasi tanah saja, namun penyelesaian konflik agraria juga menjadi pekerjaan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab GTRA di daerah dan GTRA pusat sesuai mandat dari Perpres No 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria dan Perpres 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Kawasan Hutan.

Sementara itu, Koordinator KPA Sultra Torop Rudendi mengatakan, mengingat urgennya masalah konflik agraria yang terjadi di Konawe Kepulauan khususnya di desa Sukarela Jaya Kecamatan Wawoni Tenggara, maka KPA Sultra meminta kepada Kapolda Sultra agar segera menindak tegas oknum anggota kepolisian yang melakukan tindakan intimidatif maupun diskrimatif. KPA Sultra juga mendesak agar Kapolda Sultra menghentikan segala upaya kriminilasasi warga desa Sukarela Jaya kecamatan Wawonii Barat dalam penyelesaian konflik agraria.

“Kapolda Sultra agar menindak tegas pihak PT GKP yang telah melakukan aktivitas pengrusakan tanaman tumbuh di tanah masyarakat desa Sukarela Jaya kecamatan Wawonii Tenggara,” tegas

KPA Sultra juga mendesak Gubernur Sultra melalui GTRA Sultra agar segera melakukan percepatan penyelesaian konflik agraria dan tidak lagi menunda-nunda pelaksanaan Reforma Agraria di kabupaten Konawe Kepulauan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan dan keberlanjutan ekologis.

“Gubernur Sultra harus segera mencabut semua izin investasi ekstraktif dan melindungi keberlanjutan masyarakat dalam mengelola sumber-sumber agraria di Kabupaten Konawe Kepulauan,” tegas Torop.

Dia juga mendesak agar Bupati Konawe Kepulauan harus segera membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tingkat kabupaten yang melibatkan keterwakilan masyarakat sipil sesuai mandat Perpres 86 Tahun 2019 Tentang Reforma agraria sebagai langkah percepatan pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Konawe Kepualauan

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *