KPA: Penempatan Perwira Polri-TNI di Tubuh BUMN Ancam Reforma Agraria

Warga desa di Sumatera Utara medesak BPN menyelesaikan konflik agraria antara warga dan perusahaan yang sudah berlangsung menahun (villagerspost.com/zeki fahmi simangunsong)

Jakarta, Villagerspost.com – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai langkah Menteri BUMN Erick Thohir menempatkan sejumlah perwira Polri-TNI di jajaran komisaris BUMN merupakan langkah yang berbahaya dan bisa mengancam pelaksanaan reforma agraria. “Pertama, pendekatan semacam ini, bukan hal baru, tak ada terobosan, kontroversial dan merupakan langkah mundur ke belakang dalam usaha menghasilkan good corporate governance di tubuh BUMN,” kata Sekretaris Jendral KPA Dewi Kartika, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (3/7).

Seperti diketahui, Erick Thohir belum lama ini menjelaskan, salah satu alasan penunjukan perwira aktif atau pun purnawirawan Polri-TNI tersebut terkait penyelesaian konflik pertanahan yang kerap melibatkan perusahaan-perusahaan ‘pelat merah’ tersebut. Dua hari terakhir ini kembali mencuat kontroversi pengisian posisi-posisi strategis di kementerian/lembaga oleh pejabat Polri-TNI, termasuk di BUMN.

Bahkan diakui Kementerian BUMN saat ini terdapat 22 anggota aktif dari unsur Polri dan TNI yang masuk jajaran komisaris perusahaan plat merah tersebut. “Langkah ini tidak akan efektif menyelesaikan problem agraria kronis yang terjadi dan dapat kontraproduktif dengan situasi lapangan, baik di wilayah konflik agraria perkebunan maupun kehutanan,” tegas Dewi.

Malah, kata Dewi, penyaluran pekerjaan dan bagi-bagi jabatan strategis untuk pejabat tinggi Polri dan TNI yang memasuki masa pensiun atau pun yang masih aktif ke struktur BUMN semacam ini, akan semakin memperkeruh konflik agraria. Lebih-lebih merugikan bagi rakyat kecil yang selama ini berhadap-hadapan dengan perusahaan-perusahaan BUMN. Sebab, pengaruh para perwira tinggi dalam jajaran komisaris tersebut dapat menggunakan kekuatan TNI/Polri untuk makin terlibat dan berpihak kepada perusahaan dalam sejumlah konflik agraria.

Kedua, langkah ini juga menegaskan tidak berubahnya pandangan Kementerian BUMN dalam melihat konflik agraria dan cara beroperasi perusahaannya, yakni tetap mengedepankan pengamanan aset negara yang berbasis pendekatan hukum positif atas problem agraria struktural. Kerjasama sejumlah Kementerian/Lembaga dengan kepolisian dan militer saat ini seolah menjadi trend.

Jika kita melihat ke belakang, di masa pemerintahan SBY (2007), Kepala BPN menggandeng Kapolri untuk menyelesaikan masalah pertanahan. Di masa pemerintahan Jokowi (2017), Menteri ATR/Kepala BPN kembali menggandeng Kapolri. “Lagi-lagi dimaksudkan untuk menyelesaikan kasus agraria, bantuan pengamanan hingga percepatan sertifikasi tanah aset (tanah) Polri,” ujar Dewi.

Pada 2015, Kementerian Pertanian bekerjasama dengan TNI untuk swasembada pangan, mengabaikan ratusan ribu keluarga petani, produsen pangan kecil yang masih dalam status konflik agraria. Menteri BUMN sebelumnya (2018) bekerjasama dengan Panglima TNI terkait optimalisasi sumber daya dan pengamanan asset milik BUMN. Kini Menteri BUMN Erick Thohir, memutuskan merekrut langsung purnawirawan Polri-TNI ke dalam jajaran birokratnya dengan alasan yang sama untuk menyelesaikan konflik pertanahan.

“Sayangnya, kita tidak melihat kerjasama-kerjasama tersebut menghasilkan Kementerian/Lembaga yang semakin memakai prosedur hukum yang baik dalam menjalankan pelayanan rakyat, termasuk perbaikan dalam menyidik lingkungan internalnya guna menyelesaikan berbagai kasus internal,” papar Dewi.

Nampaknya, langkah Menteri BUMN ini adalah langkah lanjutan setelah kerjasama kelembagaan, adalah langkah penyaluran ‘tenaga kerja’ dan pembagian posisi strategis untuk pejabat-pejabat aktif Polri/TNI, termasuk yang memasuki masa pensiun. Langkah ini semakin mengarahkan pisau operasi hukum berhadapan dengan rakyat. Sebab, selama ini paradigma dan pendekatan yang digunakan pemerintah dalam melihat sejumlah konflik terkait aset khususnya tanah dominan menggunakan perspektif hukum positif (legal formal) semata. Sehingga pengamanan aset negara bersanding dengan pandangan stabilitas keamanan.

Padahal pendekatan ini telah digunakan secara terus-menerus menghasilkan korban di pihak rakyat kecil. Menteri BUMN tidak memahami akar masalah konflik agraria bersumber dari politik agraria dan hukum agraria di Indonesia sejak Orde Baru hingga reformasi sekarang. Bahkan banyak konflik agraria dengan aset BUMN adalah akibat dari menerus-neruskan politik agraria warisan kolonial.

Ada ratusan ribu keluarga petani, masyarakat adat, dan ribuan desa yang sampai saat ini wilayah hidup dan perkampungannya tumpang-tindih dengan perusahaan-perusahaan milik BUMN, seperti PTPN, Perhutani dan anak-anak perusahaannya. Berdasarkan data Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA), khusus masalah agraria dengan PTPN, KPA mencatat ada 137 desa dan wilayah adat di 24 kabupaten seluas 288.431 hektare berada dalam HGU, tumpang tindih klaim dengan HGU PTPN, dan/atau digusur PTPN.

Termasuk di dalamnya adalah tanah pertanian, ladang, pemukiman, fasilitas umum dan sosial seperti sekolah, tempat ibadah, dan kantor pemerintahan desa. Khusus konflik agraria dengan Perhutani di seluruh Jawa, tercatat ada 74 desa seluas 42.042 hektar di 20 kabupaten. Artinya, hanya dari LPRA KPA saja, ada lebih dari 90 ribu kepala keluarga (KK) masih menuntut keadilan agraria atas perusahaan-perusahaan BUMN.

Bahkan di masa pandemi Corona saja, tercatat ada 10 kejadian konflik dan kekerasan agraria yang terkait perusahaan BUMN, misalnya: ancaman penggusuran petani di Uraso, Luwu Utara oleh PTPN XIV; penggusuran dan pengrusakan tanaman petani di Luwu Timur oleh PTPN XIV dan Brimob; dan kebijakan yang mengancam keberadaan petani dan wilayah hidupnya oleh bupati dan Perhutani di Pangandaran.

Bercermin dari pengalaman-pengalaman masa lalu lintas pemerintahan, Langkah Menteri BUMN justru akan menambah akumulasi kegagalan penuntasan problem agraria struktural dengan sekedar merekrut purnawirawan Polri-TNI. Penempatan mereka di kursi-kursi pejabat BUMN justru akan menghambat agenda penyelesaian konflik agraria, bahkan semakin menjauhkan janji reforma agraria Presiden.

Ketiga, langkah Menteri BUMN akan memperparah konflik dan kekerasan agrarian. Apabila rekrutmen ini diarahkan untuk menyelesaikan masalah konflik pertanahan dengan pendekatan hukum positif dan represif demi pengamanan asset, maka langkah Erick Thohir ini juga akan memperparah situasi kekerasan di wilayah konflik agraria. Pasalnya, dalam Catatan KPA pendekatan penegakkan hukum dan represif yang melibatkan dua institusi tersebut (Polri/TNI) dalam penanganan konflik agraria selama ini sudah terbukti melahirkan korban kekerasan, hilangnya nyawa dan kriminalisasi agraria di pihak masyarakat.

KPA mencatat, sepanjang tahun 2019 di wilayah-wilayah konflik agraria di Indonesia, telah jatuh korban 258 orang petani dan aktivis agraria yang mengalami kriminalisasi, 211 orang mengalami penganiayaan, 24 orang tertembak dan 14 orang tewas. Tindakan kekerasan dan kriminalisasi tersebut didominasi oleh aparat kepolisian sebanyak 37 kasus, TNI 6 kasus, Satpol PP 6 kasus, dan petugas keamanan perusahaan sebanyak 15 kasus.

Khusus pihak kepolisian, angka tersebut menunjukkan kenaikan signifikan dibanding tahun 2018 dengan 21 kali kasus kekerasan dan kriminalisasi yang dilakukan oleh institusi penyandang Korps Bhayangkara tersebut. Jika ditarik selama lima tahun terakhir, aparat kepolisian telah melakukan 100 kali tindakan kekerasan dan penangkapan terhadap petani, masyarakat adat, masyarakat desa dan aktivis agraria di berbagai wilayah konflik agraria, sementara TNI melakukan sebanyak 43 kali.

Bahkan di banyak kasus konflik agraria, TNI merupakan pihak yang terlibat konflik secara langsung akibat klaim sepihak mereka di atas tanah garapan masyarakat. “Sepanjang 2019 saja, terdapat 10 letusan konflik agraria yang terjadi antara TNI dengan masyarakat,” terang Dewi.

Masih segar dalam ingatan publik bagaimana aparat TNI AD secara membabi buta memukuli dan menembak petani Urut Sewu, Kebumen, Jawa Tengah dengan pentungan dan peluruh karet akibat tumpang-tindih klaim antara mereka dengan petani terkait kepemilikan tanah, pada September 2019. Akibatnya, 15 orang petani terluka akibat pentungan dan satu orang lainnya mengalami luka tembak.

Sebulan sebelumnya, TNI AL merampas dan meratakan tanah pertanian warga, serta memasang pagar berduri di sekeliling tanah garapan petani di 11 desa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Keempat, korupsi agraria di lingkaran BUMN tidak menjadi fondasi penyelesaian masalah pertanahan. Menteri harusnya sadar bahwa konflik agraria terkait BUMN yang berlarut, penerbitan izin lokasi dan informasi HGU yang tertutup, bahkan operasi perkebunan yang tidak sesuai alas hak HGU-nya atau masih beroperasinya perusahaan tanpa mengantongi HGU adalah bukti bahwa masalah agraria di BUMN sarat kepentingan dan perilaku korup di berbagai aktor, baik pusat dan daerah. Jika pemilihan purnawirawan Polri-TNI menjadi ‘pisau’ yang hendak diarahkan kepada internal pejabat BUMN dan kroninya untuk membersihkan BUMN dari korupsi agraria dan menyelamatkan aset negara dari para koruptor, maka seharusnya Menteri BUMN menggandeng juga KPK, Kejaksaan Agung, dan Ombudsman.

“Tetapi jika ‘pisau tajamnya’ kembali diarahkan ke rakyat demi semata keamanan aset negara seperti yang selama ini sudah dijalankan, maka korban di pihak rakyat kembali berjatuhan,” ujar Dewi.

Kelima, Reforma Agraria tidak pernah menjadi kebijakan BUMN. Selama puluhan tahun konflik agraria rakyat vis a vis dengan PTPN, Perhutani, PT KAI dan perusahaan lainnya telah diabaikan oleh Kementerian BUMN. Sedikit sekali yang bisa selesai, jika tak mau dibilang hanya 1-2 kasus tertentu saja, dibandingkan keberadaan gunung es konflik agraria masyarakat dengan perusahaan BUMN. Presiden Jokowi pada 24 Sepetember 2019, pada Hari Tani Nasional, pernah menyatakan di Istana bahwa konflik agraria dengan tanah negara (aset BUMN) gampang diselesaikan. Kenyataannya tidak demikian.

Kementerian ATR/BPN, KLHK dan Kantor Staf Presiden selalu menyatakan problemnya ada di BUMN (PTPN dan Perhutani), karena terkait pelepasan asset dan status salah kaprah kawasan hutan. Lucunya, dalam rapat-rapat terkait reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria para pihak tersebut tidak mau mengurusinya langsung dengan Kementerian BUMN. Lantas rakyatlah yang disuruh bolak-balik dari satu kementerian ke kementerian lain, dari pemkab ke pemprov dan seterusnya.

Menko Perekonomian sebagai penanggungjawab Tim Reforma Agraria pun mengabaikan kemandegan reforma agraria. Tanggung-jawab koordinasi menurut Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria terbukti tak efektif di tangan menko ini. Kementerian ATR sebagai pelaksana angkat tangan jika menyangkut PTPN. Padahal bagaimana pun masalah besarnya, mengapa HGU terbit jika ada penguasaan dan pemilikan masyarakat? Setali tiga uang dengan Kementerian LHK jika menyangkut Perhutani, yang menutup rapat kemerdekaan desa, kampung-kampung dan persawahan dari penjajahan dan monopoli tanah oleh Perhutani.

Kementerian dan lembaga di era Jokowi saling tunjuk hidung kementerian lain, atau saling berkompetisi membuat laporan baik agar Presiden senang. “Padahal konflik agraria mangkrak penyelesaiannya dan korban semakin banyak,” kata Dewi Kartika.

Presiden harus membuktikan keberpihakannya kepada agenda reforma agraria dengan mengambil alih langsung kepemimpinan pelaksanaan RA dan penyelesaian konflik agraria yang bersifat struktural ini, agar seluruh Kementerian/Lembaga terkait, termasuk Menteri BUMN bekerja sunggung-sunguh memenuhi hak konstitusional rakyat atas tanah yang selama ini sudah terkatung-katung nasibnya. Karena konflik agraria akibat perusahaan BUMN merupakan akumulasi dan manifestasi dari kesalahan para pejabat publik dan bancakan kelembagaan yang telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengakibatkan tanah-tanah rakyat tergusur dan/atau dimasukkan dalam klaim HGU BUMN.

Karena itu KPA mendesak Presiden dan Menteri BUMN agar segera membatalkan penempatan pejabat aktif maupun purnawirawan Polri-TNI di kursi-kursi strategis perusahaan BUMN untuk tujuan menyelesaikan konflik agraria dan pengamanan aset BUMN di wilayah konflik agraria. KPA juga mendesak aparat hukum memeriksa korupsi agraria di perusahaan-perusahaan BUMN (PTPN, PERHUTANI, dan lain lain) yang telah menyebabkan konflik agraria struktural, perampasan tanah masyarakat sekaligus kerugian Negara

KPA juga mendesak agar pemerintah mencabut HGU dan melepaskan aset tanah BUMN yang terbit di atas tanah-tanah masyarakat, kampung, desa, pemukiman, persawahan, wilayah adat, yang telah merampas tanah-tanah masyarakat. KPA mendesak pemerintah mempercepat penyelesaian konflik agraria PTPN dan Perhutani dalam kerangka reforma agraria dengan pelibatan penuh masyarakat dan organisasi rakyat, bukan melibatkan Polri-TNI.

“Hentikan campur-tangan Polri/TNI serta cara-cara kekerasan maupun intimidasi dalam penanganan konflik agaria,” pungkas Dewi.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *