KPA Ragukan Kabinet Indonesia Maju Jalankan Reforma Agraria

Aksi para petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia pada peringatan Hari Tani. Petani mendesak pemerintah tuntaskan masalah konflik agraria (dok. spi.or.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) meragukan keseriusan pemerintahan Joko Widodo dengan susunan Kabinet Indonesia Maju-nya dalam menjalankan agenda reforma agraria. Sekretaris Jenderal Dewi Kartika mengatakan, keraguan itu muncul lantaran komposisi kabinet begitu kuat mengakomodasi kepentingan partai politik dan pengusaha. “Sementara kalangan profesional yang direkrut pun tidak memiliki rekam jejak kerja-kerja kerakyatan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Sabtu (26/10).

Dalam konteks sumber-sumber agraria, kata Dewi, Presiden Jokowi masih mempertahankan dua menteri lama, yakni Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR/BPN dan Siti Nurbaya sebagai Menteri LHK. Padahal kedua menteri tersebut dalam catatan KPA, selama 5 tahun terakhir tidak berhasil memenuhi realisasi reforma agraria melalui redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria. “Alhasil konflik agraria masih marak dan ketimpangan agraria masih tinggi,” jelas Dewi.

Presiden sendiri sudah mendengarkan langsung penjelasan capaian target 9 juta hektare pelaksanaan reforma agraria dari aktivis dan perwakilan petani pada peringatan Hari Tani Nasional (HTN) pada 24 September 2019. Terdapat catatan buruk kinerja Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK dalam menjalankan reforma agraria sebagaimana dijanjikan Nawacita ke-5.

Selama pemerintahan Jokowi jilid I, tak terhitung Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) yang dilakukan Presiden, begitu pun Rapat Tingkat Menteri (RTM) untuk membahas percepatan reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria melalui penertiban konsesi-konsesi perkebunan dan kehutanan yang terbit di atas tanah masyarakat. “Namun instruksi Presiden selalu menguap tanpa ada tindakan yang konkrit di level kementerian,” tegas Dewi.

Instruksi Presiden untuk mempercepat penyelesaian konflik, mengeluarkan klaim-klaim perusahaan PTPN dan Perhutani, serta perusahaan swasta dari desa, perkampungan dan tanah pertanian masyarakat seperti tidak pernah digubris oleh dua kementerian tersebut. “Situasi ini mengindikasikan bahwa kedua menteri tidak sejalan dengan visi-misi Presiden dalam konteks menjalankan reforma agraria,” paparnya.

Dewi menilai, Menteri ATR/BPN selama ini membelokkan reforma agraria menjadi sekadar pekerjaan sertifikasi tanah. Padahal kegiatan program sertifikasi tanah (PTSL) adalah pekerjaan di bidang pertanahan yang sudah menjadi tugas rutin kementerian ini. “Sertifikasi tanah bagi WNI sudah menjadi program rutin dan keharusan kementerian ini. Sementara reforma agraria adalah agenda prioritas untuk mengatasi krisis struktural agraria,” ujar Dewi.

“Ironisnya, kementerian ini cenderung menunda-nunda bahkan mengabaikan dan menghindari penyelesaian konflik agraria yang seharusnya menjadi prioritas reforma agraria,” tambahnya.

Selain itu, Menteri ATR juga tercatat menolak membuka data HGU yang keterbukaan informasinya telah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA). Padahal informasi mengenai hak konsesi kebun ini penting dibuka, mengingat ribuan HGU bermasalah dengan masyarakat, termasuk HGU terlantar dan expired. Tidak mengherankan jika dalam 5 tahun terakhir HGU perkebunan menjadi penyebab konflik agraria tertinggi.

“Oleh sebab itu, keterbukaan informasi konsesi bermasalah sangat urgent dalam kerangka menjalankan reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria,” ujar Dewi.

Menteri ATR/BPN pun tercatat menjadi aktor utama dari pihak pemerintah yang terus mendorong pengesahan RUU Pertanahan, meski RUU ini menuai protes meluas. RUU ini dinilai berbahaya oleh banyak kalangan gerakan sosial dan pakar hukum agraria, berwatak kapitalis, diskriminatif terhadap hak-hak rakyat kecil atas tanah, bertentangan dengan spirit reforma agraria, namun getol dipromosikan Kementerian ATR/BPN tanpa menyerap aspirasi dari bawah dan konsultasi dengan gerakan sosial.

Sementara itu, Menteri LHK dalam 5 tahun ke belakang belum merealisasikan penyelesaian konflik agraria dengan melepaskan desa-desa dan tanah pertanian serta kebun rakyat dari klaim kawasan hutan negara maupun korporasi kehutanan. Ironisnya, di Jawa, Lampung dan Bali pintu reforma agraria bagi pemenuhan hak rakyat secara penuh atas tanahnya telah ditutup oleh KLHK.

Petani dan masyarakat desa yang berada di dalam/di sekitar klaim kawasan hutan, termasuk yang berkonflik dengan PERHUTANI/INHUTANI banyak yang dipaksa dan diintimidasi aparat agar menyerah pada skema kemitraan, perhutanan sosial atau izin pemanfaatan hutan negara. Di tengah masalah fundamental warisan Kolonial dan Orba melalui klaim-klaim negara (pemerintah) atas hutan negara atau kawasan hutan yang tidak kunjung dikoreksi secara menyeluruh, maka pelanggaran hak-hak rakyat akan tetap dilegitimasi.

“Selama lima tahun terakhir, bahkan baru dikejar pada 2-3 bulan terakhir, baru 19.490 hektare (0,47%) yang direalisasikan dari proses pelepasan kawasan hutan. Angka ini sangat jauh dari janji 4,1 juta hektare redistribusi tanah yang telah dicanangkan RPJMN dari proses pelepasan klaim kawasan hutan,” ungkap Dewi Kartika.

Bahkan dalam catatan KPA, usulan lokasi RA masyarakat kepada KLHK justru diserahkan kepada pihak yang tidak berhak, termasuk kalangan elit daerah. Kasus pelepasan kawasan hutan di Jambi salah satu contoh, malah diserahkan kepada koperasi bentukan pejabat daerah, bukan kepada petani dan masyarakat desa yang mengajukan hak. “Hingga kini tak ada koreksi pembatalan SK menteri,” jelasnya.

Proses reforma agraria yang diklaim dijalankan kedua kementerian ini tidak pernah dijalankan secara terbuka dan melibatkan secara aktif gerakan reforma agraria. Tidak pernah dibuka kepada publik konsesi-konsesi mana yang telah dicabut dan ditertibkan dalam klaim capaian RA (redistribusi tanah) pemerintah, baik dari HGU terlantar, HGU expired dan HTI.

“Termasuk proses pelepasan kawasan hutan. Kepada siapa, dimana dan berapa luas tanah yang memang telah diredistribusikan kepada masyarakat dalam kerangka reforma agraria,” paparnya.

Berapa jumlah konflik agraria struktural yang berhasil dituntaskan pun tak pernah dibuka kepada publik, termasuk proses dan status penyelesaiannya. Ketertutupan proses RA ini rentan diselewengkan aparat dari pusat hingga daerah. “Termasuk kuat masih tercampur-aduk dengan kegiatan sertifikasi umum pemerintah yang getol diseremonialkan oleh pemerintah selama 5 tahun,” pungkas Dewi.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *