KPA: Reformasi Birokrasi Yang Utama Itu Menciptakan Keadilan Agraria

Ilustrasi peta sebaran konflik agraria di Indonesia (dok. konsorsium pembaruan agraria)

Jakarta, Villagerspost.com – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai, sejalan dengan visi investasi berbasiskan kerakyatan, maka pandangan Presiden Joko Widodo untuk melakukan reformasi birokrasi, dengan ukuran kecepatan, efisiensi dan kemudahan perlu diperjelas, bahkan diluruskan. Menurut KPA penting untuk menerjemahkan reformasi birokrasi tersebut dalam kerangka melayani kepentingan rakyat untuk terus berkembang dan menguat.

“Pelayanan birokrasi yang ‘asal cepat’, ‘asal mudah’, bahkan jika bebas pungli, transparan, dan bebas rente sekali pun, tidak akan berarti banyak apabila hanya berorientasi melayani investasi besar,” ujar Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Kamis (19/7).

Dia mengatakan, pelayanan model asal cepat dan asal mudah itu adalah cara lama, yang terbukti hanya mempercepat kehadiran badan-badan usaha raksasa di tengah-tengah rakyat yang marjinal. Selanjutnya, kita ketahui bersama, selama puluhan tahun hingga sekarang, telah terjadi sektoralisme kelembagaan dalam mengurus sumber-sumber agraria nasional.

“Efisiensi, kecepatan dan kemudahan izin dan penerbitan hak bagi investor bukanlah persoalannya,” ujar Dewi.

Visi baru agraria terkait reformasi birokrasi adalah, penghapusan sikap (attitude) dan kebijakan yang bersifat sektoral, yang telah membudaya sedemikian rupa, bahkan melembaga. Masalah ini sudah menghambat rakyat dan desa-desanya memperoleh keadilan dan penyelesaian atas konflik agraria yang dilaporkannya kepada kementerian dan lembaga terkait.

“Ego sektoral antara Kementerian ATR/BPN, KLHK, BUMN, Pertanian, dan Kementerian Desa dalam menuntaskan konflik-konflik agraria menjadi penghambat utama,” tegas Dewi.

Akumulasi konflik agraria yang lama dan baru di masing-masing kementerian menunjukkan, sudah saatnya sektoralisme tersebut dihapus. “Dengan begitu tak ada lagi lempar tanggung-jawab atau pun kesalahan antar birokrat, yang membuat rakyat, petani masyarakat adat kebingungan berkepanjangan dihentikan, digantikan dengan attitude baru, bahu-membahu dan terbuka untuk menuntaskannya bersama masyarakat dengan cara-cara extra-ordinary, mendorong upaya-upaya terobosan, bukan dengan cara-cara lama (bussines as usual) sebagai tempat mengadu saja,” papar Dewi.

Di sisi lain, ke depan negeri kita juga membutuhkan desain baru kelembagaan pertahanan yang kredibel dan dipercaya rakyat. Dibutuhkan penyatuan administrasi pertanahan dalam satu wadah, tanpa memisahkan lagi administrasi tanah di kawasan hutan dengan administrasi tanah di non kawasan hutan.

Karena itu, menurut Dewi, sebaiknya presiden melakukan inovasi kelembagaan dengan cara menyatukan Kementerian ATR/BPN yang ada saat ini dengan planologi kehutanan dan Badan Informasi Geospasial (BIG) di dalam satu wadah kelembagaan.

Dengan begitu Indonesia ke depan akan mempunyai sistem informasi pertanahan yang satu pintu, di mana perencanaan ruang, peruntukan tanah dan administrasi pertanahan ada dalam satu kelembagaan yang sama. “Pendaftaran tanah desa per desa, termasuk puluhan ribu desa yang masih diklaim sebagai kawasan hutan, begitu pun desa-desa dalam konsesi perkebunan dapat dicatat dan didaftar agar proses-proses pengakuannya, penyelesaian konfliknya dan pembangunan kesejahteraannya dapat dipercepat. Informasi dan data agraria, sekaligus situasi-situasi ketimpangannya dapat diperoleh,” jelasnya.

Reformasi birokrasi lainnya adalah, perubahan paradigma birokrat kehutanan dari pusat hingga daerah dalam memandang dan menerjemahkan apa yang disebut dengan ‘kawasan hutan’. “Pemahaman kawasan hutan haruslah digeser berdasarkan paradigma fungsi ekologis, bukan normatif hukum semata. Namun tutup mata pada kondisi riil di lapangan, tutup mata pada fungsi-fungsi ekologis kehutanan dan kearifan lokal yang dikembangkan rakyat,” tegas Dewi.

Dengan perubahan cara pandang dari birokrat-birokrat kehutanan tersebut, dimungkinkan secara luas dan efektif dimana wilayah-wilayah konflik agraria struktural, desa-desa, kampung, ladang pertanian dan kebun, termasuk infrastruktur desa yang selama ini tumpang tindih dengan klaim kawasan hutan segera dilepaskan atau dirubah tata batasnya, agar memperoleh keadilan. Juga terobosan birokrasi kehutanan mendorong pengakuan penuh dan pelepasan tanah pertanian, wilayah adat, desa dan kampung yang tumpang tindih dengan izin perusahaan kehutanan negara (Perhutani, Inhutani).

Reformasi birokrasi lainnya adalah, dibutuhkan cara baru untuk segera menuntaskan konflik masyarakat dengan perusahaan-perusahaan milik BUMN atau BUMD, utamanya perkebunan negara (PTPN) dan tanah aset pemprov. Sebagai lengkah terobosan konkretnya, presiden harus memastikan ke depan Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepolisian, Menteri ATR/BPN secepat mungkin mengeluarkan wilayah-wilayah hidup rakyat yang puluhan tahun berstatus konflik ini dari catatan kekayaan negara (aset, termasuk aset pemprov). Maka cara baru itu adalah pengeluaran desa-desa dari klaim HGU PTPN.

Menggenapi reformasi birokrasi ke depan, saatnya Presiden memimpin langsung penyelesaian konflik agraria yang bersifat struktural dengan membentuk lembaga khusus untuk menyelesaikan konflik agraria. Agar lembaga ini efektif, efisien, bersifat lintas sektor, dan otoritatif maka Presiden mengarahkan kabinet bersama lembaga ini agar mempercepat penyelesaian konflik agraria dalam kerangka pelaksanaan reforma agraria.

“Dalam kerangka ini, lembaga-lembaga desk konflik atau sengketa tanah di masing-masing kementerian-lembaga, dan pemprov-pemda sebaiknya dilebur agar efisien dan efektif,” jelasnya.

Reformasi birokrasi agraria di atas pada akhirnya memerlukan sosok kepemimpinan seorang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berani membuat terobosan atas hambatan politik dan hukum, kuat keberpihakannya kepada rakyat, konsisten pada tujuan-tujuan reforma agraria sejati dan tata kelola pertanahan yang bersih dan dipercaya publik. “Mampu menyetop kebijakan dan langkah yang membuat tanah-tanah menjadi barang komoditas semata dan sistem pasar tanah secara luas,” ujar Dewi.

Begitu pun dengan Menteri KLHK, Menteri Pertanian, Menteri Desa, Menteri BUMN, yang bertanggung jawab terhadap masalah-masalah agraria ini, penting ditemukan sosok yang tidak saja mumpuni di bidangnya dan kredibel, juga penting memiliki rekam-jejak pemikiran dan keberpihakannya kepada hak-hak rakyat kecil. Dewi menegaskan, Presiden adalah harapan tertinggi sebagai eksekutor pewujud keadilan agraria.

Seorang Presiden diharapkan secara konkret membela dan mewujudkan hak-hak petani, buruh tani, masyarakat adat, nelayan, perempuan di pedesaan, dan warga miskin, dimana keadilan agraria menjadi basis perwujudan keadilan sosial. “Jadi, apa legacy yang harus dicatatkan Jokowi setelah diberi kesempatan kembali memimpin negeri ini?” tanya Dewi.

“Berkaca pada lima tahun ke belakang, pada masalah-masalah agraria struktural Indonesia, dan tiga visi baru sebagaimana telah diuraikan, maka sebaiknya, visi Indonesia ke depan segera dikoreksi dan diarahkan untuk menjalankan reforma agraria sejati,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *