KPA Sulsel Serukan Penghentian Kekerasan dan Kriminalisasi Petani Matteko

Aktivis dan petani menuntut penuntasan konflik agraria (dok. jatam.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Sulawesi Selatan menyerukan penghentian tindak kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani dari dusun Matteko, Gowa, Sulawesi Selatan. Seperti diketahui, puluhan warga Matteko, bersama sejumlah Mahasiswa kembali melakukan aksi di Pengadilan Negeri, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pada pukul 10.00 WITA, Kamis (8/8).

Aksi tersebut kembali di gelar untuk mengawal putusan sidang terhadap 6 orang warga Matteko, yang saat ini ditahan. Demikian warga dan mahasiswa secara tegas menuntut dicabutnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) yang kerap digunakan sebagai alas hukum praktik kriminalisasi terhadap petani/masyarakat adat atau warga yang bermukim di sekitar dan dalam kawasan hutan.

Sesaat aksi pertama sedang berlangsung sekitar pukul 11.00 WITA, Anggota dari Polres Sungguminasa menghalangi aksi warga dan mahasiswa. Dengan dalih tidak memiliki surat izin, terkait aksi tersebut. Keputusan di sepakati, warga dan mahasiswa serta organisasi masyarakat sipil akhirnya menyurat ke Polres untuk pemberitahuan aksi.

Surat pemberitahuan pun telah disampaikan, Aliansi kembali melakukan aksi sekitar Pukul 13.50 WITA, tepat di halaman depan Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Tak cukup lama, sekitar Lima menit aksi berlangsung, massa aksi mendapatkan tindakan represif dari Pihak Polres Gowa, berupa bentakan, seolah memarahi dengan pekik yang cenderung kasar. Aparat Kepolisian kemudian menangkapi massa aksi.

Empat orang massa aksi yang menjadi korban represifitas aparat Polres Gowa tersebut di antaranya, Ilham (press kampus), Firdaus (Warga Matteko), Sholihin (AMAN Sulsel) dan Alan (Mahasiswa). “Mereka ditengkap dengan paksa, diseret dan dipukuli, hingga kemudian dimasukkan kedalam mobil, dan digelandang ke Kantor Polres Gowa,” ujar Koordinator Wilayah Sulawesi Selatan Rizki Arimbi, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (9/8) .

Sampai saat ini empat orang yang di tangkap masih berada di Polres Gowa. Namun, warga tetap bertahan menunggu sidang putusan terhadap empat orang warga Mattekko dari enam orang yang ditahan sejak bulan Februari 2019. Sidang putusan akhirnya dinyatakan ditunda sampai tanggal 21 Agustus.

“Atas kebrutalan dan tindakan represif Pihak Polres Kabupaten Gowa tersebut, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Sulawesi Selatan mengecam dan meminta dengan tegas kepada pihak Kapolres Gowa dan jajarannya untuk melepaskan semua yang ditangkap tanpa syarat dan proses apapun,” pungkas Arimbi.

Kasus yang menimpa enam warga Matteko itu sendiri bermula ketika warga bekerja bakti memotong pohon tumbang yang menghalangi instalasi listrik yang menyebabkan listrik padam selama beberapa hari. Sayangnya, aksi warga yang berupaya menyingkirkan pohon tumbang itu justru dianggap sebagai aksi pembalakan hutan oleh aparat kehutanan.

Padahal, warga memotong kayu pohon semata agar pohon tersebut tidak menghambat saluran listrik sehingga listrik bisa kembali menyala. Pohon tumbang itu disingkirkan karena tidak hanya memutus arus listrik ke Dusun Matteko, tetapi juga berimbas ke empat dusun sekitar.

Warga berharap pengadilan dapat menunjukkan sikap adil dan seimbang. Warga menyarankan ada peninjauan lapangan yang dilakukan oleh pengadilan untuk melihat faktanya secara langsung.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments
One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *