Krisis Pangan Nyata, Saatnya Menjaga Kedaulatan Pangan Perikanan

Penangkapan kapal ikan asing asal Malaysia oleh aparat KKP (dok. kementerian kelautan dan perikanan)

Jakarta, Villagerspost.com – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai, tidak mengherankan jika China, sangat berambisi untuk mencaplok perairan Natuna, bahkan dengan dalih hukum internasional yang cacat sekalipun. “Ataupun contoh lainnya yaitu negara-negara pengekspor pangan utama seperti AS, Kanada, Australia, dan Thailand akhir-akhir ini mulai membatasi ekspor bahan pangannya demi mengamankan stok pangan nasional mereka,” kata Anggota Dewan Pakar KNTI Niko Amrullah, kepada Villagerspost.com, Kamis (16/1).

Hal tersebut, kata Niko, bukan tanpa sebab. Duapuluh tahun yang lalu UN Population Fund telah memprediksi bahwa tahun 2050 akan ada tambahan penduduk dunia sekitar 2,32 miliar jiwa yang tersebar di seluruh dunia, yang terancam kebutuhan pangannya di bawah tekanan perubahan iklim. Hal ini juga diperkuat oleh International Energy Agency (IEA) dalam laporannya tahun 2019 menyebutkan bahwa emisi CO2 secara global mengalami peningkatan paling tinggi selama 10 tahun terakhir.

Emisi CO2 global tumbuh 1,7% pada 2018 hingga mencapai rekor tertinggi bersejarah 33,1 Gt CO2. “Pertumbuhan tersebut merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi sejak 2013, dan 70% lebih tinggi dari peningkatan rata-rata sejak 2010,” papar Niko.

Dalam kondisi demikian, sungguh disayangkan Visi Indonesia Maju yang digaungkan oleh Presiden Jokowi tidak menunjukkan upaya mitigasi akan dampak perubahan iklim dan ancaman krisis pangan tersebut. Justru, kelima hal strategis (infrastruktur, SDM, investasi seluas-luasnya, reformasi birokrasi, dan APBN yang tepat sasaran) malah berujung pada orientasi memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, yang juga masih ditopang oleh energi yang sumbernya masih didominasi batubara.

“Padahal, batubara ditengarai menjadi salah satu kontributor pemanasan global,” tegas Niko Amrullah.

Pertengahan Abad 21, populasi manusia mencapai lebih dari 9 miliar orang. Disisi lain, perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan menjadi sekumpulan problem yang berujung pada krisis pangan dunia.

Degradasi lingkungan disertai cuaca ekstrem semakin menyudutkan sumber bahan pangan alami dari darat. Berbagai varietas padi unggulan yang adaptif terhadap perubahan iklim, terbentur juga dengan menyempitnya lahan yang berubah fungsi menjadi pemukiman seiring dengan pertumbuhan populasi manusia yang kian bertambah.

Terlebih, FAO (2018) memprediksi bahwa harga pangan akan melambung hingga 12 % pada tahun 2030, salah satu konsekuensinya adalah bertambahnya jumlah orang miskin hingga seratus juta jiwa. Maka dari itu, laut menjadi alternatif sumber pangan. “Dua pertiga wilayah kedaulatan NKRI adalah sumber pangan yang dapat dioptimalkan guna menopang kedaulatan pangan,” tegas Niko.

KKP menyebutkan, estimasi potensi sumber daya perikanan mencapai sekitar 12,5 juta ton (7,3 % total potensi ikan laut dunia), dan hingga kini baru dimanfaatkan melalui usaha perikanan tangkap sebesar 6,6 juta ton (53 %). Luas lahan pesisir (payau) yang potensial untuk budidaya perikanan (seperti udang, bandeng, kerapu, kepiting soka, dan rumput laut) sekitar 2,96 juta ha dengan pemanfaatannya baru 715 ribu ha (24,15 %).

“Sementara, potensi perairan laut untuk usaha budidaya perikanan sekitar 12 juta ha dengan pemanfaatan baru mencapai 285 ribu ha (2,36%),” jelas Niko.

Dua peristiwa teranyar yakni polemik benih lobster dan masuknya nelayan China yang dikawal oleh Coast Guard-nya, adalah potret bahwa negara-negara lain telah mengincar sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia. “Mereka menyadari bahwa Indonesia surplus sumber daya alam namun defisit pengelolaan,” ujar Niko.

Karena itu, menurut Niko, Indonesia tak boleh lengah. Potensi yang belum dioptimalkan terus didorong untuk dimaksimalkan dalam kerangka kolaborasi dengan masyarakat, bukan sebaliknya, eksploitasi masyarakat berkedok investasi.

“Tak sedikit terjadi konflik antara masyarakat dengan korporasi baik di sektor perkebunan maupun kelautan dan perikanan, bahkan berujung pada kriminalisasi rakyat,” katanya.

Meski investasi akan dibuka seluas-luasnya, hingga aji-aji pamungkas bernama Omnibus Law dikedepankan, pemerintah tak bolah abai akan fungsi konstitusionalnya: “Mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat!”

Selain itu, kata Niko, budidaya perikanan perlu terus didorong di tengah tingkat pemanfaatannya yang masih rendah. Fasilitasi dalam bentuk akses permodalan, manajemen usaha, dan pemasaran menjadi hal yang diperlukan untuk menggenjot produksi budidaya perikanan.

“Perikanan tangkap juga perlu ditingkatkan kualitas tata kelolanya. Mulai dari perizinan, konflik ruang nelayan besar dan nelayan kecil, hingga praktik perdagangan yang adil pada tingkat nelayan,” ujar Niko.

Lebih lanjut, tingkat akurasi pengetahuan tradisional para nelayan tidak bisa dipandang sebelah mata sebagai informasi pelengkap dalam adaptasi perubahan iklim. Keuneunong, salah satu pengetahuan tradisional nelayan di Aceh dalam menentukan masa bercocok tanam maupun masa melaut, memiliki tingkat akurasi hingga 85% bila disandingkan dengan perhitungan BMKG.

Begitupun dengan pengetahuan-pengetahuan tradisional lainnya seperti Sasi di Maluku, Awig-awig di NTB, Lilifuk di NTT, Mane’e di Sulawesi Utara, Petik laut di Banyuwangi, dan berbagai kekayaan budaya bahari lainnya sebagai bentuk kearifan masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber pangan perikanan.

Ojo dumeh, eling lan waspodo. Begitu ki Semar memberikan petuah agar bangsa ini tak jumawa dengan berlimpahnya sumberdaya kelautan dan perikanannya. Karena bangsa lain pun tak segan untuk memanfaatkannya jika kita tak sanggup mengelolanya dengan baik,” pungkas Niko.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *