KTNA: Penyediaan Pupuk Bersubsidi Tugas Lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah

Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi (dok. bojonegorokab.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Sekretaris Jenderal Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional HM Yadi Sofyan Noor mengatakan, penyediaan pupuk bersubsidi bukan semata tugas Kementerian Pertanian (Kementan). Penyediaan pupuk bersubsidi harus menjadi program strategis lintas kementerian.

Untuk menyediakan 9 juta ton pupuk bersubsidi setiap tahunnya, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan dan Kementeriaan BUMN harus bekerja sama, sekaligus melibatkan pemerintah daerah dalam tata kelolanya.

“Ini program pemerintah, lintas kementerian, bukan urusan satu kementerian. Ini pekerjaan besar dan program strategis. Kasihan Kementan seolah yang mengurus semuanya,” kata Sofyan, di Jakarta, Senin (19/4).

Dalam konteks kerja sama antara kementerian ini, papar Sofyan, tugas Kementerian Keuangan adalah menyiapkan anggaran dan kemampuannya setiap tahun tidak mengalami kenaikan signifikan meskipun usulan kebutuhan pupuk petani jauh lebih tinggi.

Sementara, Kementerian BUMN menyiapkan produksi pupuk hingga distribusinya ke petani melalui PT. Pupuk Indonesia sebagai pelaksananya. Untuk Kementerian Pertanian, tugasnya adalah menyiapkan petani sasaran melalui e-RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok) melalui aplikasi online button-up, mengawal pemanfaatan oleh petani dan monitoring serta evaluasinya.

“Dari fakta ini, terlihat jelas pembagian tugas dalam sistem produksi, sistem distribusi maupun sistem pemanfaatannya,” ujarnya.

Terkait tata kelola, pemerintah daerah harus dilibatkan, terutama pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi berperan penting terkait penentuan alokasi subsidi pupuk antar kabupaten/kota dan pengawasannya melalui komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3).

Sementara, pemerintah kabupaten/kota berperan dalam alokasi subsidi pupuk di tiap dan antar kecamatan dan juga bertugas dalam pengawasannya melalui KP3 di tingkat kabupaten/kota. “Masyarakat juga berperan dalam pengawasan masyarakat dan bila ditemukan penyimpangan di lapangan bisa melaporkan sesuai mekanisme yang berlaku,” terangnya.

Sofyan menegaskan apabila terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi dan harga di suatu wilayah desa mesti diselesaikan di tingkat kecamatan. Kendala dan masalah di level kecamatan mesti diselesaikan di tingkat kabupaten. “Prinsipnya adalah masalah lokalitas mesti diselesaikan di wilayah setempat, sehingga menjadi solusi yang praktis dan efektif,” ujarnya.

Sofyan menyebutkan pupuk merupakan unsur penting dalam produksi pangan, petani butuh pupuk secara tepat waktu, jumlah, dan jenisnya. Oleh karena itu, petani harus menggunakan pupuk secara bijak.

“Sebab terlalu banyak menggunakan pupuk kimiawi secara terus menerus berdampak leveling off, peningkatan produksinya tidak sepadan dengan tambahan pupuk kimiawi, lahan menjadi tidak subur lagi, semakin tandus, belut, cacing dan mikroba berkurang drastis,” ujarnya.

Sofyan menegaskan, penggunaan pupuk bersubsidi secara tepat sasaran untuk petani miskin yakni maksimal dua hektare per petani dengan sistem tertutup bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani dan mengusulkan dalam e-RDKK. “Dan kini saatnya penggunaan pupuk kimiawi mesti dikurangi dan digantikan dengan pupuk organik dan hayati,” tegasnya.

Penggunaan pupuk organik dan hayati, ujar dia, jauh lebih murah dibanding pupuk kimiawi karena petani tidak harus membeli, tetapi bisa membuat sendiri dari bahan baku yang ada di sekitarnya. Limbah jerami, hijauan, kotoran ternak dan lainnya, bisa dijadikan kompos.

“Setidaknya dibutuhkan 500 kilogram hingga dua ton per hektare pupuk organik sehingga tanah menjadi subur dan produksi tinggi,” pungkas Sofyan.

Editor: M. Agung Riyadi

 

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *