Lagi, Petani Majalengka Jadi Korban Konflik Agraria

Ilustrasi peta sebaran konflik agraria di Indonesia (dok. konsorsium pembaruan agraria)

Jakarta, Villagerspost.com – Lagi terjadi, seorang petani yang memperjuangkan haknya atas tanah justru menjadi korban kriminalisasi. Kasus terbaru, terjadi di Majalengka, Jawa Barat, dimana seorang petani bernama Meme, anggota Serikat Petani Majalengka (SPM) diperiksa polisi dengan tuduhan melakukan pengrusakan tanaman kayu putih milik PT Perhutani.

Meme dipanggil pihak Kepolisian Resor (Polres) Majalengka pada Jumat (17/1). Panggilan ini terkait laporan pihak Perhutani atas tuduhan bahwa korban telah melanggar pasal 1 butir 5, pasal 5 dan pasal 102 KUHAP karena melakukan tindak pidana pengrusakan 2.800 tanaman jenis pohon kayu putih milik pihak Perhutani di Blok Iplik, Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Jawa Barat.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika mengatakan, tuduhan terhadap Meme tidak berdasar, karena bertolak belakang dengan fakta di lapangan. “Ditambah lagi, wilayah garapan korban secara administratif berada di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, dan bukan di wilayah Perhutani,” kata Dewi, di Jakarta, Selasa (21/1).

Dewi mengungkapkan, menurut pengakuan Meme, peristiwa ini bermula saat para mandor dan mantri Perhutani mendatangai lahan garapannya pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019. Meme mengaku, melihat para mandor dan mantri tersebut membawa beberapa potongan kayu putih yang tidak diketahui asalnya. Kemudian pihak perusahaan menaruh di beberapa lokasi sembari memotret potongan-potongan kayu tersebut.

Penasaran dengan aktivitas itu, ia coba mendekati pihak Perhutani. Namun saat sampai di sana, ia malah balik ditanya dan dituduh perihal keberadaan kayu putih tersebut. Ujungnya, beberapa waktu kemudian, Meme mendapat surat panggilan dari pihak Polres terkait laporan pihak Perhutani.

“Dengan penjelasan di atas, KPA menilai tindakan Perhutani merupakan strategi untuk mengintimidasi dan meneror para petani penggarap SPM. Pasalnya, hal ini sudah terjadi berulangkali. Sebelumnya, pada tahun 2017, tiga orang petani SPM juga dilaporkan dengan tuduhan yang sama,” papar Dewi.

Peristiwa kriminalisasi yang terus berulang ini, ujar Dewi, merupakan imbas dari ketidakjelasan tata batas antara wilayah hutan dengan pemukiman/desa atau tanah garapan masyarakat. Hasilnya, ada puluhan ribu desa yang diklaim masuk kawasan hutan.

“Di Pulau Jawa, situasi semacam ini dimanfaatkan Perhutani untuk terus memperluas dan merampas tanah-tanah masyarakat. Belum lagi, perlakuan para mandor dan mantri yang seringkali menggunakan celah tersebut untuk memeras para petani dengan cara menagih pajak kepada petani penggarap secara sepihak,” ungkap Dewi.

Hasil pendataan KPA melalui Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) menemukan 74 pemukiman/desa di 20 kabupaten dari Banten hingga Jawa Timur dengan luasan 42.041,52 hektare yang berkonflik dengan Perhutani. Akibatnya, sekitar 46.112 Rumah Tangga Petani (RTP) setiap hari terancam oleh intimidasi dan teror yang dilakukan Perhutani.

Klaim sepihak tersebut mempertegas tindakan dan perlakuan sewenang-wenang pihak Perhutani terhadap para petani penggarap yang tinggal di pinggiran maupun di dalam wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan. Tindakan ini sejatinya melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-IX/2011 karena pihak Perhutani telah menetapkan batas wilayah hutan negara/adat secara sepihak.

Karena itu, kata Dewi, KPA mengutuk keras tindakan kriminalisasi yang dilakukan Perhutani terhadap anggota Serikat Petani Majalengka (SPM). KPA juga menuntut Perhutani KPH Majalengka dan Polres Majalengka untuk segera mencabut dan menghentikan laporan tersebut.

“Hentikan semua praktik kriminalisasi terhadap seluruh petani dan aktivis agraria yang tengah memperjuangkan hak atas tanah mereka. Kementerian LHK harus mengevaluasi wilayah konsesi dan penguasaan Perhutani di Jawa,” tegas Dewi.

“KPA juga mendesak pemerintah segera menjalankan penyelesaiankan konflik agraria melalui pelepasan kawasan hutan di Pulau Jawa,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *