Laporan Keuangan Disclaimer, Jokowi Minta KKP Lakukan Perbaikan

Presiden Joko Widodo meninjau petambakan udang di Mamuju (dok. setkab.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Presiden Joko Widodo meminta agar kementerian/lembaga negara yang laporan keuangannya mendapatkan status Tidak Menyatakan Pendapat alias disclaimer agar melakukan perbaikan. Salah satunya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selama dua tahun berturut-turut laporan keuangannya mendapatkan status disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Jokowi berharap tahun depan bisa diperbaiki sehingga tidak ada lagi yang TMP disclaimer, tidak ada lagi yang Wajar Dengan Pengecualian (WDP), semuanya mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Yang masih mendapatkan WDP dan TMP perlu melakukan terobosan-terobosan, upaya-upaya sehingga tahun ini lebih bagus lagi, dan juga saya minta untuk koordinasi dalam penyelesaian beberapa temuan BPK yang tadi disampaikan,” ujar Jokowi saat menyampaikan sambutan pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017, di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/6).

Dalam kesempatan itu, pihak BPK menyampaikan, ada kementerian yang masih mendapat status disclaimer. Selain KKP ada juga Badan Keamanan Laut (Bakamla). Permasalahan yang ditemukan pada 8 K/L yang belum mendapatkan opini WTP itu, menurut Ketua BPK, secara umum meliputi: permasalahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Belanja Barang, Belanja Modal, Piutang Bukan Pajak, Aset Tetap, Aset Lainnya, dan Utang kepada Pihak Ketiga.

Meski demikian, BPK menilai secara keseluruhan terdapat trend peningkatan kualitas opini dari LHP LKPP. Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyebutkan, tahun lalu hanya 74 laporan keuangan kementerian dan lembaga (LKKL) alias 84% yang memperoleh opini WTP, 8 LKKL memperoleh opini WDP, dan ada 6 LKKL yang menerima opini TMP.

Atas temuan-temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk perbaikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN tahun mendatang. Rekomendasi itu diataranya, pertama, memperbaiki sistem informasi laporan keuangan dan piutang perpajakan.

Kedua, menetapkan kebijakan penyelesaian kelebihan/kekurangan pendapatan dari hasil penjualan minyak solar dan premium. Ketiga, membuat skema kebijakan yang tepat dalam penyelesaian kewajiban BPJS kepada pihak Rumah Sakit dan peserta. “Sesuai dengan Undang-Undang, penjelasan atau keterangan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan paling lambat 60 hari sejak diterimanya LHP BPK,” kata Moermahadi.

Naiknya jumlah LKKL yang mendapatkan status WTP ini disyukuri Jokowi. “Ini sungguh patut kita syukuri dan saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras segenap jajaran di Kementerian Keuangan dan semua Kementerian Lembaga pengguna APBN,” ujarnya.

Jokowi menegaskan, dirinya tidak akan bosan mengingatkan, supaya semuanya benar-benar memperbaiki, membenahi, menjaga, dan memaksimalkan pengelolaan keuangan negara keuangan rakyat. “Ini adalah pertanggungjawaban konstitusional kita kepada negara, serta pertanggungjawaban moral kita kepada rakyat, kepada masyarakat, bahwa yang namanya uang negara, uang rakyat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, dan dibersihkan dari tangan-tangan kotor,” tegas Jokowi.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *