Laporan Pidana Reklamasi Ditolak, Bareskrim Diadukan ke Kapolri

Masyarakat sipil dan nelayan menolak diteruskannya proyek reklamasi Teluk Jakarta (dok. change.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengirimkan surat pengaduan tindakan terhadap petugas kepolisian di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) ke Kapolri lantaran menolak menerika laporan pidana lingkungan hidup dan tata ruang yang dilakukan PT Kapuk Naga Indah. Perusahaan tersebut adalah pelaku pengembang reklamasi Pulau C dan D reklamasi Teluk Jakarta. Pengaduan tersebut itu dilayangkan pihak Koalisi pada Rabu (2/8) lalu.

Nelson Nikodemus Simamora dari LBH Jakarta memaparkan, pada 20 Juli lalu, pihak Koalisi membuat pelaporan pidana ke Bareskrim terhadap PT Kapuk Naga Indah ke Bareskrim. “Namun laporan itu ditolak oleh pihak petugas di Bareskrim Polri tanpa alasan jelas,” katanya kepada Villagerspost.com, Jumat (4/8).

Karena itulah pihak Koalisi mengadukan pihak petugas Bareskrim tersebut ke Kapolri. Selain mengadukan ke Kapolri, Koalisi juga melapokan hal ini ke Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadivpropam), Kabareskrim, dan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim.

Dalam suratnya kepada Kapolri, pihak Koalisi menyampaikan beberapa argumen bahwa penolakan laporan atas PT Kapuk Naga Indah tak beralasan. “Pertama, telah jelas adanya dugaan pelanggaran hukum pidana lingkungan hidup dan penataan ruang,” ujar Nikodemus.

Dalam dugaaan pelanggaran pidana lingkungan hidup, perusahaan pengembang tidak memiliki Izin Lingkungan yang diwajibkan Pasal 36 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 bagi pembangunan permukiman sehingga melanggar Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009. Terkait dugaan pelanggaran pidana tata ruang, perusahaan pengembang tidak melakukan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang DKI Jakarta. Sehingga jelas perusahaan pengembang diduga kuat melanggar Pasal 69 Ayat (1) dan Pasal 70 Ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007.

Kedua, alasan penolakan tidak jelas dan terkesan menghindar dari pelaporan dugaan pidana reklamasi. Menurut petugas polisi dari Subdirektorat I atau II Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) yang menjumpai Koalisi awalnya adalah karena sudah ada tindakan dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Kami menolak alasan tersebut dan kemudian petugas memberikan alasan lain bahwa sudah ada tindakan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang memberikan sanksi administrasi, dan Bareskrim tidak mau ikut menyidik karena tumpang tindih (overlapping),” ujar Nikodemus.

Ketika Koalisi menyatakan belum ada penyidikan pidana, petugas tersebut menyuruh Koalisi untuk meminta penyidikan pidana ke Kementerian Lingkungan Hidup. Terakhir, kata Nikodemus, alasan kembali berganti. Petugas yang menerima menyatakan bahwa sudah ada penyidikan tindak pidana di Kementerian Lingkungan Hidup namun petugas polisi tersebut tidak bisa menyebutkan apakah memang betul ada penyidikan di Kementerian Lingkungan Hidup.

“Petugas tersebut kemudian pergi begitu saja secara tidak sopan. Tidak diketahui nama petugas polisi yang menerima Koalisi karena yang bersangkutan tidak bersedia menyebutkan namanya,” ujarnya.

Ketiga, penolakan laporan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri, melanggar Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana. Kedua Peraturan internal kepolisian tersebut pada intinya menyatakan bahwa apabila bukti pendukung terpenuhi, maka segera dibuat laporan polisi dan juga harusnya ada diskusi guna pihak Kepolisian dapat mendalami perkara yang dilaporkan/diadukan bukannya menghindar tanpa alasan.

Hal yang dilakukan juga menunjukan sikap bahwa kepolisian tidak menjalankan tugas dengan profesional, proposional dan prosedural dan juga tidak menjalankan sikap melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana.

“Atas hal tersebut, Koalisi meminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan sangksi terhadap petugas polisi yang menerima laporan LBH Jakarta bersama Koalisi tersebut; dan menerima laporan LBH Jakarta bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta,” pungkasnya.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *