Larangan Cantrang Bisa Timbulkan Konflik Nelayan

Nelayan memperbaiki jaring cantrang (dok. kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Anggota Komisi IV DPR Hermanto mengatakan, larangan penggunaan alat tangkap cantrang yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2018, berpotensi menimbulkan konflik antar nelayan. Salah satunya di Pelabuhan Kota Tegal, Jawa Tengah dimana akibat larangan tersebut, terjadi penumpukan kapal di pelabuhan, sehingga kolam pelabuhan terlihat penuh sesak oleh kapal-kapal yang bersandar.

Sebagaimana diberitakan media massa, sejak diberlakukan larangan cantrang Senin (1/1) kemarin, dua pelabuhan di Kota Tegal langsung dipenuhi perahu yang sandar. Pelabuhan Timur yang merupakan pelabuhan niaga, dan pelabuhan ikan di Jongor juga penuh dengan kapal nelayan cantrang yang tidak melaut.

Hermanto menilai, peristiwa tersebut telah memicu adanya konflik horizontal baik antar sesame nelayan, dan vertikal antara nelayan dan pemerintah. Mengingat selama ini tidak sedikit nelayan yang melayangkan protesnya akan kebijakan tersebut, plus menuntut keadilan ekonomi sebagai hak warga negraa yang juga harus dilindungi oleh konstitusi negara.

“Menumpuknya kapal tangkap cantrang di Pelabuhan Tegal dan pelabuhan lainnya akibat pemberlakuan pelarangan menangkap bagi kapal cantrang ini berimplikasi pada tidak melautnya nelayan karena takut ditangkap,” katanya dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Rabu (3/12).

Pelarangan yang merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 itu, kata Hermanto, dapat memicu terjadinya pengangguran terbuka dan meningkatnya jumlah orang miskin karena kehilangan mata pencaharian. “Tidak hanya itu hal itu juga memicu konflik horizontal sesama nelayan dan vertikal nelayan dengan pemerintah. Karena nelayan menuntut keadilan ekonomi sebagai hak warga negara yang juga harus dilindungi oleh konstitusi,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi timbulnya konflik, Hermanto meminta pemerintah segera merevisi pelarangan penangkapan cantrang. “Tentu saja dengan memuat aturan yang memberikan seluas-luasnya bagi nelayan untuk melaut, namun dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup,” ujar politikus PKS itu.

Dia mengatakan, pemerintah harus memperhatikan UUD 1945 yang memberikan seluas-luasnya bagi rakyat untuk mencari lapangan hidup. “Pemerintah harus melindungi nelayan yang notabene merupakan bagian dari rakyat Indonesia,” pungkasnya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *