Larangan Cantrang Diprotes Nelayan, Presiden Jokowi Minta Susi Pudjiastuti Temui Nelayan Banten
|
Jakarta, Villagerspost.com – Usai meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Senin (23/2) siang, Presiden Joko Widodo langsung menemui para nelayan yang sudah menunggunya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Jalan Raya Panimbang, Kec. Panimbang, Pandeglang, Banten. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menjelaskan, kedatangannya ke TPI itu dimaksudkan untuk mendengar kalau ada keluhan atau masalah yang disampaikan dari nelayan.
Mendapat tawaran seperti itu, sejumlah warga langsung menyampaikan masalah yang mereka hadapi, mulai dari tidak adanya bantuan bagi nelayan, sampai soal Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan soal larangan beberapa alat tangkap yang digunakan nelayan yang membuat mereka kesulitan mendapatkan ikan. Para nelayan juga mengeluhkan masalah ombak yang cukup besar yang membuat erosi, juga keinginan untuk mendapatkan bantuan perumahan bagi nelayan.
Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi mengatakan, karena soal Permen Kelautan dan Perikanan yang dipersoalkan nelayan merupakan masalah teknis, ia berjanji akan menugaskan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menemui para nelayan di Pandeglang.
“Karena yang mengeluarkan peraturan tersebut di kementerian, nanti biar Bu Menteri (Susi-red) ke sini saja agar bisa menjelaskan kepada nelayan,” kata Jokowi seperti dikutip setkab.go.id.
Terkait permintaan yang disampaikan oleh pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pandeglang soal permintaan bantuan, Presiden Jokowi langsung memberikan sumbangan, yaitu sebesar Rp 30 juta untuk pengolahan ikan, dan Rp 50 juta untuk dibagi-bagi kepada semua kelompok nelayan. “Nanti untuk HNSI saya kirim Bu Susi. Bantuannya beda-beda, nanti untuk jaring, alat-alat dan untuk perumahan nelayan,” kata Presiden Jokowi.
Adapun terkait keluhan para nelayan mengenai masalah perumahan, Presiden Jokowi mengatakan, nanti jika ada pembangunan perumahan, dari Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan disesuaikan dengan kebutuhan nelayan.
“Tidak mungkin kita paksakan. Yang mau dibangun itu kampung nelayan, bukan rusun. Kampung nelayan yang dirapikan. Penjelasan lengkapnya di Bu Susi,” kata Jokowi yang disambut tepuk tangan para nelayan. (*)