Lewat KPPI, Perempuan Nelayan dan Pesisir NTB Berdayakan Diri

Lombok Timur, Villagerspost.com – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), menggelar kegiatan diskusi yang melibatkan kaum perempuan nelayan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Diskusi yang membahas masalah kesejahteraan ekonomi perempuan nelayan ini dilaksanakan sebagai upaya penguatan perempuan pesisir dan perempuan nelayan di provinsi tersebut.

Dalam kesempatan itu, pihak KNTI juga menginisiasi berdirinya Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), untuk memperkuat kelembagaan perempuan nelayan dan pesisir di Lombok Utara. Kabid Penguatan Perempuan Nelayan DPP KNTI Rosinah mengatakan, lewat kelembagaan organisasi perempuan seperti KPPI, diharapkan, perempuan-perempuan di pesisir bisa mewujudkan apa yang menjadi mimpi bersama tentang kesejahteraan yang adil.

“Baik adil secara ekonomi, adil secara politik dan adil secara sosial,” ujarnya, kepada Villagerspost.com, Rabu (13/1).

Rosinah memaparkan, selama ini kerja-kerja ibu-ibu dalam pemenuhan ekonomi, sosial, khususnya oleh perempuan pesisir masih dianggap sebagai kerja-kerja yang bersifat “sekedar membantu suami”, atau masih dianggap sebagai sebuah kewajiban (domistifikasi). Dampaknya, hak-hak dan perlindungan terhadap mereka tidak terpenuhi, termasuk upaya untuk melakukan pemberdayaan.

“Jikalau ada itu hanya sekadar pemenuhan kuota bagi program pemerintah, sehingga secara politik perempuan-perempuan pesisir harus memiliki kesadaran yang cerdas dan komitmen yang kuat serta terorganisir sebagai satu kekuatan bersama melalui organisasi perempuan,” tegas Rosinah.

Dalam kesempatan yang sama, Masmunisri dari KPPI Lombok Utara mengatakan, sebagai lembaga yang baru terbentuk, KPPI Kabupaten Lombok Utara kondisinya masih perlu bimbingan dan pendampingan dari DPP KNTI serta dinas terkait. “Hubungannya dengan masalah ekonomi, sosial, dan politik, termasuk suntikan permodalan untuk usaha pengolahan hasil perikanan,” jelasnya.

“Saya juga berharap ada pendampingan dan bimbingan dari dinas terkait dan DPP KNTI termasuk juga adanya magang (study banding) usaha pengolahan hasil perikananan,” ujarnya.

Laporan: Tim Jurnalis KNTI
Editor: M. Agung Riyadi