Lewat Perhutanan Sosial, Pemerintah Ciptakan Pemerataan Ekonomi

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar (dok. klhk)

Jakarta, Villagerspost.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, hutan sosial tidak hanya bicara soal akses masyarakat kepada hutan. “Hutan sosial juga mencakup kesempatan berusaha secara utuh untuk membuat masyarakat mempunyai penghasilan,” kata Siti dalam acara Dialog Nasional Indonesia Maju bertema “Meningkatkan Kelola Masyarakat Terhadap Kawasan Hutan Melalui Skema Perhutanan Sosial”, di Tasikmalaya, Sabtu (13/10).

Dialog Nasional ke-27 “Indonesia Maju” yang dimoderatori oleh Denny Chandra ini, dilaksanakan di Rest Area Urug, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Peserta sebanyak lebih kurang 2.500 orang terdiri dari Kelompok Tani Hutan (KTH) Tasikmalaya dan sekitarnya, Penyuluh Kehutanan, mahasiswa, pramuka, dan pelajar.

Acara ini dihadiri oleh jajaran Eselon I dan II KLHK, Direktur Utama dan Direksi Perum Perhutani, Walikota Tasikmalaya, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, serta Forkompinda Kota dan Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam kesempatan itu, Siti juga menegaskan, lewat perhutanan sosial, negara hadir untuk membuktikan hutan juga diberdayakan untuk kesejahteraan rakyat. “Seperti yang selalu ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo, hutan kita untuk kehidupan masyarakat kita, dan dimanfaatkan secara benar dan lestari,” tegas Siti.

“Mari wariskan hal baik bagi generasi mendatang. Kata lestari artinya kita harus menjaga alam lingkungan karena kita meminjam dari generasi yang akan datang. Jadi, alam yang kita wariskan harus paling tidak seperti sekarang, bahkan lebih baik,” tambahnya.

Siti kembali mengatakan, pemerintah juga terus melakukan upaya pemerataan ekonomi melalui tiga hal. Yang pertama yaitu akses untuk lahan berusaha, selanjutnya fasilitasi berupa modal dan kesempatan usaha, serta pelatihan manajemen bisnisnya.

“Bapak Presiden menginginkan rakyat juga mampu dan memiliki manajemen bisnis konglomerat yang rapih. Semua kelompok umat bekerjasama. Manfaatkan program ini untuk kemajuan bersama,” ujar Siti.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil menyatakan, suksesnya sebuah program perlu keterlibatan setidaknya empat unsur yaitu Pemerintah (Political Power), Bisnis (Capital Power), Masyarakat (Social Power), dan Media (Information Power).

“Kalau keempat (unsur) ini kompak, Indonesia Juara. Kami (pemerintah) hanya seperempat dari kekuatan yang bisa membawa perubahan. Maka dibutuhkan kerjasama. Selain itu, harus dibekali dengan iman, ilmu, dan akhlak,” ujar pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

Interaksi langsung dengan masyarakat seperti ini, merupakan wadah untuk menyampaikan keberhasilan program pemerintah. “Dari sini, dapat terjalin sinergi seluruh komponen bangsa dalam mempercepat keberhasilan pembangunan,” tambah Emil.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *