Liberalisasi Investasi Dalam RCEP Harus Dikaji Lagi Sebelum Diratifikasi

Perundingan RCEP di Tianjin China (dok. kementerian perdagangan)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE) meminta pemerintah mengkaji ulang liberalisasi investasi dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sebelum meratifikasinya. Pasalnya, selain harus melibatkan DPR, ratifikasi juga harus menimbang apakah perjanjian tersebut menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti menegaskan, hal itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 tentang UU No. 24 Tahun 2000, yang dimenangkan oleh Koalisi MKE.

“Untuk itu, sebelum Perjanjian RCEP diratifikasi, maka sesuai dengan Konstitusi seluruh komitmen liberalisasi yang diikatkan oleh Pemerintah ke dalam Perjanjian RCEP harus dianalisis dampaknya sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) UUD RI 1945 dan dilakukan secara demokratis. Hal ini harus menjadi dasar pertimbangan DPR dalam menyetujui atau tidak menyetujui ratifikasi Perjanjian RCEP,” kata Rachmi, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Kamis (25/2).

Koalisi KME menyayangkan, delama ini, proses perundingan berjalan secara tertutup dan tidak ada satu pun teks RCEP yang dibuka kepada publik. Pihak koalisi, kata Rachmi, secara konsisten terus mengingatkan Pemerintah dan DPR untuk secara hati-hati mengikatkan komitmen Indonesia di berbagai perjanjian pasar bebas yang memiliki konsekuensi hukum dan inkonsistensi terhadap Konstitusi Indonesia.

“Meski sudah ditandatangani, namun banyak pertanyaan yang perlu dijelaskan oleh pemerintah secara terbuka. Karena perjanjian ini akan mengikat seluruh warga negara, akan mengubah peraturan, akan mengurangi ruang kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah saat ini dan masa depan,” kata Peneliti Third World Network (TWN) Lutfiyah Hanim.

Untuk bab investasi misalnya, selama ini Indonesia sudah meratifikasi banyak perjanjian investasi baik perjanjian investasi bilateral, perjanjian dagang bilateral (FTA-free trade agreement) yang memuat bab investasi, yang mengklaim akan meningkatkan investasi asing ke Indonesia. Hanim menilai pemerintah sendiri belum pernah mengevaluasi traktat-traktat investasi tersebut dan bab investasi dalam FTA yang ada sebelumnya.

“Bagaimana pemerintah mengetahui bahwa RCEP terutama bab investasi akan lebih menguntungkan, mendatangkan investor asing daripada perjanjian-perjanjian sebelumnya? Dalam hal ini pemerintah perlu mengevaluasi dan mempublikasikan hasilnya secara terbuka,” tegas Hanim.

Sebagai informasi, pemerintah telah menandatangani puluhan traktat/perjanjian investasi bilateral, dan FTA yang telah diratifikasi dan memuat bab investasi. Perjanjian tersebut di antaranya adalah FTA Australia Indonesia (2019), Asean China Investment agreement (2009), ASEAN – Korea Investment Agreement (2009) ASEAN-Korea Investment Agreement (2009), ASEAN Comprehensive Investment Agreement (2009), EPA (Economic Partnership Agreement) ASEAN Jepang, EPA Indonesia Jepang).

Rahmat Maulana Sidik, Koordinator Riset dan Advokasi IGJ berpandangan dengan banyaknya perjanjian yang telah ditandatangani Indonesia, akan memungkinkan investor asing melakukan ‘treaty shopping‘. Artinya, investor asing akan memanfaatkan perjanjian-perjanjian tersebut untuk menggugat pemerintah Indonesia di arbitrase internasional.

Kewajiban regulatory reform dalam perjanjian RCEP telah menuntut Pemerintah Indonesia untuk secara konsisten tidak melakukan perubahan kebijakan pemerintah ke arah yang lebih restriktif dan diskriminatif bagi investor asing. Segala bentuk fasilitasi dan perlindungan harus tetap diutamakan.

“Namun, disisi yang lain, potensi perlakuan diskriminatif terhadap kelompok buruh, petani, nelayan, masyarakat adat yang menjadi korban dari kegiatan investasi menjadi semakin menguat, khususnya ketika negara dihadap-hadapkan secara langsung dengan ancaman gugatan investor ke arbitrase internasional,” kata Maulana.

Maulana juga menegaskan, aturan tentang perlindungan investasi, khususnya yang memberikan perlakuan khusus kepada investor asing, masih tetap akan membuka peluang bagi Indonesia untuk bisa digugat dengan mekanisme sengketa ISDS yang akan berlaku nantinya. “Walaupun, pengecualian telah dibuat dalam Perjanjian RCEP, tetap Indonesia tidak bisa terlepas dari potensi gugatan investor asing,” tegas Maulana.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *