LMDH Desa Sempu: Berharap Kerjasama Apik dengan Koperasi dan BUMDes

Gerbang masuk ke Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kediri, Jawa Timur (dok. vilagerspost.com/m. agung riyadi)

Kediri, Villagerspost.com – Sebagai desa yang berada di kawasan milik PT Perhutani, Desa Sempu, otomatis ikut terlibat dalam program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dijalankan pihak Perhutani. PHBM adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dan atau oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder), sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.

PHBM dilakukan berbasis Desa Hutan dengan ruang lingkup di dalam dan di luar kawasan hutan baik berbasis lahan maupun bukan lahan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif. Nilai dan Proporsi berbagi dalam PHBM ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak (perusahaan, masyarakat, desa hutan, pihak yang berkepentingan).

Dalam sistem PHBM, hutan terbagi salah satunya dalam pangkuan desa hutan. Terkait hutan dalam pangkuan desa hutan, dibuatkan lembaga yang disebut Lembaga Masyarakat Desa hutan (LMDH). Di Desa Sempu, LMDH dibentuk sejak tahun 2006 yang kebetulan saat ini diketuai juga oleh Suparji sang Ketua Koperasi Pemasaran Sri Jaya.

“Dengan adanya LMDH, ada kemitraan dengan Perhutani yang memberikan wewenang mengelola itu. Di situ sistemnya tumpang sari. Jadi lahannya lahan Perhutani kita dititipi menanam tanaman hutan dan disela-selanya silakan dimanfaatkan sesuai dengan rencana kerjanya Perhutani,” ujar Suparji, kepada Villagerspost.com, yang menemuinya beberapa waktu lalu.

Dia bercerita, pada tahun 2006 itu, kontrak kerja dengan Perhutani mencakup lahan seluas 412,20 hektare. “Tetapi yang bisa dimanfaatkan cuma seperempatnya. Karena ada hutan lindung, ada yang masih pemasaran juga artinya cuma beberapa lahan yang bisa dimanfaatkan. Bahkan sampai sekarang itu ada beberapa petak yang belum bisa dimanfaatkan karena daur tanamnya belum bisa ditebang,” kata Suparji.

Melalui LMDH, masyarakat untuk tanaman keras, menanam tanaman seperti jati dan sengon. Dari bertanam tanaman kayu ini, jika tanaman yang berhasil tumbuh mencapai 99%, maka masyarakat akan mendapatkan persentase 25% dari keuntungan yang diperoleh Perhutani. “Misalnya menanam 100 pohon, ya harus 99% yang hidup, jika kurang dari itu, masyarakat tetap mendapatkan persentase cuma jumlahnya berkurang,” kata Suparji.

Hasil sharing itu, kata Suparji, sudah ditentukan penggunaannya. “Namanya dana sharing. Sharing itu ada pos-pos yang harus dialokasikan. Ada beberapa yang ke operasional lembaga, ada peningkatan sumber daya lembaga, yang paling banyak menyerahkan dana itu untuk reboisasi,” ujarnya.

Selain dana sharing, masyarakat juga bisa menikmati hasil dari menanam di lahan pada sela-sela tanaman kayu. “Biasanya kita menanam nanas, jagung, hortikultura,” tambahnya.

Nah, potensi ekonomi yang sesungguhnya bagi warga, kata Suparji, ada pada pemanfaatan lantai hutan ini. Dia mengatakan, ada potensi lahan seluas 100 hektare dari 400-an hektare yang dikerjasamakan Perhutani dan LMDH Desa Sempu.

Nah, untuk lahan seluas ini, Suparji berharap, ada kerjasama antara LMDH dengan BUMDes dan Koperasi untuk pemanfaatannya. Khususnya untuk jenis komoditas yang akan dikembangkan pada lahan lantai hutan tersebut. “Begini, kalau BUMDes bisa memfasilitasi di situ itu komoditasnya bisa bervariatif,” kata Suparji.

Dia mengaku ada semacam keinginan besar agar wilayah seluas 100 hektare itu bisa dikelola untuk dikembangkan beberapa komoditas. Selain nanas, yang bisa dikembangkan adalah sayur-sayuran, dan lain-lain. Untuk itu, kata Suparji, BUMDes bisa menjadi wadah pintu masuk utama untuk menjadi penyalur komoditas yang dikembangkan.

“Katakanlah orang atau lembaga mau mendapatkan barang dan itu sangat luar biasa jadi semacam, penyalur, anggota saya kalau menjual ini nggak perlu jauh-jauh ke Malang ada BUMDes. BUMDes nggak harus keluar uang, semacam perantara saja. Itu bagus,” kata Suparji.

Selain perantara, BUMDes juga bisa menjadi semacam penyangga harga komoditas yang dikembangkan anggota LMDH Desa Sempu. Dia mencontohkan di Desa Pare di mana LMDH bisa menjadi induk bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Misalnya untuk menanam komoditas tertentu, maka masyarakat bisa mendapatkan bibitnya di LMDH.

Untuk di Sempu, kata dia, peran itu bisa dijalankan BUMDes atau koperasi. Untuk model melibatkan koperasi, kata Suparji, BUMDes bisa bertindak sebagai penyangga dan pemasaran komoditas. Sementara koperasi bisa bertindak sebagai penyedia sarana produksi (saprodi) pertanian, seperti benih, pupuk, dan obat-obatan.

“Skenario ini akan semakin melengkapi. Jadi ada kerja sama. Koperasi dengan sebagai penyalur katakanlah penyuplai bahan utamanya, kebutuhannya disuplai BUMDes, LMDH punya anggota itu,” ujar Suparji.

Untuk menjalankan skenario ini, Suparji berharap, ada forum tahunan antara BUMDes, dengan kelompok masyarakat, pengusaha, koperasi agar semua lini bisa saling memperkuat perekonomian warga desa, bukan melemahkan. “Kan bisa dikoreksi jangan itu, nanti merupakan bagian LMDH, jangan begitu itu bagian BUMDes, ini kerjanya koperasi,” pungkas Suparji.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *