Luncurkan APPIK, Asuransi Perikanan Jangkau Pembudidaya Ikan Kecil | Villagerspost.com

Luncurkan APPIK, Asuransi Perikanan Jangkau Pembudidaya Ikan Kecil

Kolam pembudidaya udang vaname di Langkat, Sumatera Utara (dok. pusluh.kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah memperluas cakupan asuransi perikanan yang mencakup pembudidaya ikan kecil. Hal itu ditandai dengan peluncuran program Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Jakarta pada Selasa (13/11). Asuransi pembudidaya ikan kecil merupakan program yang diperbarui oleh pemerintah, yang sebelumnya telah meluncurkan AUBU (Asuransi Usaha Budidaya Udang).

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto mengatakan pertambahan komoditas dalam perlindungan asuransi ini, merupakan permintaan dari pembudidaya dan bentuk perhatian pemerintah terhadap resiko kerugian dalam usaha budidaya ikan. “Pertambahan komoditas dalam perlindungan asuransi ini, tentu saja melalui analisis resiko kerugian usaha untuk mengidentifikasi risiko-risiko dalam kegiatan usaha, sekaligus sebagai dasar dalam penentuan besaran premi untuk masing-masing komoditas hingga terbitnya Izin Produk Asuransi Perikanan tersebut,” terang Slamet, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com.

Slamet menegaskan, peluncuran program APPIK, merupakan upaya keberlanjutan perlindungan bagi pembudidaya ikan kecil melalui asuransi perikanan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Muhammad Ihsanuddin mengungkapkan, program ini merupakan langkah besar bagi industri perikanan budidaya dan suatu peluang yang bagus bagi perusahaan asuransi. “Ini salah satu wujud sinerginya di KKP dan OJK, yang memiliki tangan agak panjang. Ini ada beberapa jasa keuangan yang bisa membantu menyukseskan program di KKP,” ungkap Ihsan.

Meskipun situasi dan kondisi ekonomi global belum begitu baik, lanjut Ihsan, namun dukungan OJK pada program KKP akan terus disinergikan. “Aset di industri asuransi ini di atas Rp800 triliun. Sekitar Rp807 triliun, masih ada growth 7 persen hingga September. Masih ada pertumbuhan yang cukup baik,” jelas Ihsan.

“Dari sisi premi, pendapatan premi sampai dengan akhir bulan September mencapai Rp212,75 triliun atau meningkat sebesar 10,67 persen year on year. Berdasarkan data-data tersebut, dapat dilihat bahwa telah terjadi peningkatan pendapatan premi yang antara lain dapat dimaknai telah terjadi peningkatan penggunaan asuransi oleh masyarakat dalam pengelolaan risiko,” tambahnya.

Ihsan pun menaruh harapan besar, agar program asuransi bagi pembudidaya ikan kecil ini berjalan dengan baik. “Karena kalau pembudidaya bisa merasakan hasilnya, nanti dia akan cerita ke temannya. Namanya ‘getok tular’ kalau orang Jawa bilang. Jadi ga perlu sosialisasi lagi. Pasti dia cerita enak ya kalau ada asuransi, temennya juga pasti akan ikut asuransi ini karena mendengar cerita dari temannya,” tutur Ihsan.

Sementara itu, melihat adanya penambahan komoditas budidaya yang dilindungi dan mengingat subsidi premi ini hanya diperuntukkan pembudidaya ikan kecil, ia menilai pemberian nama produk asuransi harus relevan serta antisipasi penambahan komoditas budidaya di masa mendatang. Ia juga berharap agar adanya pengawasan dari pihak KKP terhadap para pembudidaya yang mengikuti asuransi ini.

“Untuk KKP harus ada yang mengawasi, sertifikasi selama perjalanannya. Jangan sampai misalnya kalau ikan gak gemuk-gemuk ya sudah bunuh saja biar bisa diklaim. Nah di sini KKP tugasnya mengawasi,” tambah Ihsan.

Risiko yang dijamin melalui program APPIK di antaranya penyakit yang mengakibatkan matinya komoditas ikan (udang, bandeng, nila, patin dan polikultur) yang diasuransikan atau kegagalan usaha yang disebabkan oleh bencana alam, sehingga menyebabkan kerusakan sarana pembudidayaan mencapai kurang dari 50 persen. Secara umum program APPIK ini tetap menerima subsidi premi 100% dari APBN dengan nilai premi mulai dari Rp90 ribu sampai dengan Rp225 ribu per tahun sesuai dengan satuan luasan lahan budidaya.

“Pembudidaya akan mendapatkan santunan apabila terjadi klaim dengan nilai maksimal per tahun mulai dari Rp1,5 juta sampai dengan Rp7,5 juta sesuai dengan satuan luasan lahan budidaya,” terang Ihsan.

Pada tahun 2018, program ini menyasar luasan yang dilindungi mencapai 10.220 hektare. Pertambahan luasan ini sekaligus dapat melindungi lebih banyak usaha pembudidaya ikan, dengan jumlah pembudidaya sebanyak 6.914 orang (345%) dibanding tahun 2017 yang hanya 2.004 orang, dengan total klaim yang diajukan sebesar Rp676,15 juta atau 45,53% dari nilai premi yang dibayarkan.

Potensi komoditas yang diasuransikan tahun ini juga sangat besar yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, yaitu untuk udang di provinsi NTB, Jatim, Jabar, Lampung, Sumsel, Sultra, Sulsel, Jateng, Sulbar, Maluku dengan target produksi 806.257 kg. Bandeng di provinsi Jatim, Sulsel, Jabar, Jateng, Sultra, Kalsel, Sumsel, Aceh, Kalsel, Kalbar dengan target produksi 924.150 kg.

Kemudian, patin di Provinsi Sumsel, Kalteng, Kalsel, Riau, Jambi, Jabar, Lampung, Sumbar, Jatim, Kaltim dengan target produksi 604.587 kg. dan Nila di Provinsi Jabar, Sumsel, Sumbar, Sulut, Sumut, Jateng, Bengkulu, Jatim, Kalsel, Jambi dengan target produksi 1.567.488 kg.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *