Luncurkan Simral, Kemendes PDTT Cegah Korupsi Dana Desa

Skema penyaluran dana desa (dok. kementerian keuangan)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah terus berupaya menekan angka penyimpangan pengguaan anggaran di berbagai bidang termasuk dalam penyaluran dana desa. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi penganggaran berbasis elektronik alias e-budgeting. Dalam rangka itulah, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), meluncurkan Government Cloud Simral.

Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material BPPT Hammam Riza menjelaskan, cloud Simral sendiri merupakan aplikasi sistem teknologi informasi yang mengintegrasikan data perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, dan kinerja serta laporan pertanggungjawaban kegiatan. Menurutnya, sistem ini sebenarnya telah dikembangkan oleh beberapa daerah namun cenderung tidak terintegerasi.

“Masing-masing daerah mengembangkan sendiri-sendiri. Kami berpikir memperluas, karena begitu banyak desa di negara kita. Sehingga inilah yang memotivasi kami untuk e-budgetting, e-planning, untuk diaplikasikan di seluruh desa. Desa sudah bisa pakai Siskeudes, nah BPPT berusaha mengintegrasikan ini. Karena pada dasarnya datanya sama,” terang Hammam.

Sementara itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, lewat sistem sistem tersebut, berbagai program pembangunan termasuk alokasi dana desa bisa diawasi secara real time. Diharapkan sistem ini akan menekan potensi penyimpangan pengelolaan Dana Desa.

“Korupsi ini terjadi karena ada kebutuhan dan kesempatan. Kebutuhan selalu ada, nah kita kurangi kesempatan. Dengan Simral (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan) dan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) kita harap bisa mengurangi kesempat. Selain itu kita juga libatkan polisi, kejaksaan, dan NGO untuk mengawasi,” ujar Eko di Kantor BPPT, Jakarta, Selasa (21/11).

Eko mengatakan, hadirnya Simral adalah untuk dikombinasikan dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) guna memperkuat tata kelola keuangan desa. Yang mana, Siskeudes sendiri adalah sistem keuangan yang telah digunakan sebanyak 70 persen desa di Indonesia.

“Untuk Simral kita sedang mengembangkan bersama BPPT. Sekarang masih menggunakan Siskeudes yang dibuat oleh KPK. Saya sudah tentukan bahwa BPPT tidak membuat aplikasi baru, tapi bagaimana mengkombinasi antara Siskeudes dan simral,” paparnya.

Eko melanjutkan, pembenahan tata kelola administratif sangat penting untuk menjalankan program-program dengan baik. Selanjutnya program-program tersebut akan cepat berjalan jika dikombinasikan dengan kecanggihan teknologi.

“Teknologi sangat penting, salah satunya untuk mempercepat. Sekarang ini kan bukan yang kuat mengalahkan yang lemah, tapi yang cepat mengalahkan yang lelet,” tegasnya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *