Luncurkan Survei di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan, Pemerintah Pastikan Stok Ikan Nasional | Villagerspost.com

Luncurkan Survei di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan, Pemerintah Pastikan Stok Ikan Nasional

Kegiatan nelayan Flores menangkap ikan (dok. kiara.or.id)

Kegiatan nelayan Flores menangkap ikan (dok. kiara.or.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah akan melakukan sebuah operasi untuk memastikan stok ketersediaan ikan dan mencegah aktivis penangkapan ikan berlebih (over fishing). Operasi tersebut dikemas dalam Program Program Kajian Stok Nasional (PKSN) 2015 yang diluncurkan pada Kamis (21/5) lalu. Program ini diresmikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta.

Lewat program ini, pihak KKP akan melakukan survei di laut nusantara yang meliputi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) seluruh Indonesia secara serentak dan melibatkan beberapa kapal penelitian. Adapun kapal penelitan yang dilibatkan terdiri dari Kapal Riset Bawal Putih 3 yang merupakan Kapal Riset KKP dan Kapal Latih dan Riset Madidihang 2 yang merupakan kapal latih dan riset yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Perikanan (STP). Selain itu juga melibatkan Kapal Riset Baruna Jaya 7, Kapal Riset Baruna Jaya dan Marine Vessel SEAFDEC.

Menurut Kepala Balitbang KKP Achmad Poernomo, kajian stok Ikan Nasional tahun 2015 ini dilakukan dengan anggaran sekitar Rp44,4 miliar. Angka ini meningkat lebih dari 1000 persen dibanding anggaran tahun 2003.

“Kita harus melakukan survei langsung di laut. Kegiatan penghitungan atau pendugaan stok ikan ini penting, karena dari kegiatan yang kita hasilkan ini kita bisa mendapatkan angka estimasi berapa banyak ikan yang ada di laut dengan berbagai jenis dan berapa banyak ikan yang boleh diambil agar kelestarian sumber daya ikan di laut tetap terjaga,” kata Achmad seperti dikutip kkp.go.id, Jumat (22/5).

Achmad mengatakan, program ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan secara revolusioner di Indonesia. Konsekuensi logisnya maka  Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan akan dapat disusun secara akurat, yang selanjutnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan sebagai perwujudan Nawacita yang diusung pemerintahan Jokowi-JK.

Dengan potensi yang begitu besar, sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi odyssey to prosperity atau jalan bagi seluruh masyarakat Indonesia menuju kemakmuran. Hal ini bukan suatu yang mustahil, sebab sektor perikanan merupakan salah satu sektor utama yang akan menghantarkan Indonesia sebagai negara yang maju perekonomiannya pada tahun 2030.

“Untuk mewujudkannya, dibutuhkan pengelolaan sumber daya ikan yang lestari dan berkelanjutan,” tegas Achmad.

Disamping itu, dalam upaya mencapai pemanfaatan secara optimal dan berkelanjutan dalam pengelolaan perikanan yang menjamin kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan di seluruh Indonesia, Wilayah Pengelolaan Perikanan diubah dari 9 WPP menjadi 11 WPP berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.01/Men/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Perubahan WPP, menurut Achmad, ini tentunya akan memberikan implikasi terhadap hasil perhitungan potensi dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, sehingga perlu dilakukan koreksi terhadap perhitungan yang telah dilakukan terdahulu.

Pada tahun 2011 dilakukan kajian ulang pertama kali setelah WPP berubah menjadi 11 WPP dan metoda yang dipergunakan sudah menggabungkan metode holistik dan analitik.  Hasil kajian ini telah dibuat menjadi dasar kebijakan pemanfaatan sumber daya ikan di Indonesia seperti tertuang dalam Kepmen 45 Tahun 2011.

Dalam kaitan untuk memperbarui data dan informasi Kepmen 45/2011 tersebut, terutama untuk mengakurasi status pemanfaatan sumber daya ikan di Indonesia, maka dilakukan kajian stok pada tahun 2013. Kajian stok pada tahun 2013 dilakukan dengan menggunakan kualitas data yang lebih baik dan melakukan kajian yang lebih detail terhadap kelompok ikan.

Kajian stok sumber daya ikan menempati peringkat utama dalam langkah-langkah pengelolaan sumberdaya perikanan, karena dengan adanya kajian stok, kita akan dapat merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya perkanan secara akurat dan cermat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan nelayan di Indonesia.

Sebelumnya, Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Arifsyah M Nasution mengatakan, terkait sumber daya ikan, pemerintah didorong untuk membangun Kerangka Kerja Pendugaan Stok Ikan Nasional (National Fishes Stocks Assessment Framework) yang partisipatif dan terbuka, serta mempertimbangkan kondisi aktual perikanan Indonesia. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan adalah wilayah perairan kepulauan dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang luas, kekayaan ekosistem, dan banyaknya jenis ikan, serta ragam ukuran dan jenis armada tangkap di Indonesia.

“Pendugaan stok ikan yang baik membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena bergantung pada ketersediaan dan mutu data yang disiplin, oleh karena itu pemerintah perlu mendahulukan dan mengundang berbagai pakar perikanan dari seluruh Indonesia agar dapat segera melahirkan konsensus dan protokol bersama mengenai tata cara pendugaan stok ikan yang dapat diakses oleh publik,” ujar Arifsyah kepada Villagerspost.com beberapa waktu lalu.

Pendapat ini disampaikan Greenpeace terkait dukungan lembaga pemerhati lingkungan hidup itu atas kebijakan KKP melakukan perpanjangan moratorium izin terhadap kapal ikan eks asing yang ditetapkan hingga 6 bulan mendatang itu. Langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut dinilai tepat asalkan pemerintah melakukan perbaikan tata kelola perikanan secara mendasar selama rentang waktu pelaksanaan moratorium.

“Tahun ini merupakan momentum penting untuk meletakkan dasar perbaikan yang kokoh bagi tata kelola perikanan Indonesia agar dapat menjadi fondasi dalam mengembangkan industri perikanan yang berkelanjutan serta kompetitif dalam lima hingga 10 tahun mendatang,” kata Arifsyah.

Menurutnya pemerintah perlu merancang kembali perangkat dan sistem kebijakan yang menegaskan kedaulatan, kemandirian, dan keteladanan Indonesia dalam mengelola sumber daya perikanan, termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil. Kerja prioritas ini juga termasuk melahirkan rancangan perubahan atau bahkan undang-undang (UU) baru untuk menggantikan UU Perikanan No 31 tahun 2004 juncto No 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Hal lain yang tak kalah penting dalam fasilitasi komunikasi adalah menyamakan langkah pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk secara bertahap beralih dari penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang menjadi alat tangkap yang ramah lingkungan. Dalam hal ini koordinasi lintas Kementerian juga menjadi penting.

“Sejauh ini langkah pembenahan oleh KKP berjalan ke arah yang benar. Perubahan sedang terjadi, dan dibutuhkan kerja multipihak dan kegigihan bersama untuk menjadikan laut sebagai masa depan Indonesia,” pungkas Arifsyah. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *