Mantan Hakim Tinggi Pengawasan MA: Eksekusi Denda Atas PT Kallista Alam tak Bisa Ditunda

Penutupan kanal di Rawa Tripa (dok. leuserconservattion.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Seorang mantan Hakim Tinggi dipanggil untuk menjadi ahli di Pengadilan Distrik Meulaboh pada Kamis 29 Maret, dalam sidang ke-13 dalam kasus gugatan PT Kallista Alam terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saksi ahli tersebut adalah mantan Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Abdul Wahid Oscar.

Abdul Wahid dalam kesaksiannya mengatakan, menurut Pasal 66 Ayat (2) UU No. 14/1985, Peninjauan Kembali tidak dapat menunda atau menangguhkan eksekusi keputusan Mahkamah Agung atas PT Kallista Alam. “Kasus lingkungan tidak berorientasi pada lahan atau berhubungan dengan apakah izin ada atau tidak, tetapi fokus pada kerugian,” katanya, dalam persidangan tersebut.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri dalam sidang tersebut mengundang tiga saksi nyata dan satu saksi ahli untuk memberikan kesaksian dan pendapat hukum. Seperti diketahui, pada tahun 2014, PT Kalista Alam (PT KA) dinyatakan bersalah karena melakukan pembersihan lahan dengan membakar hutan rawa gambut Tripa di kabupaten Nagan Raya di Aceh.

Rawa gambut Tripa adalah bagian dari Ekosistem Leuser yang terkenal di dunia. Sebelum kehancuran, Tripa Rawa dikenal sebagai “Ibukota Orangutan Dunia” karena kepadatannya yang tinggi dari orangutan Sumatera–spesies yang sangat terancam punah. Dibakarnya salah satu dari tiga rawa gambut Tripa di Aceh oleh perusahaan kelapa sawit PT Kalista Alam menyebabkan kerusakan besar pada ekosistem yang rapuh ini.

Tindakan itu membuat pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melayangkan tuntutan kepada PT KA di Pengadilan Distrik Meulaboh di Aceh Barat. Hasil persidangan adalah Pengadilan Negeri Meulaboh memerintahkan PT KA untuk membayar denda sebesar Rp114,3 miliar (setara dengan US$8,5 juta) kepada negara. PT KA juga diperintahkan membayar biaya pemulihan area seluas 1000 hektare lahan yang terbakar sebesar Rp251,7 miliar (setara dengan US$18 juta).

Namun, PT KA tidak menerima putusan dan naik banding di Pengadilan Tinggi Aceh, kemudian setelah dibatalkan. PT KA kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun Mahkamah Agung menolak kasasi PT KA dan memerintahkan PN Meulaboh untuk mengeksekusi putusan mereka terhadap PT KA.

Putusan Mahkamah Agung merupakan kemenangan penting bagi pemerintah dan kemenangan untuk undang-undang perlindungan lingkungan di Indonesia. Bagi masyarakat setempat, kemenangan ini berarti keadilan dan harapannya adalah bahwa sekarang upaya pemulihan untuk Tripa akan dimulai.

Pada bulan September 2015, Mongabay, mengutip Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, mengatakan, KLHK sangat berterima kasih kepada pengadilan karena telah memberikan keputusan yang dapat membantu menyelamatkan Rawa Tripa.

“Kami sangat menghargai keputusan pengadilan. Rasa keadilan bagi masyarakat harus dipenuhi, dan saya akan menindaklanjuti perkembangan ini dengan mengeksekusi keputusan,” kata Siti Nurbaya.

Namun lebih dari dua tahun setelah putusan Mahkamah Agung, perintah eksekusi atas PT Kallista Alam masih belum dilaksanakan. Bahkan, pada 26 Juli 2017, PT KA mengajukan gugatan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ketua Pengembangan Bisnis Koperasi, Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Kantor Investasi dan Pelayanan Terpadu Provinsi Aceh dengan gugatan No. 16 / Pdt.G / Pn.Mbo.

Meskipun keputusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat berdasarkan hukum Indonesia, Pengadilan Negeri Meulaboh mengatakan eksekusi keputusan tahun 2014 tidak dapat dilaksanakan sampai ada putusan atas gugatan yang diajukan PT KA tersebut. Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GeRAM) menentang penundaan eksekusi putusan itu dalam aksinya di depan Pengadilan Negeri Meulaboh pada 26 Oktober tahun lalu.

Juru Bicara GeRAM Fahmi Muhammad mengatakan, pada 18 April 2017, Mahkamah Agung menolak permintaan PT KA untuk peninjauan kembali sehingga Pengadilan Negeri Meulaboh tidak memiliki dasar hukum untuk menunda pelaksanaan putusan. “Namun kami terkejut ketika mengetahui bahwa pada tanggal 20 Juli kepala Pengadilan Negeri Meulaboh telah memberikan ‘perlindungan hukum’ kepada PT KA dengan menerima dan menyidangkan gugatan bali PT KA kepada KLHK,” ujarnya, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (30/3).

PT KA adalah perusahaan pertama yang dijatuhi hukuman denda besar untuk kerusakan lingkungan. Sejak putusan itu, beberapa perusahaan lain juga menerima denda besar untuk perusakan lingkungan, seperti PT Merbau Pelalawan Lestari dan PT Selat Nasik Indokwarsa, tetapi mereka juga belum membayar denda kepada negara.

“Kerugian negara jutaan dolar terakumulasi untuk Indonesia sementara perusahaan yang bersalah tidak dihukum. Sementara itu, jam terus berdetak pada peluang untuk memulihkan lahan gambut dan hutan hujan yang hancur dan bekerja untuk mencapai target pengurangan emisi karbon Indonesia,” kata Fahmi.

Rawa gambut Tripa adalah salah satu dari tiga lahan gambut terbesar di Aceh, dengan kedalaman 12 meter dan memainkan peran penting untuk penyerapan karbon di Aceh. Jutaan ton karbon melarikan diri ke atmosfer setiap tahun dengan membakar hutan gambut dan menjadi masalah di Indonesia.

Pencemaran seperti itu tidak hanya membebani ekonomi Indonesia, tetapi juga kesehatan dan keselamatan warganya, dan orang-orang dari negara tetangga, seperti Singapura, serta berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Seperti diketahui dari sejumlah penelitian, lahan gambut di Aceh diperkirakan menyerap 1.200 ton karbon per hektare. Selain fungsi menyerap karbon, lahan gambut juga dapat mencegah banjir, mendukung nelayan dan menyediakan keragaman habitat untuk keanekaragaman spesies. (*)

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments
2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *