Masyarakat ASEAN Didesak Tolak Pertambangan dan Ekonomi Ekstraktif

Jakarta, Villagerspost.com – Komunitas dan organisasi Asia-Pasifik untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia dari Proyek Ekstraktif menyerukan semua pihak untuk menantang proyek pertambangan yang merusak dan ekonomi ekstraktif. “Suara kami mewakili petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, komunitas yang bergantung pada hutan, akademisi, kelompok berbasis agama, mitra pembangunan dan organisasi non-pemerintah (LSM),” kata Rachmi Hertanti dari Indonesia for Global Justice dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Sabtu (14/9).

“Beberapa anggota dan mitra kami berpartisipasi dalam ACSC / APF 2019 di Bangkok, Thailand dan telah terlibat dalam diskusi, lokakarya, dan pertemuan yang membahas masalah-masalah mendesak pelanggaran hak asasi manusia, delegitimasi berkelanjutan dari pekerjaan para pembela hak asasi manusia, dampak negatif dari kegiatan bisnis untuk hak asasi manusia dan kebutuhan mendesak untuk akuntabilitas perusahaan, antara lain,” tambah Rachmi.

“Kami telah memberikan perspektif kami, berbagi pengalaman kami, dan mempresentasikan analisis dan rekomendasi kami seputar kekhawatiran kami tentang perdagangan, investasi, akuntabilitas perusahaan, dan kebutuhan untuk mengklaim kembali dan menegaskan kedaulatan rakyat dan memastikan kebebasan mendasar kami dan hak asasi manusia,” papar Rachmi..

Pihak koalisi semakin prihatin dan menyadari ancaman yang semakin meningkat, risiko dan masalah keamanan yang dihadapi oleh para pemimpin dan organisasi masyarakat akibat menolak masuk dan perluasan proyek ekstraktif seperti proyek pertambangan, minyak, gas, penggalian dan perkebunan. Hal ini terjadi sebagian besar karena meningkatnya prioritas yang diberikan ASEAN kepada bisnis dan investasi melalui Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) dan perjanjian perdagangan lainnya.

Pada saat yang sama, ASEAN belum memenuhi janji yang tertanam dalam Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR). Potensi Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia masih sulit dipahami, karena beberapa Negara Anggota ASEAN (AMS) sedang dalam proses, atau bahkan belum memulai niat mereka untuk menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) mereka sendiri.

“Ini terjadi dalam konteks menyusutnya ruang untuk keterlibatan yang efektif dan bermakna dari komunitas dan organisasi masyarakat sipil untuk melibatkan pemerintah dan investor mereka untuk menyelesaikan penerimaan sosial dan mengatasi masalah yang diidentifikasi dalam berbagai penilaian dampak,” kata Rachmi.

Pada dasarnya, janji UNGPs/BHR untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan kegiatan bisnis ekstraktif belum tercapai. “Faktanya, negara-negara Asia dan ASEAN terus menjadi tempat yang mematikan bagi para pembela hak lingkungan untuk beroperasi, dengan meningkatnya kasus pembunuhan, ancaman dan pelecehan yang didokumentasikan oleh kelompok-kelompok internasional,” papar Rachmi.

Sementara itu, upaya global untuk meminta pertanggungjawaban korporasi terhenti, dengan situasi yang menantang di kelompok kerja PBB untuk menegosiasikan perjanjian yang mengikat untuk perusahaan transnasional. “Dengan perkembangan ini, kami menegaskan komitmen kolektif kami untuk menjadi platform solidaritas yang efektif di antara orang-orang Asia-Pasifik untuk menantang perusahaan yang merusak lingkungan kita,” tegas Rachmi.

“Kami percaya bahwa ACSC/APF adalah saluran penting untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah ASEAN untuk melaksanakan tugas mereka untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia kami,” tambahnya.

Pihak koalisi masyarakat sipil menyampaikan beberapa pesan penting kepada pemerintah negara-negara ASEAN. Pertama, memastikan Komisi Antarpemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (AICHR) berkembang menjadi mekanisme yang fungsional dan bermakna untuk melindungi, memenuhi, dan mempromosikan semua hak asasi manusia dari semua bangsa di ASEAN;

Kedua, secara konkret bergerak maju dan mempercepat peluncuran atau implementasi UNGPs tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, khususnya adopsi Rencana Aksi Nasional (RAN). Ketiga, melanjutkan dan mengejar negosiasi untuk perjanjian yang mengikat secara hukum untuk meminta pertanggungjawaban korporasi transnasional (TNC), terutama untuk pertambangan dan TNC ekstraktif, untuk kewajiban HAM mereka;

Keempat, menyelesaikan dengan segera, dalam mendukung komunitas yang terkena dampak, banyak konflik dan masalah yang dibawa oleh perusahaan pertambangan dan ekstraktif di berbagai negara ASEAN. “Perlawanan masyarakat lokal mencerminkan kehancuran dan dampak negatif dari proyek-proyek ekstraktif ini, dan pemerintah ASEAN harus mendengarkan dan bertindak untuk perjuangan rakyat ini,” ujar Rachmi.

Kelima, pemerintah ASEAN akan melakukan Asesmen Dampak Hak Asasi Manusia sebelum meratifikasi RCEP dan perjanjian perdagangan dan investasi lainnya yang selanjutnya memperluas eksploitasi dan perusakan sumber daya alam, dan melindungi hak-hak investor melalui mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS). “Kami menyerukan negara-negara ASEAN untuk tidak meratifikasi perjanjian yang berpotensi melanggar hak asasi manusia,” tegas Rachmi.

Keenam, pemerintah ASEAN harus memberikan keadilan iklim. “Negara-negara ASEAN termasuk wilayah paling rentan yang akan menderita dampak perubahan iklim, dan menghentikan proyek-proyek penambangan dan ekstraktif yang merusak ini adalah langkah yang diperlukan untuk mencapai iklim yang adil,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi