Masyarakat Dayak Bakal Berperan Penting Majukan Negara Lewat Ibu Kota Negara Baru

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menerima tokoh masyarakat Dayak se-Kalimantan di Bappenas (dok. bappenas)

Jakarta, Villagerspost.com – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pembangunan ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur, bukan hanya sekadar pembangunan infrastruktur. “Pembangunan ibu kota negara juga berarti membangun masyarakat, interaksi, peradaban, dan kebudayaan,” kata Bambang di Seminar Nasional bertajuk “Kebudayaan Dayak dan Kontribusinya terhadap Pemindahan Ibu Kota Baru ke Kalimantan Timur”, di gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (17/10).

Terkait masyarakat Dayak sebagai etnis asli Kalimantan, Menteri Bambang mengatakan, sangat penting untuk menyiapkan masyarakat Dayak di Kalimantan sebagai tuan rumah ibu kota negara (IKN). “Sehingga dapat berbaur dan memperoleh kesempatan yang sama dalam memajukan Indonesia,” tegas Bambang. Bambang Brodjonegoro tidak menafikan, bahwa selama ini pembangunan sangat ‘Jawa sentris’.

Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dipastikan akan mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, khususnya Kalimantan. Bagi masyarakat Dayak, ibu kota negara baru akan meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, dan kesempatan memperoleh kedudukan strategis di pemerintahan. Bambang memastikan, kontribusi dan peran masyarakat Dayak akan lebih besar dalam membangun Indonesia.

Lebih lanjut Menteri PPN/Kepala Bappenas menerangkan, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur akan memberikan perhatian lebih besar dalam membangun wilayah Indonesia Timur. “Pemindahan ibu kota ke Kalimantan juga akan meningkatkan kontribusi Kalimantan yang lebih besar terhadap NKRI, lebih dari sekadar urusan sumber daya alam seperti kayu, sawit, batubara dan migas,” tegas Menteri Bambang.

Dia mengakui, Kalimantan adalah pulau yang sangat unik. “Tak ada pulau di dunia yang seunik Kalimantan. Karena di pulau ini terdapat tiga negara. Yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Silakan cek, di pulau lain di dunia, hanya ada dua negara. Seperti di Cyprus, Pulau Santo Dominggo, ataupun Pulau Timor,” kata Bambang. Keunikan tersebut membuat rencana pemindahan IKN ke Kalimantan, memerlukan persiapan dan kesiapan di segala bidang.

Termasuk kenyataan bahwa, suka atau tidak, akan ada perubahan drastis dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat lokal. “Artinya, segala proses dan upaya tersebut akan berdampak terhadap Kalimantan, bagi masyarakat lokal, serta terhadap kawasan sekitarnya,” ujarnya.

Keunikan lain dari kebudayaan Dayak yang selama ini tidak disadari masyarakat Indonesia, adalah sebagai asal-usul peradaban Indonesia. Itu sebab, Bambang Brodjonegoro meyakini, keputusan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota negara, sudah tepat. “Keputusan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, adalah keputusan yang sangat tepat. Karena dari Kalimantan Timur inilah, peradaban Indonesia bermula,” tandasnya. “Setelah berdiskusi dengan Gubernur Kalimantan Timur, saya baru tahu bahwa asal-usul peradaban Indonesia bukan dari Jawa ataupun Samudra Pasai. Melainkan dari Kerajaan Kutai di Kalimantan.

Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Nusantara. Raja pertamanya adalah Mulawarman, putra Aswawarman. Dan Mulawarman adalah cucu dari Kudungga, pendiri Kerajaan Kutai Martadipura,” papar Bambang. Keturunan Mulawarman ini menjadi pendiri kerajaan-kerajaan Nusantara di Sumatra Barat, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Dalam sejarahnya, Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan penemuan 7 (tujuh) buah prasasti yupa (tiang batu) yang ditulis sekitar 17 abad lalu, di atas tugu bernama Yupa (tiang batu). Ketujuh prasasti yang ditemukan di areal Muara Kaman, tepatnya di situs Banua Lawas itu, membuktikan bahwa Kerajaan di Kalimantan merupakan kerajaan yang memiliki tradisi tulis tertua di Nusantara. Sebabnya, meski tak mencantumkan angka tahun, namun huruf Pallawa dalam prasasti tersebut juga digunakan di India pada periode yang sama. Yakni pada abad ke-5.

Atas keunikan dan kemajemukannya itu, Bambang juga memastikan ibukota baru akan menjadi kota yang inklusif alias terbuka bagi semua warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, antar golongan termasuk status ekonomi. “Kami memastikan ibukota negara yang baru tidak akan ada cluster yang ekslusif berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan dan kelompok ekonomi tertentu,” ujarnya.

Diperkirakan di ibu kota negara yang baru nanti, akan ada 200 ribu aparatur sipil negara (ASN) yang akan pindah dari Jakarta, dan jika dihitung bersama keluarganya, menjadi satu juta orang menjadi warga IKN baru. Untuk itu para tokoh masyarakat meminta dibuatkannya undang-undang atau peraturan, demi mencegah terjadinya benturan budaya, seturut dimulainya pemerintahan baru di IKN.

Sedangkan masalah hukum adat, dalam penerapannya kadang tak sejalan dengan hukum positif negara Indonesia. Maka harus ada solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, agar masyarakat Dayak bisa berkontribusi dalam pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

Mengenai hal ini tokoh masyarakat Dayak Willy Midel Yosep mengatakan, masyarakat Dayak terkenal sebagai masyarakat yang mampu dan mau berubah sesuai perkembangan kebudayaan. Karena itu, akulturasi budaya diperkirakan akan berjalan mulus jika pihak pendatang menghormati adat istiadat mereka.

“Kalimantan kami persembahkan untuk NKRI, untuk ibu kota negara. Dengan catatan, harus melibatkan masyarakat Dayak dan masyarakat lokal lainnya agar tidak salah langkah. Tahun 2024 ibu kota negara harus benar-benar sudah berjalan di sana,” tegas Willy yang juga anggota DPR RI tersebut.

Ismail Thomas, tokoh masyarakat Dayak lainnya, juga menegaskan, pemerintah harus menghargai kontribusi Kalimantan terhadap NKRI dari sisi penyumbang pendapatan negara. “Sumbangan Kalimantan terhadap APBN mencapai 27 miliar dolar AS atau sekitar 350 miliar rupiah per tahun. Paling tidak, itu sudah berlangsung selama 20 tahun terakhir,” katanya mengingatkan.

Sementara itu, mantan Gubernur Kalimantan Tengah yang juga tokoh masyarakat Dayak, Teras Narang juga mengingatkan agar pembangunan ibu kota negara di Kalimantan harus memperhatikan benar aspek lingkungan. “Di Kalimantan kita mengenal wilayah yang disebut the Heart of Borneo, atau jantungnya Kalimantan,” kata Teras Narang.

Di kawasan jantung Kalimantan yang meliputi wilayah seluas 22 juta hektare itu, 70% berada di wilayah Republik Indonesia. “Heart of Borneo sangat kaya akan keanekaragaman hayati, 50% jenis flora dan fauna dunia bisa ditemukan di sana.Selain itu, 14 dari 20 sungai besar di Kalimantan hulunya berada di wilayah the Heart of Borneo. Apabila sungai itu rusak, selesai Kalimantan,” tegasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *