Masyarakat Sipil Internasional Dukung Perjuangan Rakyat Batalkan Omnibus Law Ciptaker | Villagerspost.com

Masyarakat Sipil Internasional Dukung Perjuangan Rakyat Batalkan Omnibus Law Ciptaker

Aktivis KIARA menggelar aksi kampanye ingatkan masyarakat akan kuatnya kepentingan oligarki dibalik pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Masyarakat sipil internasional menyatakan dukungan dan solidaritas atas aksi protes dan keprihatinan besar-besaran yang dilakukan masyarakat sipil Indonesia, serikat pekerja, mahasiswa dan aktivis menentang Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR. Undang-undang ini telah memangkas standar peraturan untuk perlindungan lingkungan dan mengebiri perlindungan tenaga kerja dan pekerjaan.

Jaringan masyarakat sipil seperti Asia Europe Peoples Forum, The Transnational Institute, 11.11.11 (Asia), Focus on the Global South, Monitoring Sustainability of Globalization (MSN) dan Anggota Parlemen Malaysia-Charles Santiago, bersama ratusan organisasi dan individu, mengeluarkan pernyataan solidaritas.

“Kami mengutuk segala bentuk pembungkaman suara rakyat, apalagi bila pasukan keamanan digunakan untuk mengekang protes rakyat dan protes damai dibubarkan oleh polisi bersenjata,” demikian bunyi pernyataan tersebut seperti yang diterima Villagerspost.com, Selasa (13/10) .

“Ini tidak bisa diterima di dunia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sejati,” lanjut pernyataan bersama masyarakat sipil internasional tersebut.

Tercatat sekitar 5.918 orang dalam aksi tersebut ditangkap aparat kepolisian tanpa alasan yang jelas. Mereka, juga ditangkap dengan kekerasan dan tidak berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. “Perilaku rahasia para pembuat kebijakan di Indonesia merupakan penyimpangan dari akuntabilitas dan penyimpangan dari prinsip-prinsip demokrasi yang telah dijanjikan Indonesia kepada rakyatnya,” tegas pernyataan tersebut.

Kurangnya transparansi draf akhir undang-undang tersebut juga dinilai masyarakat sipil interasional, telah mengakibatkan banyak disinformasi terkait konten hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pernyataan itu juga mengatakan: “Pandemi COVID-19 saat ini tidak dapat digunakan sebagai penutup untuk menipu rakyat dan membuat keputusan yang berdampak luar biasa bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia orang-orang”.

Organisasi dan aktivis masyarakat sipil internasional mendukung perjuangan demokrasi dan berdiri tegak atas tuntutan masyarakat Indonesia untuk menuntut kelestarian lingkungan hidup secara maksimal, dan perlindungan untuk memajukan tenaga kerja dan hak asasi manusia.

Mereka juga prihatin dengan kebijakan ekonomi global saat ini yang merupakan carte blanche (cek kosong) model penerimaan yang didasarkan pada kebijakan ekstraktif yang merusak dengan mengabaikan ekologi, eksploitatif, dan strategi monopoli yang menekankan pada keuntungan sebagai lawan keadilan, tanpa perlindungan hak asasi manusia.

“Kami membutuhkan kebijakan baru dan mengembangkan model pembangunan ekonomi alternatif baru,” tegas pernyataan tersebut.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *