Masyarakat Sipil Tuntut Polisi Usut Kasus Kematian Petani Lahat | Villagerspost.com

Masyarakat Sipil Tuntut Polisi Usut Kasus Kematian Petani Lahat

Aktivis dan petani menuntut penuntasan konflik agraria (dok. jatam.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Kelompok masyarakat sipil menuntut aparat kepolisian mengusut kasus kematian dua petani yakni Suryadi (40) dan Putra Bakti (35) di ladang, dan dua lain Sumarlin (38) dan Lion Agustin (35) mengalami luka parah akibat bacokan senjata tajam. Peristiwa ini terjadi akibat para petani menolak tanahnya digusur oleh PT. Artha Prigel.

“Mereka mencoba menghalangi hingga terjadi bentrokan antara kedua pihak di Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Penggusuran tersebut dibantu oleh security perusahaan, preman sewaan dan aparat kepolisian,” kata Staf Advokasi Hukum ELSAM Sekar Banjaran Aji, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Selasa (24/3).

Aji mengatakan, penyelesaian konflik agraria dengan tindakan penggusuran yang brutal yang dilakukan PT Artha Prigel didampingi aparat kepolisian ini menunjukkan suramnya penyelesaian konflik agraria di Indonesia. “Kejadian ini juga menambah daftar panjang letusan konflik agraria di Indonesia yang disertai korban dari pihak petani,” tegasnya.

Sementara itu, E Saepulloh dari Sawit Watch mengatakan, seharusnya petani yang berjuang melindungi haknya sebagai petani mendapatkan perlindungan negara, bukan justru mendapatkan represi. “Petani adalah aktor terdepan dalam ketahanan pangan di masa wabah seperti sekarang,” ujarnya.

Saepulloh menegaskan, Presiden Jokowi pun telah minta dukungan seluruh asosiasi kelompok profesi, serikat buruh, serikat pekerja, himpunan nelayan, dan petani untuk bersama bergotong-royong menghadapi tantangan ekonomi saat ini dan ke depan. “Namun kenyataannya, petani di daerah masih direpresi bahkan dibunuh,” tegasnya.

Direktur Eksekutif WALHI Sumsel M Hairul Sobri mengungkapkan, konflik antara petani Lahat dengan PT Artha Prigel telah terjadi cukup lama. Menurut warga, sejak tahun 1993 beroperasinya PT Arta Prigel di beberapa desa, khususnya di Desa Talang Sawah, dan Talang Sejemput, Kabupaten Lahat, ternyata belum kantongi izin resmi. “Belakangan diketahui perusahaan yang bergerak dibidang buah sawit ini, baru mengusulkan surat Hak Guna Usaha (HGU) tahun 2003, dan dikeluarkan HGU oleh BPN Lahat baru tahun 2006 silam,” jelasnya.

Asep Komarudin, Pekampanye Hutan Greenpeace Indonesia mengungkapkan, PT Artha Prigel merupakan anak perusahaan PT Bukit Barisan Indah Permai Group, dari Sawit Mas Group. PT Bukit Barisan Indah Permai Group merupakan pemasok minyak sawit untuk Mondelez International, Wilmar International Limited, Musim Mas Holdings dan Louis Dreyfus Company B.V yang merupakan anggota dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

“Dalam konteks ini seharusnya kebijakan RSPO tentang pembela hak asasi manusia dapat diterapkan dalam kasus ini mengingat kebijakan tersebut juga mengikat rantai pasok anggotanya,” ujarnya. Secara resmi kebijakan yang berjudul ‘Protecting Human Rights Defenders, Whistleblowers, Complainants And Community Spokespersons‘ ini telah diadopsi tahun 2018 dan seketika harus diterapkan pada seluruh rantai pasok anggota RSPO.

Atas situasi tersebut, kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari ELSAM, Forest Watch Indonesia, Greenpeace Indonesia, ICEL, Lingkar Hijau, JPIK, Kaoem Telapak, Sawit Watch, WALHI Sumatera Selatan, Yayasan Madani Berkelanjutan, dan Yayasan PUSAKA bersikap dan menuntut negara segera mengambil beberapa langkah penting.

Pertama, negara harus melakukan investigasi dengan segera tanpa memihak dan memastikan bahwa suatu penyelidikan dilakukan dengan alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa suatu pelanggaran terhadap HAM dan kebebasan telah terjadi dalam suatu wilayah yurisdiksinya. Sebagaimana yang tertera pada Pasal 9 Ayat (5) Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh PBB pada 9 Desember 1998.

Kedua, negara dalam mengusut kasus ini harus meminta pertanggungjawaban hukum bagi korporasi sebab keberadaan preman, security perusahaan dan aparat dalam konflik ini pasti diakibatkan oleh pengaruh dari korporasi dalam konteks ini PT Artha Prigel merupakan anak perusahaan PT Bukit Barisan Indah Permai Group.

Ketiga, mendesak Pesiden Jokowi memastikan perlindungan, keselamatan, dan kepastian hak-hak petani yang selama ini menjamin kebutuhan pangan rakyat, serta mengingat pentingnya ketersediaan pangan saat wabah Covid-19 menyerang.

Keempat, Presiden Jokowi memastikan Inpres Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit dilaksanakan dengan baik dan tidak ada perluasan lahan dan fokus terhadap evaluasi perkebunan sawit.

Kelima, menuntur Kapolri mengkoordinasikan jajarannya untuk memastikan pengusutan tuntas atas hilangnya kedua nyawa petani Lahat dan menghentikan penggusuran yang dilakukan oleh PT Artha Prigel.

Keenam, Komnas HAM segera turun membentuk tim pencari fakta independen, mengingat peristiwa ini dialami oleh pembela lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Ketujuh, Kompolnas dan LPSK untuk segera melakukan investigasi dalam waktu yang singkat untuk mengeluarkan rekomendasi hasil investigasinya demi memberikan perlindungan kepada Petani serta keluarga korban.

Kedelapan, melihat urgensinya, kami juga mendesak agar negara segera mengeluarkan kebijakan (Peraturan Presiden), yang memastikan jaminan perlindungan bagi pembela lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Agar tidak ada lagi kriminalisasi dan tindak kekerasan yang berujung pada kematian.

Kesembilan, meminta RSPO untuk memastikan anggota-anggotanya terutama Mondelez International, Wilmar International Limited, Musim Mas Holdings dan Louis Dreyfus Company BV memperhatikan rantai pasoknya dan menerapkan kebijakan RSPO tentang pembela hak asasi manusia sebagai komitmen mewujudkan sawit berkelanjutan.

Kesepuluh, meminta Mondelez International, Wilmar International Limited, Musim Mas Holdings dan Louis Dreyfus Company B.V memutus PT. Bukit Barisan Indah Permai Group dari rantai pasok produksinya. Kesebelas, meminta Mondelez International, Wilmar International Limited, Musim Mas Holdings dan Louis Dreyfus Company B.V memperhatikan rantai pasoknya dan mematuhi kebijakan perlindungan pembela hak asasi manusia RSPO sebagai komitmen mewujudkan sawit berkelanjutan.

“Kami mengutuk keras tindakan yang dilakukan perusahaan dan aparat yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa petani di Lahat,” pungkas Hadi Jatmiko dari Lingkar Hijau.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *