Mayoritas Warga Miskin Indonesia Ada di Desa

Jakarta, Villagerspost.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan kemiskinan di Indonesia memang masih didominasi oleh kemiskinan di desa. Mayoritas warga miskin di Indonesia yang jumlahnya mencapai 28,5 jiwa ada di desa. Warga miskin di desa-desa di Indonesia saat ini berjumlah 17,9 juta jiwa.

“Itu artinya, jumlah terbanyak masyarakat miskin di Indonesia ada di desa. Itulah kenapa, perekonomian masyarakat desa harus segera diselamatkan,” kata Marwan di Jakarta, Sabtu (6/2).

Marwan menyebutkan, pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah tertinggal masih sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, dari 122 daerah tertinggal di Indonesia, 73 persen di antaranya memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional. (Baca: Pemerintah Klaim Dana Desa Sumbang 0,5 Persen Pertumbuhan Ekonomi)

“28 persen dari 28 juta penduduk miskin Indonesia ada di daerah tertinggal. Dan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal ini berada berada di bawah rata-rata nasional,” ungkapnya.

Menghadapi hal tersebut Menteri Marwan meminta kerjasama instansi pemerintah daerah untuk turut mendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Usaha Bersama Komunitas (UBK). “Dengan adanya BUMDes dan UBK, perekonomian masyarakat desa akan sangat terbantu. Kita sudah dirikan 200 UBK, memang jumlah ini masih sangat sedikit, tapi hasilnya bagus,” ujarnya.

Selain soal kemiskinan, Marwan juga menyinggung soal rencana membangun lumbung pangan desa untuk mengatasi masalah kekurangan pangan di masa paceklik. “Program lumbung pangan desa ini bagus. Jika ini bisa berjalan, masyarakat tidak akan kekurangan pangan lagi saat musim paceklik,” ujarnya.

Dengan adanya lumbung pangan desa lanjutnya, masyarakat desa akan terhindar dari harga beras yang tinggi. Lebih lanjut ia berharap, lumbung pangan desa tersebut juga bisa membantu ketahanan pangan nasional.

“Lumbung pangan desa ini fungsinya sebagai cadangan beras, jadi bisa ikut membantu Pemerintah mengatasi kekurangan pasokan beras yang menyebabkan harga beras melambung. Kalau ini berjalan baik, ketahanan pangan dapat dibentuk dari desa-desa,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, jika kementerian desa memiliki infrastruktur yang memadai, lumbung pangan desa akan sangat dibutuhkan pada kondisi tertentu. Lumbung pangan desa menurutnya, juga dapat diberdayakan oleh koperasi desa, sehingga mampu membantu perekonomian desa.

“Lumbung padi dapat digunakan dari produksi, proses dan penyimpanan. Begitu panen, akan kami beli, kami proses dan kami simpan. Pada saat tertentu, beras tersebut akan dijual dengan harga yang wajar. Karena saat paceklik, beras di pasar berpotensi mahal,” ujarnya.

Djarot juga menjelaskan, lumbung pangan desa tersebut tidak hanya dipriortaskan untuk komoditi beras gabah saja. Lumbung Pangan Desa juga akan dijadikan wadah untuk memberdayakan beras jagung. “Jika di desa tidak ada gudang, kementerian desa dapat menyediakan lahannya, nanti akan kita bangun gudangnya di sana,” ujarnya.

Selanjutnya terkait program rumah pangan ia menjelaskan, merupakan wadah yang akan memenuhi kebutuhan pangan yang tidak tersedia di desa. Pasalnya, tidak semua desa mandiri pangan secara keseluruhan. “Mungkin di desa tertentu, tidak terpenuhi dari sisi peternakan atau sebagainya. Ini harus diisi melalui rumah pangan ini,” jelasnya. (*)

Ikuti Berita tentan Kemiskinan >> di sini <<