Melaut, Nelayan Cukup Bawa Tiga Dokumen Ini

Nelayan Pantura bersiap melaut. (dok.kiara.or.id)
Nelayan Pantura bersiap melaut. (dok.kiara.or.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Selama ini, pemeriksaan dokumen perizinan di atas kapal saat melaut selalu menjadi momok menakutkan bagi nelayan. Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan, irektorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Saifuddin mengatakan, para nelayan juga kerap mendapat informasi simpang siur tentang dokumen apa yang harus dibawa saat melaut.

“Adanya perbedaan pandangan di beberapa daerah menyebutkan ada yang harus membawa SIUP dan buku kapal asli, padahal dokumen itu harusnya disimpan dan tidak perlu dibawa. Yang dibawa melaut cukup tiga saja, SIPI/SIKPI, SLO, dan SPB,” kata Saifuddin, seperti dikutip kkp.go.id, Senin (24/10)

Hal itu tercantum dalam Pasal 86 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dalam beleid tersebut ditegaskan hanya tiga dokumen saja yang wajib ada di atas kapal saat melaut.

1. SIPI/SIKPI Asli: Surat Izin Penangkapan Ikan atau SIPI merupakan dokumen perizinan untuk melakukan penangkapan ikan. Sementara SIKPI merupakan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang merupakan dokumen perizinan untuk melakukan pengangkutan ikan ke pelabuhan pangkalan. Kedua dokumen tersebut wajib dimiliki oleh kapal perikanan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP). SIPI/SIKPI berlaku selama satu tahun.

2. Surat Laik Operasi (SLO) Asli: SLO merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan. Surat ini diterbitkan oleh Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP di pelabuhan pangkalan, pelabuhan singgah, pelabuhan muat, atau pelabuhan bongkar sesuai dengan SIPI atau SIKPI. SLO berlaku untuk satu kali trip operasional kegiatan perikanan.

3. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Asli: SPB adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap, dan laik simpan. SPB berlaku untuk satu kali trip operasional kegiatan perikanan.

Pihak DJPT kembali mengingatkan hal ini lewat kegiatan bertajuk: “Sinergi Pengawasan di Laut dalam Rangka Pemeriksaan Dokumen Perizinan di atas Kapal Perikanan“. Saifuddin mengungkapkan bahwa kegiatan sinergi tersebut melibatkan berbagai pihak untuk menyamakan persepsi dan peningkatan kerjasama pengawasan di laut sesuai tugas dan fungsinya.

“Dengan pemahaman ini, diharapkan nelayan tak lagi takut ketika berurusan dengan petugas Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Polisi Air, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla),” kata Saifuddin.

Ikuti informasi terkait nelayan >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *