Melayu Raya Bintan dan KNTI Desak Perusak Hutan Mangrove Tokojo Ditindak

Kawasan hutan mangrove di Tokojo, Bintan Timur yang rusak akibat direklamasi (dok. knti)

Bintan, Villagerspost.com – Organisasi Melayu Raya Bintan Timur dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bintan, mengecam keras perusakan kawasan hutan mangrove di Tokojo, Kecamatan Bintan Timur. Kedua lembaga tersebut mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pelaku perusakan tersebut.

“Kasus perusakan hutan mangrove di Bintan sudah merajalela, ini terus terjadi akibat dari kepentingan pembangunan usaha pribadi. Privatisasi yang belum tentu memberikan kontribusi terhadap masyarakat serta daerah,” kata Ketua Korcam Melayu Raya Bintan Timur Afrida Nugraha, kepada Villagerspost.com, Selasa (16/3).

Afrida mengungkapkan, kawasan hutan mangrove di Tokojo rusak akibat aksi penimbunan yang dilakukan sebuah perusahaan. Akibatnya, banyak tanaman mangrove yang mati dan kawasan hutan mangrove tersebut kini mulai gersang.

Kegiatan penimbunan hutan mangrove ini, kata dia, diduga melanggar UU No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pihak perusahaan juga diduga tidak melakukan kewajiban membayar pajak dari aktivitas penggusuran hutan yang berisi tanaman yang dilindungi itu.

Reklamasi kawasan tersebut diduga ilegal karena Tokojo telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi (dok. knti)

Pihak Melayu Raya Bintan dan KNTI sendiri sudah mencoba mengadukan persoalan ini kepada pihak berwenang, namun belum ada tanggapan serius. “Kami sudah coba kontak ke Ombusman serta pihak Dinas Lingkungan Hidup agar pelaku ditindak tegas,” ujar Arifda.

Apalagi, kata dia, pihak perusahaan juga baru berupaya membayar pajak atas tegakan pohon yang ditebang belakangan ini, setelah proyek reklamasi kawasan mangrove itu dipersoalkan. “Pajak tegakan itu mahal dan seharusnya diurus di muka bukan dirusak dulu baru diurus. Ini aneh bin ajaib ini negara pakai undang-undang bukan negeri dongeng Abunawas yang bisa sembarangan,” tegas Arifda.

Terkait masalah kehutanan, kata dia, semua sudah diatur dalam UU No 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan. Kemudian, kata Afrida, ada juga UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. UU tersebut, disinyalir Afrida telah dilanggar, karena kawasan Tokojo sesuai Rencana Tata Ruang Dan Wilayah PUPR Bintan, ditetapkan sebagai kawasan konservasi.

Jika pun kawasan itu diubah peruntukannya, maka seharusnya ada kawasan pengganti yang setara. “Mereka seharusnya menyiapkan lahan relokasi, lahan pengganti untuk kawasan hutan yang telah Hilang. Mereka juga harus melakukan mulai dari penyediaan lahan sampai pembibitan, ini metode kelestarian lingkungan dalam rangka reboisasi,” jelasnya.

Keprihatinan serupa juga disampaikan pihak KNTI Bintan. “Kami KNTI sangat prihatin dengan perilaku oknum yang tidak memikirkan dampak dari perilaku mereka yang akan menyebabkan bencana alam,” kata ketua KNTI Bintan Buyung Adly.

Dampak hilangnya hutan dan kawasan mangrove telah berdampak, salah satunya peristiwa bencana banjir beberapa waktu lalu yang menggenangi kawasan pemukiman Kijang Kota. “Ini sebab dari tidak adanya resapan air secara baik karena telah terjadi penimbunan di mana-mana, sehingga ketika intensitas curah hujan tinggi mudah menyebabkan banjir,” tambah Buyung.

Jika tidak ada tindakan dari aparat terkait, kata Buyung, KNTI dan masyarakat akan melakukan aksi besar di lokasi penimbunan kawasan mangrove Tokojo. “KNTI merasa kita saat ini perlu melakukan aksi besar di lokasi pekerjaan mereka untuk menunjukkan keprihatinan kami terhadap tindakan pihak perusahaan yang merusak lingkungan,” tegas Buyung.

KNTI, kata dia, juga sudah mengirimkan surat ke Komnas HAM, KLHK, dan pihak terkait lainnya. “Kita sudah koordinasi ke kementerian terkait serta rekan-rekan dari Advokasi Jaringan Nasional serta Sahabat Hijau untuk melawan korporasi jahat ini,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *