Membangun Sistem Pangan Berkelanjutan, Memberdayakan Petani dan Desa

Petani memanen hasil sawahnya. (dok. igj.or.id)

Bogor, Villagerspost.com – Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Utuk Kedaulatan Pangan Said Abdullah mengatakan, sistem pangan yang berlaku saat ini belum memberikan keadilan khususnya untuk masyarakat di desa. Pandemi Covid-19 sejak bulan Maret 2020 menjadi sebuah bentuk pengujian secara langsung atas sistem pangan nasional yang telah berjalan dari waktu ke waktu.

Kerawanan pangan akibat shock pandemi ini menunjukkan perlu tatanan sistem pangan yang tidak seluruhnya menyerahkan sistem pangan pada pasar. “Peningkatan produksi pertanian menyisakan problem 820 juta orang kelaparan, itu jumah yang sangat banyak, dua pertiga orang yang lapar saat ini ada di pedesaan yang menjadi korban sistem pangan ini justru produsen pangan itu sendiri,” kata pria yang akrab disapa Ayip itu, pada seri webinar #Obrolin Pangan Goes to Campus, di Universitas Brawijaya, Rabu (30/9) malam.

Hal memburuk di saat pandemi karena pandemi membuat akses pangan terbatas, dan pendapatan produsen pangan menurun. “Ketergantungan pada pangan impor yang sangat besar. Di pandemi kita melihat ada situasi dimana rantai pasok pangan sangat rapuh dan inilah yang membuat pendapatan petani menurun,” jelas Ayip.

Sistem pangan yang tidak adil dan memiskinkan petani sebagai produsen pangan ini kata Ayip, ternyata karena dikendalikan oleh korporasi dan pemburu rente yang dicirikan dengan tingginya impor pangan. “Kelompok ini yang menyandera pemerintah dalam korupsi atau state capture corruption,” tegasnya.

Karenanya harus dibangun sistem pangan yang berdaulat yang mampu menempatkan petani sebagai subyek dalam konteks produksi, distribusi dan konsumsi pangan dan menjadi subyek dalam pengambilan keputusan sistem pangan dan kebijakan pangan. “Orientasinya pada peningkatan kualitas kehidupan terutama pada kelompok petani kecil dan produsen pangan skala kecil,” ujar Ayip.

Sistem pangan ini juga harus didasarkan pada model produksi yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan kesesuaian dan keberlangsungan agoekologi. Sistem pangan ini juga harus dibangun pada keragaman pangan dan kelokalan dengan mendayagunakan keragaman pangan yang ada dan sistem yang dikelola pada skala lokal.

“Sistem pangan yang berkeadilan adalah sistem pangan yang memungkinkan terpenuhinya hak atas pangan bagi seuruh warga, kuatnya akses petani pada sumber-sumbr produksi, dan posisi yang setara dan kemanfaatan yang adil bagi seluruh pelaku sistem pangan terutama peyani dan produsen pangan skala kecil,” tegas Ayip

Terkait masalah ini, Guru Besar Ekonomi Universitas Brawijaya Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika mengatakan, dari sisi kelembagaan, koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan dua organisasi ekonomi yang paling tepat untuk menggerakkan perekonomian di desa. Mengutip Bung Hatta, Ahmad Erani mengatakan, koperasi merupakan lembaga yang bisa menempa ekonomi rakyat yang lemah agar menjadi kuat.

Kedua, koperasi bisa merasionalkan perekonomian yakni dengan mempersingkat jalan produksi ke konsumsi. “Koperasi juga merupakan senjata persekutuan kaum lemah untuk mempertahankan hidupnya,” tegas Ahmad Erani.

Di era seperti sekarang ini, jelas Ahmad Erani, koperasi bisa berperan penting dalam tiga hal. Pertama, koperasi memperluas nilai tambah dan skala ekonomi dengan memproduksi komoditas dalam jumlah besar. “Karena pelaku-pelakunya bersekutu di situ, skalanya relatif banyak bukan satuan sehingga konsolidasi lahan bisa dilakukan, produksi bisa ditingkatkan, sehingga proses hiliriasi bisa dilakukan,” jelas Ahmad Erani.

Kedua, dengan posisi tawar yang kuat dengan, berkolaborasi dalam koperasi tadi, petani tidak lagi menjadi penerima harga, tetapi petani yang berkumpul, bisa menjadi penentu harga. “Dari situlah nanti kesejahteraan bisa diterima,” ujarnya.

Ketiga, koperasi merupakan kolaborasi antarwarga dalam membangun kedaulatan dan kemandirian pangan. “Koperasi bukan gerakan individu. Kolaborasi antar warga ini menjadi penting untuk mencegah petani saling memangsa, antar desa saling memangsa. Dalam koperasi kekuatan utama adalah saling kolaboras, jika tidak, maka tidak akan bisa bekerjasama dengan bergandengan tangan, yang suatu saat akan melemahkan koperas itu sendiri,” ujarnya.

Tentu saja, agar koperasi semakin kuat dan benar-benar mampu menjadi lembaga penguatan perekonomian petani dan desa, haruslah bertumpu pada pilar yang tepat. Ahmad Erani menegaskan, ada lima pilar yang harus menjadi penyangga bagi koperasi. Kelima pilar itu adalah: konsensus bersama antar warga, adanya keterpaduan dari hulu hingga hilir, kelembagaan, komunitas dan dari situ maka keberlanjutan bisa didorong,

Agar koperasi berjalan sebagai lembaga ekonomis, maka operasi koperasi harus memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, koperasi bergerak pada komoditas/produk yang paling banyak diproduksi/dikonsumsi oleh warga desa. Kedua, komoditas utama desa diperuntukkan bagi anggota (warga desa) terlebih dulu, selebihnya ditransaksikan bagi warga di luar desa.

Ketiga, seiring perjalanan waktu, koperasi yang telah mapan bisa menambah komoditas yang dikelola dan masuk ke proses hilirisasi (mengolah produk yang punya nilai tambah besar). Keempat, semua petani dan sebagian besar warga desa desa (lebih dari 50%) menjadi anggota koperasi.

Terakhir, pengurus koperasi bergantian secara periodik. “Tidak diizinkan seseorang menjadi ketua atau pengurus inti dalam kurun waktu yang lama,” tegas Ahmad Erani.

Lembaga berikut yang tepat untuk membangun perekonomian desa adalah BUMDES. Seperti koperasi, BUMDES merupakan alat desa untuk menyelenggarakan cabang cabang produksi yang penting bagi desa dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di desa.

Ada lima sektor prioritas yang direkomendasikan Ahmad Erani untuk dijalankan BUMDes yaitu pengelolaan sumber daya alam, usaha pengolahan berbasis sumber daya lokal, sektor keuangan, jaringan distribusi, dan pelayanan publik.

“BUMDES jangan sampai masuk ke aktivitas ekonomi yang dijalankan rakyat, seperti katering, atau produksi harian masyarakat, itu jangan, hal seperti itu bisa tetap dikerjakan masyarakat, BUMDES harus masuk ke dalam sektor yang terbatas tadi agar tidak menjadi predator kegiatan ekonomi masyarakat,” papar Ahmad Erani.

Sementara itu,
Wakil Dekan III Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Dr. Hagus Tarno menagatakan, dari sisi peningkatan kapasitas petani, pemberdayaan petani bisa dilakukan dengan menggelar sekolah-sekolah lapang pertanian. Sekolah lapang pertanian sendiri lahir dari kegagalan revolusi hijau yang banyak menekankan penggunaan input-input kimia sintetis dalam upaya peningkatan produksi pertanian dan pengendalian hama.

“Ternyata ketergantungan terhadap pupuk dan pestisida kimia berdampak pada tingginya kadar residu, dari beberapa penelitian menunjukkan, pada beras yang kita makan kita jumpai banyak residu bahan kimia dalam kadar yang membahayakan kesehatan,” ujar Hagus.

Residu kimia tidak hanya pada tanaman tetapi juga terdapat pada tanah. “Itulah sebabnya mengapa tanah kita menjadi semakin rusak karena kadar bahan kimia yang terlalu tinggi,” ujarnya.

Kondisi inilah yang kemudian membuat Presiden Soeharto pada tahun 1986 menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1986 yang menjadi landasan munculnya sistem pengendalian hama terpadu (PHT). Lewat Inpres tersebut pemerintah melarang penggunaan 57 jenis pestisida dan juga mendorong pelatihan PHT melalui pendekatan sekolah lapang (SL).

“SL penting karena di sana tidak hanya memberikan teknologi tetapi juga ada upaya membantu petani agar mau berubah. Perubahan perilaku menjadi target dalam pemberdayaan petani. Perubahan perilaku ini mendorong lahirnya petani terampil, merdeka, kreatif, inovatif dan mampu berkolaborasi,” papar Hagus.

Keberhasilan sekolah lapang ini terbukti dengan adanya beberapa perubahan positif dalam praktik pertania. Pertama, penggunaan insektisida berkurang hingga 35%. Kedua, produksi padi meningkat 7,9%. Ketiga, penggunaan pestisida turun 21%. Keempat, biaya produksi pertanian juga turun hingga 5%.

“Petani dengan sekolah lapang juga memiliki pengetahuan lebih tentang hama dan pestisida daripada petani yang tidak ikut sekolah lapang,” pungkas Hagus.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *