Mempertanyakan Arah Implementasi Inpres Moratorium Sawit | Villagerspost.com

Mempertanyakan Arah Implementasi Inpres Moratorium Sawit

Acara diskusi “Mempertanyakan Arah Implementasi Moratorium Sawit” yang digelar Sawit Watch, Jumat (17/5). (dok. sawit watch)

Jakarta, Villagerspost.com – Elemen masyarakat sipil mempertanyakan arah implementasi Inpres Moratorium Sawit yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo pada 19 September 2018 lalu. Hal itu terungkap dalam laporan bertajuk “Shadow Report: Kemana Arah Implementasi Inpres No. 8 Tahun 2018 Berjalan?“. Laporan tersebut dirilis Sawit Watch bersama oleh beberapa lembaga pegiat lingkungan hidup seperti ELSAM, ICEL, Madani, Kaoem Telapak, SPKS, Greenpeace Indonesia, FWI, Kemitraan, JKLPK dan JPIK.

Laporan ini berisi tentang catatan serta hasil pemantauan yang dilakukan koalisi masyarakat sipil terhadap proses implementasi Inpres No. 8 Tahun 2018, baik di tingkat nasional maupun daerah. “Dari pantauan kami bersama bahwa implementasi inpres belum sepenuhnya berjalan optimal. Kerja-kerja di tingkat nasional selama 6 bulan ini barulah sebatas persiapan dan koordinasi antar kementerian dan belum terlihat hal teknis yang cukup berarti dilakukan. Padahal, 6 provinsi dan 8 Pemerintah Kabupaten mempunyai komitmen untuk mengimplementasikan Inpres ini,” kata Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware, dalam acara diskusi terkait rilis laporan tersebut, Jumat (17/5).

Inda mengatakan, pihak mencatat ada tiga kendala yang menghambat berjalannya implementasi Inpres. Pertama, belum adanya alokasi anggaran (APBD) yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk kegiatan operasional implementasi Inpres. Kedua, tidak adanya panduan lebih teknis yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah untuk mengimplementasikan inpres. “Dan ketiga, tidak adanya akses keterbukaan bagi masyarakat sipil untuk mendapatkan update perkembangan implementasi Inpres yang dilakukan tim kerja nasional,” tegasnya.

Sementara itu, Yosi, dari Madani Berkelanjutan mengatakan, pihaknya telah mendalami kasus pelepasan kawasan hutan untuk PT HIP di Kab Buol, Sulawesi Tengah. Beberapa temuan hasil kajian analisis spasial menunjukkan adanya beberapa indikasi pelanggaran. Pertama, pelepasan kawasan ini terindikasi kawasan hutan produktif dengan tegakan hutan yang masih lebat.

“Kedua, PT HIP terindikasi melakukan deforestasi illegal, dimana mereka melakukan pembukaan lahan sebelum diterbitkannya izin pelepasan kawasan. Bahkan dilakukan diluar izin lokasi dan dikawasan hutan. Ketiga, sebagian kebun-kebun PT HIP ditanami di sempadan sungai,” terang Yosi.

Menanggapi fakta ini, Bupati Buol Amirudin Rauf menyampaikan, terkait kasus pelepasan kawasan hutan di kabupaten Buol, pihaknya telah menyampaikan kepada Kementerian LHK. Bahwa hutan di kabupaten tersebut sudah tidak bisa gunakan untuk perkebunan. Hal ini mengacu pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang menyatakan bahwa hutan di Buol sudah tidak diperbolehkan dibuka lagi.

“Jika dibuka hal ini akan merugikan ribuan warga karena akan mengakibatkan keringnya sawah seluas 5.000 hektare,” terang Amirudin.

“Namun dengan keluarnya surat Menteri LHK terkait pelepasan kawasan hutan bagi PT HIP, kami nilai ini adalah sebuah kebijakan yang sangat tidak berpihak dan mengesampingkan kepentingan rakyat Buol. Saya melihat bahwa perkebunan sawit di Kabupaten Buol lebih banyak susahnya daripada memberikan manfaat,” tegas Amirudin.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan menambahkan, terkait moratorium sawit, diakui sektor ini merupakan sektor penyumbang terbesar devisa negara, bahkan melebihi sektor migas. “Melalui inpres ini kita sedang bergerak untuk menata sistem di sektor penggerak ekonomi terbesar bangsa ini, bukan pekerjaan mudah, tapi hal ini harus kita lakukan,” terang Nego.

Dalam diskusi itu, kelompok masyarakat sipil menyampaikan beberapa rekomendasi untuk implementasi Inpres No. 8 Tahun 2018. Pertama, pemerintah pusat perlu menyiapkan anggaran khusus bagi pemerintah daerah dalam kerangka pengimplementasian Inpres No. 8 Tahun 2018 di tingkat daerah. Kedua, tim kerja di tingkat nasional perlu menyusun sebuah dokumen roadmap atau panduan teknis yang dapat menjadi rujukan atau panduan bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan Inpres.

Ketiga, memulai dari wilayah-wilayah yang mudah sehingga Wilayah-wilayah provinsi dan kabupaten yang perkebunan sawit tidak luas perlu juga menjadi wilayah prioritas dalam inpres ini. Keempat, dalam kerangka keterbukaan informasi perlu hadirnya sebuah mekanisme yang diterapkan yang mengedepankan asas keterbukaan dalam hal data, informasi dan update perkembangan terkait implementasi Inpres No. 8 Tahun 2018 sehingga dapat dipantau dan diakses oleh kelompok masyarakat sipil dan publik.

Sementara itu, Direktrorat Litbang KPK Sulistyanto mengatakan, sektor sawit seringkali tidak menyumbangkan insentif kepada daerah, karena kebanyakan di pusat. Jika hal ini terjadi maka dampaknya adalah daerah tidak akan perduli akan perbaikan tata kelola kebun sawit di wilayah mereka.

“Kami mendorong bagaimana sistem dan tata kelola dikebun dibangun tapi insentif juga ada bagi daerah,” kata Sulis. “Terkait dengan kasus pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Buol, jika dalam prosesnya terdapat indikasi-indikasi tindak pidana korupsi (TIPIKOR), tentu hal ini akan menjadi perhatian kami di KPK,” ujar Sulis.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments
No Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *