Mempertanyakan Ulang Visi Kedaulatan Pangan Jokowi-JK | Villagerspost.com

Mempertanyakan Ulang Visi Kedaulatan Pangan Jokowi-JK

Peringatan Hari Pangan Sedunia 2016, mengingatkan kembali pemerintah akan makna kedaulatan pangan (dok. aliansi desa sejahtera)

Peringatan Hari Pangan Sedunia 2016, mengingatkan kembali pemerintah akan makna kedaulatan pangan (dok. aliansi desa sejahtera)

Jakarta, Villagerspost.com – Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) yang jatuh pada hari ini, Minggu (16/10) ikut dirayakan pemerintah dengan mengusung tema besar “Membangun Kedaulatan Pangan Berkelanjutan Mengantisipasi Era Perubahan Iklim”. Hanya saja, dua tahun berjalan pemerintahan Jokowi-JK, visi kedaulatan pangan yang diusung pemerintah, sepertinya harus dipertanyakan ulang.

Koordinator Aliansi Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko mengatakan, sejatinya, jika pemerintah memang mengusung visi kedaulatan pangan, maka unsur utama yang harus diperhatikan ada tiga, yaitu: keanekaragaman hayati, keanekaragaman pangan, dan produsen pangan skala kecil yaitu petani skala kecil dan nelayan tradisional. Menilik data yang ada, menurut Tejo, visi kedaulatan pangan pemerintah itu sepertinya sudah melenceng jauh.

Dari sisi keanekaragaman hayati dan keanekaragaman pangan misalnya, tidak tampak pada program pemerintah. Fokus pemerintah yang terlalu besar pada program upaya khusus padi, jagung, kedelai (pajale) membuktikan pemerintah tidak memperhatikan beragam kondisi yang ada. Terlebih lagi, pemerintah seperti tak memiliki perhatian kepada produsen pangan skala kecil.

“Langkah penyeragaman ini telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, dan telah terbukti gagal. Perlu keberanian untuk menetapkan kebijakan pangan negara ini agar sesuai dengan cita-cita awal, mewujudkan kedaulatan pangan,” kata Tejo dalam acara diskusi refleksi 2 tahun kedaulatan pangan Jokowi-JK, di Jakarta, Minggu (16/10).

Fokus pada pajale, kata Tejo, sebenarnya tidak selalu berarti negatif. Asalkan saja, kata dia, pemerintah juga memperhatikan produsen pangan skala kecil. Misalnya dalam soal benih. Selama ini subsidi benih lebih dinikmati oleh perusahaan benih. “Padahal ada benih yang diproduksi petani, nah ini mau dikemanakan? kata Tejo.

Demikian pula dengan pupuk dan teknologi pertanian yang sebenarnya juga bisa diproduksi petani yang malah tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Akibatnya anggaran untuk kedaulatan pangan yang cukup besar seperti Kementerian Pertanian yang diberi anggaran sebesar Rp31,5 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (13,8 triliun) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Rp104,5 triliun) tak dinikmati petani.

“Jadi ini anggaran untuk siapa? Kenapa ketika anggaran membesar, jumlah petani malah menurun? Harusnya kan anggaran ini dinikmati petani dan nelayan agar mereka bersemangat membangun kedaulatan pangan,” terang Tejo.

Data membuktikan, petani Indonesia dalam kurun 2003-2013 “menghilang” sebanyak 5,07 juta rumah tangga. Minimnya perlindungan terhadap 26 juta keluarga petani, 2,2 juta nelayan tradisional terlihat dari berkurangnya lahan produksi sebesar 110 ribu ha lahan pangan/tahun. Atau pun wilayah tangkap dan pemijahan ikan akibat konversi dan reklamasi. Peran penting perempuan dalam sistem produksi pangan, terutama di perikanan pun gagal dilakukan.

Alih-alih membangun kedaulatan pangan, kata Tejo, pemerintah masih fokus membangun ketahanan pangan sehingga fokusnya adalah pada menggenjot produksi dan ketika produksi dalam negeri tak mencukupi, jawabannya adalah impor pangan. Kemudian, kurangnya jumlah petani oleh pemerintah malah “dijawab” dengan program mekanisasi yang lagi-lagi paradigmanya adalah meningkatkan produksi.

Ketidakkonsistenan antara konsep dan pelaksanaan kedaulatan pangan tergambar jelas dalam peringatan HPS 2016 yang dilaksanakan di Boyolali, dengan fokus pada teknologi padi ‘Jarwo Super’ dan jagung hibrida tongkol 2 prolifik untuk kebutuhan pakan ternak. “Padahal seharusnya peringatan HPS ini menegaskan kebijakan kedaulatan pangan yang bertumpu pada keragaman sumber pangan, pilihan agroekologi dan bertumpu pada penghasil pangan skala kecil sebagai jantungnya,” kata Tejo.

Lantas dimana titik pangkal terjadinya gap alias jurang pemisah antara visi pemerintah dan impelementasinya ini? Achmad Surambo dari Sawit Watch menegaskan, salah satu titik pangkal melencengnya visi kedaulatan pangan menjadi semata ketahanan atau kecukupan pangan, adalah pada nomenklatur belanja kementerian khususnya di Kementerian Pertanian.

Sistem belanja yang fokus pada ketahanan pangan dengan fokus pendanaan pada subsidi untuk benih, pupuk, pembelian alat pertanian alih-alih mensubsidi petani semisal melakukan subsidi harga, terjadi karena nomenklatur pembelanjaan anggaran di Kementan belum berubah dari paradigma lama. “Jadi salah satu penyebab gagalnya paradigma kedaulatan pangan karena masih dikunci dengan nomenklatur yang fokus pada ketahanan pangan,” kata Surambo.

Akibatnya, anggaran tidak bisa dialihkan pada program-program yang memberdayakan petani seperti subsidi harga, penganekaragaman pangan dan lain-lain yang menjadi syarat terwujudnya kedaulatan pangan. “Subsidi benih misalnya, pasti jatuh ke perusahaan benih, atau pupuk ke perusahaan pupuk, karena nomenklaturnya tak berubah, kalau diubah justru aparatur yang melakukannya bisa dibidik KPK,” kata Surambo.

Hal inilah, yang menurut dia, harus diubah sebagai salah satu jalan agar cita-cita kedaulatan pangan tidak melenceng. Ketika arah kedaulatan pangan sudah jelas, barulah pemerintah bisa berbicara pada konteks lain seperti perubahan iklim yang juga menjadi tema besar dalam Hari Pangan Sedunia.

Antisipasi Perubahan Iklim

Ketika kedaulatan pangan terwujud, kejelian melihat dampak perubahan iklim, sebagai dasar mengambil kebijakan pangan menjadi penting. “Kebakaran lahan akibat pengeringan gambut di Kabupaten OKI (Ogan Komering Ilir), Sumatera Selatan, misalnya, sudah menjadi kejadian berulang tiap tahun. Pembukaan perkebunan kelapa sawit juga mengakibatkan terendamnya wilayah persawahan masyarakat dan pada akhirnya mengancam ketersediaan pangan. Konflik tenurial pun timbul di sejumlah wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit,” jelas Surambo.

Tanpa itu, upaya membangun kedaulatan pangan, di tengah krisis iklim di era pemerintahan Jokowi-JK semakin tidak jelas dan akhirnya pemerintah kembali memilih jalan instan. Impor pangan terus menjadi jalan keluar dalam setiap krisis pangan. Sapi, daging kerbau, bahkan terigu dan gandum kini untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak. Meski anggaran pangan terus meningkat, aktor kunci yakni penghasil pangan skala kecil, tetap masih tidak mendapat perhatian utama.

Ida Ronauli, dari Perkumpulan Indonesia Berseru mengatakan, akibat jalan instan ini, di lapangan, program dan pengembangan pangan lokal yang lebih sesuai dengan kondisi setempat, serta mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat diabaikan. Ini terjadi karena pemerintah daerahnya mengejar target nasional semata, bukan kebutuhan dan situasi lokal.

“Strategi membangun kedaulatan pangan tanpa ada upaya untuk mengubah pola konsumsi masyarakat juga akan sia-sia. Kebijakan impor pangan menunjukkan kemalasan dengan alasan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Daging bisa digantikan ikan yang kian melimpah. Bagaimana mengubah mindset masyarakat terhadap pangan harus juga menjadi strategi membangun kedaulatan pangan,” kata Ida.

Berbagai upaya masyarakat untuk beradaptasi dengan dampak perubahan sambil menyediakan gizi yang cukup dalam masa krisis tidak mendapat dukungan dari pemerintah, terlebih lagi pendanaan untuk mengambangkan pangan lokal. “Sejumlah masyarakat di Flores NTT berhasil mengembangkan kebun sorghum, di Riau terbukti mengembangkan sagu yang mampu memberikan sumber penghidupan dan pangan yang cukup, tetapi upaya-upaya yang menunjukkan keberhasilan ini malah diabaikan,” tambah Ida lagi.

“Oktober ini, tahun kedua Jokowi mengepalai pemerintahan, dan kami melihat bahwa langkah untuk mewujudkan kedaulatan pangan masih jauh dari yang dijanjikan Presiden. Program pangan masih berkutat dengan upaya menggenjot produktivitas, menguntungkan industri pertanian, dan pangan bukan membangun sistem pangan yang kuat sekaligus mensejahterakan para produsennya,” kata Tejo.

Dampak perubahan iklim kian nyata dalam sistem pangan kita, dan pemerintah sudah mengakui dalam tema yang ditetapkannya tahun ini. Sayangnya, masih menjadi slogan semata, belum diterjemahkan dengan cerdas dalam program yang meletakkan para produsen pangan skala kecil sebagai pusatnya. “Sudah saatnya kebijakan kedaulatan pangan dikembalikan ke marwahnya, jangan ditunda lagi,” pungkas Tejo.

Ikuti informasi terkait kedaulatan pangan >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *