Mencari Formula Menyejahterakan Petani

Jakarta, Villagerspost.com – Harga beras, suka atau tidak memang memiliki korelasi yang sangat tinggi dengan kesejahteraan petani. Hal itu terungkap dalam diskusi akhir tahun bertajuk “Produksi Meningkat, Petani Dapat Apa?” yang digelar Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dan Aliansi Petani Indonesia (API) di Koempoel Sci Hub, Jakarta, Kamis (13/12).

Hasil riset yang dilaksanakan KRKP terkait pemetaan aktor beras mengungkapkan, petani merupakan aktor yang paling berkepentingan dengan harga beras. “Sayangnya petani juga merupakan aktor paling lemah dalam menentukan harga,” kata ketua tim peneliti KRKP Hariadi Propantoko.

Hal ini sejalan dengan penelitian KRKP sebelumnya, di tahun 2011 yang mengungkapkan, petani menjadi aktor rantai nilai gabah yang menerima manfaat ekonomi paling kecil. “Petani hanya mendapatkan margin keuntungan 500 rupiah. Sementara pelaku lain seperti tengkulak, pengusaha penggilingan, hingga pedagang beras rata-rata mendapat keuntungan hingga 1500 rupiah per kg,” kata Koordinator KRKP Said Abdullah.

Said mengatakan, riset yang dilakukan KRKP di Karawang, Subang, Jakarta dan Bogor sejak Juli hingga November 2018 ini, merupakan alat untuk melihat ulang situasi rantai beras nasional yang memang tidak banyak berubah dan masih menekan petani sebagai aktor utamanya. “Penelitian ini juga menjadi justifikasi bagi KRKP untuk melakukan penguatan dalam konteks bisnis perberasaan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Said menegaskan, seharusnya rantai perberasan nasional yang berkelanjutan, punya tanggung jawab untuk tidak menguntungkan salah satu pihak saja, tetapi juga pihak lainnya. “Semua pihak, dalam rantai tersebut, khususnya petani seharusnya bisa diuntungkan, namun situasi saat ini belum ideal,” tegas Said.

Penguatan rantai beras yang berkeadilan ini, kata dia, merupakan kunci mewujudkan kedaulatan pangan. “Karena sejatinya kedaulatan pangan sejatinya adalah kedaulatan petani, kesejahteraan petani sebagai subyek. Rantai nilai yang adil harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammad Rivai dari API mempertanyakan apakah harga memang satu-satunya jalan untuk menyejahterakan petani. Dia mengatakan, di Vietnam dan Thailand misalnya, harga beras lebih rendah dari Indonesia. “Tetapi di sana petaninya bisa lebih sejahtera,” ujarnya.

Persoalannya, kata dia, memang ada pada penguasaan lahan. Dia mengatakan, saat ini ada 14 juta rumah tangga petani yang memiliki lahan hanya seluas kurang dari 0,5 hektare. Tak heran jika pun harga misalnya cukup tinggi, dimana harga gabah saat ini di angka di atas Rp4.000-an per kilogram, namun masih belum menjamin kesejahteraan petani.

Rivai menghitung, untuk saat ini, jika ingin sejahtera, setidaknya harus memiliki penghasilan per bulan hingga sebesar Rp10 juta. “Ukurannya sederhana, petani bisa mengakses makana sehat, bisa bayar sekolah anak, bayar listrik dan sebagainya, sehingga bisa hidup layak,” katanya.

Karena itu, dengan penguasaan lahan yang kecil, akan menjadi tantangan tersendiri untuk bisa mendongkrak kesejahteraan petani. “Kuncinya tingkatkan luas lahan, namun tantangannya adalah sebagian besar petani padi ada di Jawa, bagaimana meningkatkan luas lahan? Bagaimana kita bisa meningkatkan skala usaha mereka,” tegasnya.

Terkait hal ini, Deni Nurhadiansyah, petani padi dari Subang, Jawa Barat mengatakan, terkait harga, posisi petani memang sangat dilematis. Pasalnya, harga gabah saat ini di Subang memang cukup tinggi, yaitu mencapai Rp5.000 per kilogram. “Masalahnya kenapa bisa tinggi, karena saat ini gabah memang langka,” katanya.

Penyebabnya adalah sejak 2015-2017, petani di Subang mengalami musibah gagal panen yang luar biasa. Di tahun 2015, gagal panen lebih disebabkan iklim dimana terjadi kekeringan selama 8 bulan berturut-turut. Namun sejak 2016 sampai akhir 2017, kegagalan panen justru disebabkan adanya kebijakan pemerintah untuk menanam padi tiga kali dalam setahun. “Kami dengan kebijakan itu bisa dikatakan dipaksa lah diming-imingi bantuan benih, bantuan saprotan (satuan produksi pertanian-red), alat mesin pertanian, dan lain-lain,” kata Deni.

Sayangnya program yang tujuannya untuk meningkatkan produksi beras itu, justru berujung blunder. Akibat tidak adanya jeda tanam, maka serangan hama khususnya wereng menjadi mengganas. Serangan ini diikuti dengan serangan virus kerdil hampa yang dibawa hama wereng, akibatnya dari 85 ribu hektare sawah di Subang, 70 persennya gagal panen akibat serangan virus ini.

Saat ini pun, saat serangan relatif sudah pulih, kata Deni, produksi padi di Subang baru bisa mencapai 60-70 persen yang bisa panen. “Harga gabah tetap tinggi tetapi tetap saja penggilingan sulit mendapatkan gabah karena panen belum maksimal, kualitas berasnya pun masih kurang bagus,” kata Deni.

Dalam konteks ini, harga tinggi, memang menjadi tidak berkorelasi positif dengan kesejahteraan petani lantaran, hasil panen petani tak maksimal dan petani masih mengalami kerugian akibat kegagalan panen antara 3-6 musim tanam berturut-turut.

Salah satu jalan keluar yang dilakukan petani, kata Deni, untuk menyiasati masalah ini adalah dengan mengganti komoditas dari beras ke tanam ketan. “Kalau mau sejahtera bagi saya, petani memang sebaiknya tanam ketan,” ujarnya.

Petani Subang saat ini banyak menanam beras ketan varietas “Gendel” atau generasi delapan, yang dikembangkan petani sendiri dan belum disertifikasi. Meski begitu, hasil panen sangat bagus bisa mencapai 10,5 ton per hektare, dibandingkan dengan tanam padi varietas Ciherang misalnya, yang untuk mencapai 6-7 ton per hektare saja, sudah sulit.

Selain produktivitas tinggi, harga ketan pun relatif stabil di angka Rp6.000 per kilogram. “Dengan produktivitas seperti itu dan harga bagus, petani bisa mendapatkan penghasilan antara 12-15 juta rupiah per bulan, karena harga bagus,” terang Deni.

Pengamat pertanian dan pangan yang juga anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan Khudori mengatakan, penelitian KRKP ini menjadi penting karena menjadi alat justifikasi dari persepsi yang umum ada di pikiran masyarakat selama ini bahwa petani memang berada dalam posisi lemah. “Petani powerless terhadap harga, kepentingan terhadap harga sangat kuat tetapi daya tawar dalam menentukan harga sangat lemah baik di hadapan calo, pedagang, maupun pemerintah,” jelasnya.

Di sisi lain, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan, memang sangat powerfull dalam menentukan harga. “Yang kalau dikaitkan dengan kebijakan HET beras, memang sepertinya sepihak dan tidak masuk akal,” ujarnya.

Petani memang berada dalam posisi dilematis karena penelitian sebelumnya juga membuktikan, terkait transmisi harga misalnya, memang asimetris. “Ketika harga gabah naik, dengan cepat ditransmisikan menjadi kenaikan harga beras. Namun ketika harga gabah turun, apakah harga beras turun? Ternyata tidak, sehingga yang untung tetap pedagang,” jelas Khudori.

Berikutnya, ketika harga beras turun, maka akan cepat ditransmisikan dengan penurunan harga beras. Namun pertanyaannya ketika hara gabah turun apakah harga beras akan turun? Dalam konteks ini, kata Khudori, petani selaku produsen, dan konsumen memang terjepit oleh situasi yang tidak menguntungkan.

Anggota Dewan Pengawas Bulog Ahmad Yakub mengatakan, dalam hal menyejahterakan petani, dalam situasi saat ini yang perlu dilakukan adalah penguatan kelembagaan ekonomi petani. “Jika diperkuat, petani bisa mengendalikan harga beras, itu akan dahsyat,” katanya. Bulog sendiri, kata Yakub, selaku salah satu aktor perberasan nasional, ternyata skalanya masih kecil yaitu hanya menguasai 8 persen produksi yang angkanya mencapai 2 juta ton per tahun.

Karena itu, penguatan lembaga ekonomi petani bisa menjadi salah satu solusi. “Petani membentuk koperasi, petani berproduksi memiliki penggilingan, jual melalui koperasi petani sendiri, untuk berdaulat dari sisi harga,” jelasnya.

Editor: M. Agung Riyadi