Mencari Solusi Alternatif Pengelolaan Tata Ruang Pulau Sumatera

Hutan Sumatera, habitat berbagai satwa dilindungi seperti harimau Sumatera (dok. greenpeace)
Hutan Sumatera, habitat berbagai satwa dilindungi seperti harimau Sumatera (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Kondisi Pulau Sumatera kian memprihatinkan, data WWF-Indonesia menunjukkan, luasan hutan Pulau Sumatera menyusut, dari 15,8 juta hektare pada tahun 2000 menjadi 10,5 juta hektare tahun 2016*. Tak hanya itu, data WWF Indonesia juga menunjukkan jumlah populasi satwa liar dilindungi juga menurun seperti Harimau Sumatera (Phantera tigris sumatrae) yang jumlahnya tersisa 371 dari 400 ekor tahun sebelumnya.

Diperlukan solusi alternatif terintegrasi yang menyatukan kepentingan ekonomi dan pelestarian ekosistem, untuk mengelola Tata Ruang Pulau Sumatera, agar tidak terlambat menjadi bencana ekologis yang lebih parah. Untuk itu, bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan WWF-Indonesia melalui program kemitraan Millenium Challenge Account-Indonesia (MCA-I) mengadakan Forum Dialog Tata Kelola Tingkat Nasional Tentang Badan Kerjasama Ekonomi Hijau RIMBA, 27 Februari-1 Maret 2017 di Hotel Ambhara, Jakarta.

Koridor RIMBA meliputi kawasan Riau, Jambi dan Sumatera Barat (RIMBA) dengan luasan 3,8 hektare merupakan salah satu dari lima koridor ekosistem se-Sumatera yang termaktub dalam Pasal 48 Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencata Tata Ruang Pulau No 13 /2012. Koridor ini adalah kawasan yang menghubungkan beberapa kawasan konservasi untuk mengakomodasi pengelolaan hasil alam (jasa ekosistem) dan keragaman hayati secara lestari yang diwakili oleh spesies langka sebagai payung antara lain harimau Sumatera, gajah Sumatera dan burung. Dilihat dari segi status kawasan Koridor RIMBA terdiri dari kawasan hutan dan area penggunaan lain, sedangkan ditinjau dari batas administrasi merupakan bagian dari 3 provinsi (Riau, Jambi dan Sumatera Barat) dan 19 kabupaten.

Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Dr. Prabianto Mukti Wibowo mengatakan, koridor RIMBA merupakan bagian dari rencana rinci tata ruang nasional yang penting untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kelestarian lingkungan alam melalui peningkatan ekonomi masyarakat lokal berbasis prinsip ekonomi hijau. “Hal ini juga akan berkontribusi untuk upaya penurunan emisi gas rumah kaca,” tukas Prabianto dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Senin (27/2).

Untuk diketahui, Koridor RIMBA mencakup kawasan Suaka Margasatwa (SM) Bukit Rimbang-Bukit Baling, Cagar Alam (CA) Batang Pangean I-CA Batang Pangean II, TN Kerinci Seblat, Ekosistem Bukit Tigapuluh, TN Berbak, CA Maninjau Utara, CA Bukit Bungkuk, CA Cempaka, Taman Wisata Alam (TWA) Sungai Bengkal, dan Tahura Thaha Syaifuddin sebagai koridor Gajah Sumatera, Harimau Sumatera, dan berbagai jenis burung. Pemantauan hutan menggunakan interpretasi citra satelit Landsat yang dilakukan oleh WWF-Indonesia, dalam kurun waktu 1985-2016 menunjukkan, jumlah hutan alam di Koridor RIMBA menurun dari 3,4 juta hektare menjadi 2,1 juta hektare.

Untuk lahan gambut, data WWF Indonesia menunjukkan pengurangan tutupan hutan di lahan gambut di wilayah Koridor RIMBA. Dari luasnya sekitar 466 ribu hektar pada tahun 1985, saat ini hanya tersisa 137 ribu hektare. Hal ini menunjukkan laju deforestasi pada lahan gambut yang cukup tinggi di kurun waktu 1985 – 2016.

Dengan alasan itu, Direktur Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Dwi Haryawan menyebutkan, koridor RIMBA butuh adanya lembaga pengelola lanskap koridor, untuk itu perlu didorong regulasi sebagai payung hukum tata kelola koridor Rimba. “Lembaga ini diharapkan menjadi model untuk pengelolaan empat koridor ekosistem lainnya yang juga telah ditetapkan dalam Perpres No 13 Tahun 2012,” kata Dwi.

Strategic Leader Conservation Science Unit WWF-Indonesia Thomas Barano mengatakan, pentingnya kehadiran kelembagaan RIMBA karena kita berlomba dengan waktu terhadap terjadinya bencana ekologis Pulau Sumatera jika tidak dikelola secara baik. Untuk itu, kata dia, perlu segera mewujudkan model pengelolaan lanskap koridor Rimba yang terintegrasi ini dalam bentuk Badan Kerjasama Ekonomi Hijau RIMBA, bentuknya seperti lembaga yang dapat mengelola lanskap.

“Diharapkan dengan adanya lembaga ini dapat menjawab permasalahan ruang antar lintas provinsi di koridor RIMBA juga pemantauan pemanfaatan ruang,” kata Barano.

Diharapkan perwujudan tata kelola koridor RIMBA dapat mensinergikan hubungan kerjasama kelembangaan antara pemerintah pusat dan daerah, juga secara horisontal antar tiga daerah propinsi dalam hal pengembangan program ekonomi hijau dengan melakukan pemantauan pemanfaatan ruang. Dengan demikian, langkah itu bisa menjadi solusi dalam mengatasi masalah lingkungan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah secara berkelanjutan. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *