Mendorong BUMDes Jadi Pengecer Pupuk Subsidi Level Desa

Maros, Villagerspost.com – Program audit pupuk bersubsidi yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Katalis dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) terkait program hak atas pangan (Right to Food) telah menghasilkan beberapa temuan penting. Salah satunya adalah masalah distribusi pupuk bersubsidi yang masih belum berjalan dengan baik.

Masalah ini salah satunya ditemukan di Kabupaten Maros, khususnya di Desa Jenetaesa. Ketua Perkumpulan Katalis Siswan mengatakan, kelangkaan pupuk bersubsidi salah satunya disebabkan persoalan carut marut dalam pendistribusiannya.

“Seringkali distribusi dari level kabupaten ke desa, tak menjangkau semua desa karena di desa tersebut tidak ada pengecer pupuk bersubsidi jadi kalau mau beli, petani mesti ke desa dimana terdapat pengecer pupuk bersubsidi,” kata Siswan kepada Villagerspost.com, saat melakukan monitoring prorgam pupuk bersubsidi yang dilaksanakan di RM Nusantara, Kabupaten Maros, Senin (13/11).

Karena itu, kata Siswan, Katalis sangat mendorong agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi pengecer pupuk bersubsidi sehingga bisa terdapat pengecer di setiap desa. Dengan demikian, pupuk bersubsidi bisa dijangkau petani secara merata. “Katalis siap membantu pemerintah desa dalam penguatan BUMDes untuk mengelola unit usaha pengecer pupuk bersubsidi,” tegasnya.

Menggapi usulan tersebut, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Dinas PMD dan Kel) Kabupaten Maros Rahmat, S.Sos, memberikan tanggapan positif. Rahmat mengatakan, selama ini, banyak kepala desa yang kurang harmonis dalam berkomunikasi dengan kepala BPD dan sekretaris desanya. Bahkan tak jarang terjadi miskomunikasi. “Sehingga kerja-kerja pemerintahan di tingkat desa tidak berjalan optimal,” ujarnya.

Di sisi lain, Rahmat memaparkan, pihak Dinas PMD dan Kelurahan juga memiliki anggaran yang sangat kecil untuk memberikan pelatihan ke desa-desa terkait upaya mendorong BUMDes menjadi pengecer pupuk bersubsidi. “Sehingga tidak mungkin dinas melakukan kegiatan ke desa yang dianggarkan oleh dinas, kalau monitoring dan evaluasi ke desa, anggarannya ada,” ujar Rahmat.

Karena itu dia berharap, agar upaya ini bisa terwujud, maka harus ada koordinasi yang baik antara inspektorat dengan dinas PMD untuk desa. “Di dinas juga harus punya target pencapaian untuk desa,” tambah Rahmat.

Kemudian ada komitmen antara Dinas PMD dan Kelurahan/Desa untuk mendukung secara kelembagaan terhadap BUMDEs. Saat ini yang tengah didorong adalah BUMDes di Desa Jenetaesa, untuk dijadikan pilot project BUMDes sebagai pengecer pupuk subsidi. “BUMDes Jenetaesa juga siap dijadikan pilot project di level kabupaten,” papar Rahmat.

Terkait hal ini, Kepala Desa Jenetaesa Kiki mengatakan, dia akan melakukan monitoring terkait persiapan BUMDes menjadi pengecer pupuk bersubsidi. “Termasuk pembenahan pengelola BUMDes saat ini,” ujarnya.

Dia menegaskan, untuk upaya tersebut, pihak desa sudah menetapkan anggaran bagi BUMDes dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk APBDes 2018. “APBDes untuk mendorong BUMDes Jenetaesa menjadi pengecer pupuk bersubsidi ini, akan disahkan pada bulan Desember 2017 ini,” pungkas Kiki.

Laporan/Foto: Uppy Supriadi, Anggota Perkumpulan Katalis, Jurnalis Warga untuk Villagerspost.com