Mengurai Benang Kusut Distribusi Pupuk Bersubsidi Lewat E-RDKK

Para pembicara di acara Lokakarya Penyusunan RDKK Elektronik (e-RDKK) yang di Maros, Sulsel, Selasa (5/6). (dok. villagerspost.com/uppy supariyadi)

Maros, Villagerspost.com – Salah satu masalah besar dalam program pupuk bersubsidi yang ditemukan dalam audit sosial pupuk bersubsidi yang dilaksanakan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan atas dukungan Oxfam, adalah penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Temuan audit di Maros yang dilaksanakan oleh mitra KRKP, Perkumpulan Katalis, salah satunya adalah soal kacau balaunya penyusunan RDKK di tingkat kelompok tani.

Untuk mengatasi masalah tersebut, KRKP bersama Perkumpulan Katalis menggelar Lokakarya Penyusunan RDKK Elektronik (e-RDKK) yang dihelat di Maros, Selasa (5/6). Kegiatan ini dihadiri oleh unsur terkait seperti dari Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), para petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani, akademisi, mahasiswa, dan unsur pemerintah desa.

Dalam pemaparan hasil audit pupuk bersubsidi dalam lokakarya tersebut, Hariadi Propantoko dari KRKP mengungkapkan, salah satu dampak dari kacaunya penyusunan RDKK adalah, timpangnya jumlah pupuk bersubsisi yang didistribusikan ke satu daerah. “Ada daerah yang kelebihan pupuk ada juga yang kekurangan, karena ada kelompok tani yang menyusun RDKK secara berlebihan, sementara di desa lain tak kebagian karena tidak menyusun RDKK,” kata pria yang akrab disapa Ropan tersebut.

Banyak kelompok tani, kata Ropan, menganggap menyusun RDKK hanya sekadar fomalitas, bahkan RDKK disusun oleh penyuluh pertanian. “Selama ini, RDKK masih sekadar formalitas, akibatnya terjadi ketidaksesuaian antara data dalam RDKK dengan kondisi lapangan sesungguhnya,” terang Ropan.

Konsekuensi dari kekurangakuratan data RDKK menyebabkan ketidakefisienan jumlah pupuk yang disubidi, termasuk kemungkinan terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima manfaat atau manipulasi. Ropan mengatakan, dari hasil audit terungkap, fungsi manajemen seperti monitoring dan evaluasi tidak berjalan dengan efektif.

“Kehadiran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) untuk pengawasan masih bersifat sekadar memenuhi persyarat regulasi,” tambahnya.

Sementara peran pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam melakukan monitoring dan evaluasi tidak terlihat. “Akibatnya, meskipun kebijakan ini telah berlangsung lama namun setiap saat masih terkendala pada masalah yang sama seperti kelangkaan pupuk, saat dibutuhkan petani,” papar Ropan.

Direktur Perkumpulan Katalis Siswan mengatakan, kebijakan pupuk bersubsidi sudah berlangsung cukup lama sehingga masyarakat tidak sadar dengan adannya subsidi harga pupuk dari pemerintah. Dalam hal terjadi masalah, kata dia, banyak petani yang tidak bisa melakukan komplain karena beragam alasan.

“Banyak pihak yang mengawasi tetapi mekanisme komplain berjalan dengan kurang baik sehingga belum ada tempat mengadu ketika terjadi misalnya keterlambatan maupun kelangkaan pupuk,” terang Siswan.

Problem lain dari kebijakan anggaran pupuk bersubsidi yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahun adalah penentuan jumlah kuota nasional ditentukan secara politik. “Misalnya, usulan dari kementerian 15 juta ton namun yang disahkan di DPR hanya 9 juta ton. Ini salah satu hal yang menyebabkan terjadinya kelangkaan,” kata Siswan.

“Hal ini berakibat pada adanya inovasi di daerah, dalam penyusunan RDKK jumlah kebutuhan pupuk pada RDKK diangkat sedikit dengan harapan kebutuhan pupuk petani dapat terpenuhi,” tambahnya.

Karena itu, kata dia, penyusunan RDKK secara tepat dan akurat sangat penting untuk mengurai masalah distribusi pupuk bersubsidi ini. “Penyusunan RDKK Elektronik (e-RDKK) bisa menjadi jalan keluar untuk masalah ini,” kata Siswan.

Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, sejak awal tahun ini merupakan salah satu provinsi dari provinsi di Indonesia yang melaksanakan e-RDKK dan kartu tani. Adofien, dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros mengatakan, penyusunan RDKK secara elektronik memang lebih baik, meski masih banyak kekurangan di sana sini.

“e-RDKK memang bermanfaat dan efektif karena terintegrasi dengan e-KTP melalui Kartu Tani. Kartu Tani merupakan sesuatu yang baru, untuk yang baru memang sering muncul riak-riak. Pola smart card yang pernah ada di Kabupaten Maros berbeda dengan kartu tani, kartu tani sifatnya perorangan,” katanya.

Sementara itu terkait pengaduan, Arfai Aliuddin dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros mengatakan, model pengaduan yang ada di Kabupaten Maros di antaranya melalui kotak saran, telepon, fax, SMS Center, email serta media sosial seperti facebook, whatssapp dan instagram. “Mekanisme pengaduan Kabupaten Maros dikelola langsung Dinas Kominfo melalui pusat layanan aduan yang dikelola oleh bagian humas,” ujarnya.

Arfai mengungkapkan, di tahun 2019, Dinas Kominfo Kabupaten Maros akan menerapkan dua aplikasi yaitu, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan e-Lapor, terkait dengan layanan pengaduan publik. “Selain sebagai pusat aduan, Dinas kominfo juga akan menjadi pusat database di Maros. Salah satu kegunaan dari data base adalah mengurangi tingkat penyelewengan dari data yang ada, dicocokkan di lapangan, misalnya jumlah poktan, kebutuhan RDKK dan lain-lain. Dari sini kita bisa mengetahui ada indikasi penyelewengan atau tidak,” tegasnya.

Dari hasil lokakarya ini Siswan mengatakan, terkait e-RDKK, itikad baik dari pemerintah sudah ada. “Perlu ada upaya untuk memastikan proses penyusunan e-RDKK yang sedang berjalan semakin faktual termasuk akurasi data petani dan data luasan lahan,” katanya.

Siswan juga mengatakan, perlu ada pemetaan kembali kelompok tani antara yang aktif, kurang aktif dan tidak aktif. “Ini perlu dilakukan untuk dijadikan potret, atau pilot project lokasi pembelajaran e-RDKK dan Kartu Tani, pendataan bisa dilakukan misalnya di dua kecamatan, untuk percontohan sebelum diberlakukan pada semua kecamatan di Kabupaten Maros,” pungkasnya.

Sementara itu, terkait rekomendasi, Ropan mengatakan, rekomendasi dalam bentuk teknis berupa sosialisasi juga sangat penting. “Sosialisasi ini harus sampai ke kelompok tani, bentuknya berupa pendampingan pengisian e-RDKK. Penting juga adanya dukungan anggaran serta dukungan regulasi di tingkat daerah,” pungkas Ropan.

Laporan/Foto: Uppy Supriadi, Anggota Perkumpulan Katalis, Jurnalis Warga untuk Villagerspost.com

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *