Menteri Desa PDTT Dorong Penyaluran Dana Desa Dukung Daya Beli Masyarakat di Masa Pandemi

Ilustrasi dana desa. (dok. kulonprogokab.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengimbau para kepala daerah menggenjot penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk menopang peningkatan daya beli dan peningkatan konsumsi masyarakat di masa pandemi. Namun, penyaluran dana tersebut harus tepat sasaran.

“BLT Dana Desa menjadi supporting (pendukung) DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sehingga keberadaannya hadir karena Covid-19,” kata Halim saat menjadi nara sumber di sebuah acara di TVRI, Selasa (20/7).

Halim memaparkan, sasaran utama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang terdampak Covid-19, kehilangan matapencaharian, belum termasuk dalam DTKS, dan miliki anggota keluarga yang berpenyakit kronis menahun.

PKTD sasarannya adalah keluarga setengah penganggur, kelompok miskin dan kelompok marjinal lainnya seperti difabel dan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang tahun kemarin jumlah mencapai 2,4 juta jiwa.

Halim Iskandar mengingatkan, dana desa bersumber dari APBN yang fokus ke penanganan Covid-19. Selain itu, dana desa juga difokuskan untuk mendanai Desa Lawan Covid-19 yang berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 yang menghidupkan lagi Pos Gerbang Desa dan Ruang-ruang Isolasi Desa.

Halim menyatakan, tidak ada lagi alasan keterlambatan penyaluran BLT Dana Desa, karena Kementerian Keuangan telah berikan relaksasi yang akan permudah proses pencairan. “Jadi tidak ada lagi warga desa yang belum peroleh jaring pengaman sosial, ini harus di cover oleh BLT Dana Desa,” ujarnya.

Untuk percepat penyaluran, Kemendes PDTT lakukan pemantauan setiap hari melalui Pendamping Desa dan Kepala Desa serta Pemerintah Daerah. Kemendes PDTT, kata Halim sapaan akrabnya, akan memberikan sanksi tegas kepada desa yang tidak manfaatkan Dana Desa untuk BLT, PKTD dan Desa Lawan Covid-19.

“Ini tiga hal yang tidak bisa ditawar. BLT merujuk pada data tahun 2020 sekitar 8 juta KPM, kemudian untuk PKTD dan Desa Aman Covid-19. Jika dibawah 2020 maka akan dievaluasi,” tegas Halim.

Halim memohon kepada kepala daerah untuk selalu mengecek desa-desa soal penyaluran tiga hal tadi, minimal setara dengan tahun 2020. Bahkan, Kemendes bakal kirimkan data sebagai referensi. “Jika ada penambahan, silahkan karena Dana Desa boleh digunakan buat itu meski lebih besar dari tahun 2020,” ujarnya.

“Kemudian PKTD ini harus dimaksimalkan karena yang diuntungkan adalah Pemerintah Daerah karena jika Dana Desa dimaksimalkan maka warga desa tidak akan terdampak secara signifikan atas pandemi Covid-19 ini,” pungkas Halim.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *