Menuju Davos: Hapus Kesenjangan, Hapus Pembebasan Pajak

Jakarta, Villagerspost.com – Kesenjangan sosial yang terus berlangsung, menciptakan kondisi dimana 62 orang di dunia memiliki kekayaan setara dengan seluruh kekayaan yang dimiliki setengah penduduk miskin dunia. Lima tahun sebelumnya, jumlah orang kaya yang memiliki kekayaan sebesar itu masih berjumlah 388 orang, berdasarkan laporan yang dirilis Oxfam, hari ini, Senin (18/1).

Laporan itu dirilis menyambut pertemuan tahunan forum ekonomi dunia (world economic forum) dimana para elit keuangan dan elit politik dunia akan bertemu di Davos, Swiss. Laporan bertajuk: “Ekonomi untuk 1 Persen” mengungkapkan bahwa kekayaan separuh orang termiskin di dunia semakin berkurang senilai triliunan dolar sejak tahun 2010 atau menurun sebesar 41%.

Hal ini terjadi ketika populasi global meningkan sebanyak 400 juta orang sepanjang periode tersebut. Sementara  itu kekayaan orang terkaya yang berjumlah 62 orang itu meningkat sebesar setengah triliun dolar hingga 1,76 triliun dolar.

Laporan itu juga menunjukkan bagaimana perempuan menjadi pihak yang paling terpukul akibat terjadinya kesenjangan sosial itu–dari sejumlah 62 orang terkaya di dunia, 53 diantaranya adalah laki-laki dan hanya sembilan yang perempuan.

Meskipun pemimpin dunia terus mewacanakaan tentang perlunya mengatasi kesenjangan ini, dan pada September lalu menyetujui tujuan global untuk mengatasinya, kesenjangan antara orang terkaya dan termiskin justru secara dramatis semakin meningkat dalam 12 bulan ini.

Prediksi Oxfam yang dibuat menjelang pertemuan Davos tahun lalu bahwa 1 persen penduduk kaya dunia akan menguasai kekayaan kita semua, sebenarnya menjadi kenyataan di tahun 2015–setahun lebih awal dari yang diperkirakan. Oxfam pun mengimbau untuk melakukan aksi nyata untuk mengatasi kesenjangan ekonomi ekstrem ini yang menjadi ancaman bagi kemajuan dalam mengatasi kemiskinan selama seperempat abad ini.

Sebagai prioritas, Oxfam mengimbau pengakhiran era pembebasan pajak yang banyak dipakai orang-orang kaya dan perusahaan untuk menghindari membayar pajak untuk kepentingan umum. Kebijakan ini jelas telah menghilangkan aset penting pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan.

Direktur Eksekutif Oxfam Winnie Byanyima mengatakan, sangat tidak bisa diterima bahwa separuh orang termiskin di dunia memiliki kekayaan tidak lebih dari segelintir orang super kaya yang bisa dimuat dalam sebuah bus. Pemimpin dunia khawatir tentang meningkatnya kesenjangan namun tak menerjemahkannya dalam aksi nyata, dunia semakin menjadi tempat yang tidak adil dan tren ini semakin meningkat.

“Kita tidak bisa membiarkan ratusan juta orang kelaparan sementara sumber daya yang bisa digunakan untuk menolong mereka dihisap oleh mereka yang berada di puncak,” kata Byanyima dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Senin (18/1).

“Saya menantang pemerintah, perusahaan dan elit di Davos untuk memainkan peran meraka dalam mengakhiri era pembebasan pajak yang memberi bahan bakar bagi terjadinya kesenjangan ekonomi dan mencegah kesempatan ratusan juta orang untuk mengangkat diri mereka keluar dari kemiskinan,” tegas Byanyima.

Perusahaan multinasional dan orang-orang kaya bermain dengan beragam aturan berbeda antara satu dan lainnya, menolak untuk membayar pajak yang diperlukan masyarakat agar berfungsi. “Faktanya sejumlah 188 dari 201 perusahaan ternama muncul setidaknya dalam satu pembebasan pajak, ini saatnya untuk bertindak,” lanjut Byanyima.

Di tahun 2015, G20 pemerintah menyetujui langkah-langkah untuk menghapus penghindaran pajak melalui kesepakatan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Bagaimanapun parameter ini hanya akan berpengaruh sedikit saja bagi kaum termiskin dan secara luas mengabaikan masalah yang ditimbulkan oleh pembebasan pajak.

Secara global diperkirakan total kekayaan senilai US$7,6 triliun, ditempatkan di luar sana. Jika pajak dibayarkan dari pemasukan yang dihasilkan dari kekayaan itu, tambahan dana sebesar US$190 miliar bisa didapat oleh pemerintah setiap tahun.

Sebanyak 30 persen kekayaan keuangan Afrika juga disimpan di luar sana, membebankan kehilangan pajak senilai US$14 miliar pendapatan pajak setiap tahun. Angka itu sangat cukup untuk membayar dana kesehatan bagi ibu dan anak yang dapat menyelematkan hidup 4 juta anak setiap tahun dan menggaji guru agar anak-anak itu bisa sekolah.

Sembilan dari Sepuluh mitra forum ekonomi dunia melakukan setidaknya sekali pembebasan pajak dan diperkirakan penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional membebani negara berkembang senilai US$100 miliar setiap tahun. Investasi perusahaan untuk pembebasan pajak meningkat hampir empat kali antara tahun 2000-2014.

Membolehkan pemerintah untuk mengumpulkan pajak yang terutang dari perusahaan dan orang terkaya sangat penting dibahas ketika pemimpin dunia bertemu untuk menyusun tujuan mereka seperti yang disepakati September lalu untuk menghapus kemiskinan ekstrem di tahun 2030.

Meskipun jumlah orang yang hidup dengan kemiskinan ekstrem berkurang separuh antara tahun 1990 dan 2010, rata-rata pendapatan tahunan 10 persen orang termiskin telah meningkat kurang dari US$3 per tahun dalam seperempat abad ini. Itu setara dengan peningkatan kekayaan individu hanya sebesar satu sen dolar setahun.

Ketika kesenjangan diantara negara-negara tidak bertumbuh antara tahun 1990-2010 tambahan sebanyak 200 juta orang akan terselamatkan dari kemiskinan. Salah satu dari tren kunci dibalik meningkatnya kesenjangan yang diungkap Oxfam dalam laporannya adalah turunnya pendapatan nasional yang diterima pekerja di seluruh negara maju dan kebanyakan negara berkembang.

Ini semakin memperlebar jurang antara pembayaran di puncak dan di bawah dalam skala pendapatan. Kebanyakan pekerja bergaji rendah di dunia adalah kaum perempuan.

Sebagai perbandingan kontras, orang yang sudah kaya diuntungkan oleh tingkat pengembalian modal dari pembayaran bunga, dividen dan sebagainya yang secara konstan jumlahnya lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Keuntungan ini bersenyawa dengan penggunaan pembebasan pajak yang barangkali menjadi contoh paling nyata dalam laporan itu yang mengulas bagaimana aturan permainan ekonomi telah ditulis ulang yang membuat orang-orang kaya semakin luar biasa dalam mempertahankan kekayaannya.

Karena itu Oxfam menyerukan perlawanan terhadap pemberian fasilitas pembebasan pajak. Aksi ini penting untuk mencegah hilangnya dana miliaran dolar akibat pembebasan pajak yang sebenarnya dibutuhkan pemerintah untuk mendanai kesehtan, sekolah dan layanan publik penting lainnya.

Pemerintah juga harus memastikan penggajian yang adil bagi pekerja kelas bawah, seimbang dengan kelas atas termasuk mengganti sistem upah minimum dengan sistem pengupahan sesuai kebutuhan hidup dan menghapus jurang penggajian antara laki-laki dan perempuan.

“Orang kaya tidak bisa lagi berpura-pura kekayaannya akan menguntungkan orang-orang lain, kekayaan ekstrem mereka nyatanya menyakiti ekonomi global. Ledakan kekayaan orang-orang super kaya baru-baru ini telah membebani kaum termiskin pada umumnya,” kata Byanyima. (*)