Menutup Celah Korporasi Gugat Negara

Perundingan RCEP di Tianjin China (dok. kementerian perdagangan)
Perundingan RCEP di Tianjin China (dok. kementerian perdagangan)

Jakarta, Villagerspost.com – Mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS) menjadi klausul yang paling dikecam dalam setiap forum perjanjian dagang internasional. Pasalnya lewat mekanisme itu, negara bisa digugat oleh korporasi yang menanamkan investasinya jika membuat kebijakan yang dinilai merugikan korporasi.

Karena alasan itulah, Indonesia for Global Justice meminta agar perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) tidak memasukan mekanisme ISDS. Mekanisme ini sudah dikritik banyak negara, termasuk oleh kebanyak negara anggota RCEP itu sendiri.

Di negara lain, kritik terhadap mekanisme ISDS ini telah diikuti dengan tindakan beberapa negara untuk mereview mekanisme tersebut dan membuat model perjanjian investasi baru, seperti yang dilakukan oleh India, Afrika Selatan, dan termasuk Indonesia. Bahkan Australia juga berposisi untuk mempertimbangkan mekanisme ISDS secara kritis dalam seluruh kesepakatan perdagangan bebasnya.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti menjelaskan, di ASEAN, hanya Indonesia yang telah memiliki langkah maju dalam merespons mekanisme ISDS. Indonesia membuat draf perjanjian investasi model baru yang dianggap lebih seimbang antara kepentingan investor dengan policy space negara dengan menerapkan prinsip-prinsip yang mempromosikan keberlanjutan pembangungan.

“Indonesia memiliki draf yang lebih baik dari pada isi teks perundingan RCEP. Draf Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) yang dimiliki Indonesia tidak hanya memberikan pembatasan terhadap definisi investasi, penerapan Fair and Equitable Treatment, dan ketentuan expropriation (bentuk nasionalisasi yang disertai dengan pembayaran ganti rugi atau kompensasi-red), tetapi juga draf ini hendak berupaya untuk memasukan ketentuan yang melindungi hak-hak publik,” jelas Rachmi dalam pernyataan yang diterima Villagerspost.com, Rabu (7/12).

Menurut Rachmi draf P4M Indonesia juga hendak membatasi ruang lingkup pemberlakuan mekanisme sengketa investasi untuk meminimalisasi risiko gugatan ISDS. Hal ini dilakukan melalui penerapan aturan sengketa melalui pengadilan dalam negeri atau Badan Arbitrase Nasional, dan bukan melalui Mekanisme ISDS di ICSID (lembaga internasional otonom yang didirikan berdasarkan Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Investasi antara Negara dan Negara Lainnya).

“Perundingan RCEP, khususnya terkait dengan bab investasi, tidak perlu mengulangi kesalahan Perjanjian Trans Pacific Partnership (TPP). RCEP tidak perlu memasukan mekanisme ISDS yang sudah dikritik banyak Negara, termasuk oleh kebanyak Negara anggota RCEP itu sendiri,” tambah Rachmi.

Terakhir, Rachmi juga mendorong ASEAN sebagai satu kawasan seharusnya bisa mendukung model ini, dan memperkuat posisi bersama untuk tidak membuat posisi yang akhirnya hanya menguntungkan beberapa Negara anggota ASEAN saja tetapi merugikan sebagian besar kepentingan Negara anggota ASEAN lainnya, khususnya LDCs Country seperti Laos, Myanmar, dan Kamboja.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan penyelesaian perundingan RCEP akan membawa dampak positif pada ekonomi regional maupun ekonomi global. Indonesia berharap  perundingan RCEP bisa diselesaikan pada tahun 2017 mengingat saat ini terjadi penangguhan beberapa inisiatif perdagangan regional seperti Trans-Pacific Partnership dan Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership.

“Sebagai koordinator dan Ketua Komite Perundingan, Indonesia berperan penting memajukan perundingan RCEP, terutama karena terjadinya penangguhan beberapa inisiatif perdagangan regional, seperti Trans-Pacific Partnership dan Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership,” kata Enggar.

Hal tersebut telah memberikan dampak yang kurang positif bagi sistem perdagangan. Fenomena Brexit dan beberapa pemilihan umum di negara-negara Eropa turut menciptakan ketidakpastian bagi Uni Eropa dan berdampak pada perdagangan dan investasi global.

Mendag melihat kekuatan ekonomi yang dimiliki negara-negara anggota RCEP akan berkontribusi besar pada perbaikan ekonomi di kawasan. RCEP memiliki populasi sebesar 45% populasi dunia; kombinasi GDP hingga US$22,4 triliun; mencakup 30% dari total perdagangan dunia; serta pertumbuhan negara besar seperti RRT, India, dan Indonesia yang akan mencapai nilai US$100 triliun pada 2050.

“Indonesia berharap hasil perundingan RCEP akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia karena dampak yang diakibatkannya terhadap kawasan regional dan ekonomi global,” tegas Mendag.

Lebih lanjut, Mendag menjelaskan, RCEP akan memberikan manfaat bagi Indonesia untuk memperoleh akses pasar yang lebih baik dibandingkan dengan yang didapat dari Free Trade Agreement (FTA) antara ASEAN dan para negara mitra. Melalui perundingan ini, hal-hal yang belum didapat Indonesia dari berbagai FTA dalam format ASEAN+1, bisa diperbaiki seperti akses pasar produk pertanian ke India dan RRC.

Bagi Indonesia, 15 negara anggota RCEP mewakili 56,2% ekspor Indonesia ke dunia dan 70% impor Indonesia dari dunia. RCEP juga merupakan 48,21% sumber investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI) bagi Indonesia. Sampai saat ini, para perunding masih kesulitan menyepakati modalitas perundingan barang, jasa, dan  investasi.

Satu-satunya bidang perundingan yang telah berhasil diselesaikan adalah bab perundingan tentang Kerja Sama Ekonomi dan Teknis. Diharapkan  pada putaran perundingan ke-16 ini, dapat diselesaikan bab tentang UKM. RCEP digagas Indonesia saat menjadi Ketua ASEAN 2011 untuk mengkonsolidasikan lima perjanjian ASEAN+1 (ASEAN dengan Australia-Selandia Baru, RRC, India, Korea, dan Jepang).

Perundingan diluncurkan pada November 2012 oleh 16 Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dan enam negara mitranya. Sejak perundingan putaran pertama RCEP pada Mei 2013, Menteri Ekonomi ASEAN menunjuk Indonesia sebagai koordinator posisi ASEAN dan Ketua Perundingan RCEP atas kesepakatan menteri dari 16 negara peserta perundingan RCEP. Putaran perundingan RCEP-TNC selanjutnya akan diselenggarakan pada Februari 2017 di Kobe, Jepang. (*)

Ikuti informasi terkait perdagangan bebas >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *