Merauke Jadi Lumbung Pangan, Perbaikan Irigasi Mendesak

Jakarta, Villagerspost.com – Anggota Komisi IV DPR RI Saniatul Lativa mengatakan, penetapan Kabupaten Merauke, Papua, sebagai lumbung pangan nasional oleh pemerintah, dinilai sudah tepat. Alasannya, Kabupaten Merauke masih memiliki lahan yang sangat luas untuk membuka kembali areal sawah. Potensi pertanian Merauke juga luar biasa.

“Merauke punya potensi pertanian yang luar biasa. Sudah tepat pemeritah menetapkan Merauke sebagai lumbung pangan nasional. Belanda sendiri dahulu membangun pengairan sawah di lintang selatan, karena potensinya lebih besar daripada lintang utara,” kata Sani seperti dikutip dpr.go.id, Senin (14/11).

Komisi IV DPR, pada Sabtu (12/11), memang telah melakukan kunjungan kerja ke kabupaten paling timur Indonesia itu. Para anggota sudah melihat dari dekat pembukaan lahan untuk cetak sawah baru di Distrik Kurik, tepatnya di Kampung Salor, Merauke. Di sektor A ada 163 hektare lahan yang sudah ditanami dari usulan luas lahan 338 hektare.

Secara keseluruhan di tiga distrik di Merauke ada 2000 hektare lahan yang dibuka dan 1.086 hektare diantaranya sudah ditanami. Tinggal persoalan yang dihadapi adalah infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jembatan.

Sani menambahkan, Komisi IV akan terus mendorong agar kekurangan yang terlihat di lapangan bisa segera diatasi. Di Distrik Kurik ternyata masih mengadalkan irigasi tadah hujan. Kanal-kanal untuk menampung air hujan di sekitar areal swah dibangun. Tapi irigasi ini hanya bersifat sementara, tidak bisa untuk jangka pangjang. Harus dibangun sistem irigasi terpadu.

“Kalau menurut ahli, air harus diambil dari Kabupaten Boven Digul yang bersebelahan. Memang anggarannya untuk proyek inin sangat besar. Tapi, harus kita pikirkan, kalau ini berhasil, hasilnya pun sangat besar dan manfaat ekonomi bagi masyrakt di sini sangat luar biasa,” ungkap politisi Partai Golkar itu.

Perbaikan infrastruktur irigasi di Kabupaten Merauke untuk mengairi areal sawah memang mendesak. Pasalnya saat ini banyak irigasi yang rusak, bahkan irigasinya hanya mengandalkan air hujan dengan membangun kanal-kanal sebagai kanal irigasi tadah hujan.

Anggota Komisi IV DPR Sulaeman Hamzah mengatakan, kondisi ini butuh perhatian serius pemerintah, apalagi Merauke sudah ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional. Komisi IV memang menyayangkan kondisi irigasi di Merauke yang tidak bisa optimal mengairi areal sawah. Padahal, pemerintah juga sudah menargetkan tahun ini membuka lahan satu juta hektare di Merauke. “Yang mendesak saat ini, bagaimana irigasi yang ada diperbaiki secara total. Rata-rata semuanya rusak,” ujar Sulaeman.

Hingga kini, seluruh irigasi yang ada belum mendukung untuk mencetak sawah baru di Merauke. Pengairan areal sawah yang masih mengandalkan air tadah hujan, hasilnya pun tidak akan maksimal. Pemda dan pemeintah pusat, memang, dituntut serius mengatasi sistem irigasi ini. Potensi air yang ada harus dicermati untuk mengairi daerah persawahan di Merauke.

Persoalan lain adalah tata ruang berupa alih fungsi lahan. Tata ruang di Papua, sambung Anggota F-Nasdem ini, belum tuntas diselesaikan, terutama menyangkut lahan hutan. Alih fungsi hutan menjadi areal pertanian harus dimaksimalkan. Bila sudah dialihkan, maka kebutuhan SDM pertanian pun jadi keniscayaan yang perlu dipikirkan ke depan.

Untuk memperbaiki saluran irigasi di Merauke ini, menurut anggota Komisi IV DPR Andi Nawir, sangat membutuhkan konektivitas antarkementerian. Konektivitas ini dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian di Merauke, Papua, yang sudah ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional.

“Saya kaget melihat potensi lahan yang cukup luas. Dalam pertemuan dengan Wakil Bupati Merauke, ternyata luas areal di sini masih satu juta hektare yang belum dikelola. Ini sangat menarik bagi DPR dan pemerintah pusat yang kebetulan ingin merealisasikan program cetak sawah baru,” ujar Andi.

Kata Andi, konektivitas antara Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR juga dibutuhkan untuk membangun irigasi besar yang bisa mengairi sejuta hektar sawah yang ditargetkan dibuka tahun ini. “Ini memang perlu ditangani lintas kementerian agar irigasi yang ada bisa diperbaiki, bahkan dibangun sistem irigasi yang lebih besar dan terpadu. Harus ada konektivitas antara Kementan dan Kemen PUPR agar bisa menyelesaikan secara total.  Kelak, hasilnya bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat Merauke,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Persoalan lainnya yang dihadapi pemerintah setempat adalah alih fungsi lahan dari hutan menjadi sawah. Untuk membuka lahan satu juta hektare dan mencetak sawah baru perlu membuka areal hutan di Merauke. Kementerian Kehutanan sendiri sudah membuka diri agar Pemerintah Kabupaten Merauke mengajukan surat resmi ke Pemerintah Propvinsi Papua. Selanjutnya Pemprov akan mengajukan alih fungsi lahan tersebut ke kementerian.

“Saya kira Pemda harus betul-betul cepat menangani persoalan ini, sehingga dapat dikelola secara baik. Saya yakin, bila kita hitung 1000 hektare dibuka lagi, lalu dikali 4 ton rata-rata yang dihasilkan, maka beras yang dihasilkan bisa dua setengah juta ton. Saya kira luar biasa penghasilan dari masyarakat di sini. Apalagi, kalau itu diusahakan secara intensifikasi untuk meningkatkan produksi padi,” pungkas Andi.

Ikuti informasi terkait pertanian di Merauke >> di sini <<