Merintis Regulasi Food Waste di Indonesia

Makanan terbuang atau food waste (dok. tvo.org)
Makanan terbuang atau food waste (dok. tvo.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Banyaknya makanan yang terbuang sia-sia (food waste) dari hotel-hotel, restoran, super market atau tempat makanan lainnya mulai menjadi perhatian berbagai kalangan di Indonesia. Termasuk diantaranya kalangan wakil rakyat. Meski belum ada kajian pasti soal jumlah makanan terbuang di Indonesia, namun dipastikan, jumlahnya sangat banyak, sementara di sisi lain masih banyak yang membutuhkan makanan.

Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dengan pengurus Yayasan Lumbung Pangan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2). Dalam dialog itu, kedua belah pihak merumuskan cara bagaimana agar tidak ada makanan yang terbuang sia-sia.

“Kita belum tahu jumlahnya berapa ton per hari tapi pasti cukup banyak. Sementara di sisi lain banyak masyarakat yang belum beruntung membutuhkan itu,” kata Fadli Zon.

Karena itu, ke depan, DPR akan membuat kajian untuk dijadikan data awal sebagai dasar untuk pembuatan regulasi terkait food waste ini. Spirit dari pertemuan ini untuk mencari format regulasi, agar tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Dan bagi mereka yang membutuhkan bisa tercukupi.

“Ini bukan makanan sisa dan juga bukan makanan kedaluarsa, tapi makanan yang masih layak untuk dimakan, memenuhi nutrisi dan gizi yang masih tetap baik,” ungkap Fadli.

Fadli mengatakan, pihaknya akan memikirkan bentuk regulasi yang dibuat agar super market, hipermart, hotel dan restoran bisa diwajibkan untuk tidak membuang makanan-makanan mereka yang masih layak. “Tetapi diberikan kepada mereka yang membutuhkan, melalui Food Bank ini, sehingga mereka bisa menyalurkan ke panti asuhan, ke masyarakat yang membutuhkan nutrisi di daerah-daerah tertentu,” ungkap Fadli.

Negara yang sudah melakukan ini contohnya adalah Perancis dan Inggris. “Di negara seperti Perancis sudah dilakukan, dan sudah menjadi kewajiban sekarang ini. Food Bank ini kan bagian dari civil society, NGO masyarakat madani, perlu karena yang menjalankan kepedualian sosial,” papar Fadli.

Wakil Ketua DPR Korkesra, Fahri Hamzah yang juga hadir mendukung rencana tersebut. “Ke depan DPR bisa meminta ke pada para pengambil keputusan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, untuk duduk bersama-sama, memikirkan langkah tetap mengatasi hal tersebut,” ujarnya.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *