Minta Hentikan Penggusuran Tanah Petani di Langkat, KNPA Kirim Surat Terbuka ke Jokowi | Villagerspost.com

Minta Hentikan Penggusuran Tanah Petani di Langkat, KNPA Kirim Surat Terbuka ke Jokowi

Aktivis dan petani menuntut penuntasan konflik agraria (dok. jatam.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Kasus penggusuran tanah pertanian yang digarap oleh para petani yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), di Kampung Pertumbukan, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, masih terus terjadi. Meminta penggusuran dihentikan, Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) berkirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo.

“Tentara dan Polisi kembali bertindak anti-rakyat dan pertanian rakyat. Perkebunan milik BUMN, PTPN II terus bersikukuh atas klaim wilayah adat yang lebih dari 25 tahun sudah dikuasai kembali dan diperjuangkan oleh BPRPI,” demikian tertulis dalam surat terbuka yang diterima Villagerspost.com, Selasa (15/9).

Hal ini sangat disesalkan oleh KNPA. Dewi Kartika dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengatakan, penggusuran yang dilakukan PTPN II itu melanggar hukum, karena wilayah tersebut telah menjadi desa definitif dan tanah pertanian pangan rakyat. “Sebab itu, kami mengecam keras tindakan penggusuran dan perusakan tanaman rakyat oleh PTPN II, yang dibekingi oleh aparat TNI dan Polri,” tegas Dewi.

KNPA memaparkan,sejak Jum’at pagi (11/09) sampai dengan sore Senin (14/9) telah terjadi okupasi tanah pertanian rakyat oleh sekitar 300 tentara, 100 Brimob dan 200 security PTPN. Dari 60 hektare tanah pertanian rakyat di Kampung Pertumbukan, sudah 30 hektare dirusak oleh aparat dengan menggunakan alat berat eskavator.

Tindakan tersebut mengancam mata pencaharian 40 KK Anggota BPRPI. Tanah tersebut merupakan sumber kehidupan Kampung Pertumbukan yang biasa ditanami padi, jagung, pisang, kacang tanah dan pohon Mahoni.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) kampung yang terancam akan diratakan oleh pihak PTPN untuk kepentingan pembangunan perkebunan tebu, yaitu Kampung Pertumbukan dan Kampung Durian Slemak di Kecamatan Wampu, serta Kampung Pantai Gemi di Kecamatan Stabat, yang berada di Kabupaten Langkat.

Hingga saat ini, kata Dewi, proses pembukaan lahan oleh PTPN bersama TNI-Brimob baru berjalan di satu kampung yaitu di Pertumbukan). “Ketiga kampung adat tersebut merupakan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang sudah diusulkan BPRPI dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) kepada Pemerintah agar segera dituntaskan konflik strukturalnya dengan PTPN II,” jelasnya.

Karenanya, lahan itu seharusnya dikeluarkan dari klaim aset BUMN sebagai langkah konkret pengakuan penuh hak konstitusional masyarakat adat dan petani BPRPI. Berdasarkan surat yang ditujukan kepada Manajer Perkebunan setempat dan Kapolres Langkat, PTPN II akan mengoperasikan 2 (dua) unit pabrik gula Kwala Madu dan Pabrik Gula Sei Semayang.

“Untuk keperluan tersebut, PTPN II perlu menambah areal penanaman tebu yang berada di atas tanah-tanah rakyat Anggota BPRPI, termasuk mencaplok tanah pertanian mereka,” papar Dewi. 

Masyarakat BPRPI tidak pernah menerima surat pemberitahuan, tidak ada pula proses dialog PTPN II sebelum melakukan okupasi. “Kami mengecam sekaligus menuntut agar proses-proses penggusuran yang dilakukan negara, dalam hal ini BUMN terhadap petani dan rakyat segera dihentikan,” tegas Dewi.

Karenanya, KNPA meminta Presiden Jokowi untuk segera menarik aparat TNI, Brimob dan security PTPN II dari wilayah adat BPRPI. “Menyikapi pengabaian konflik agraria PTPN (HGU BUMN), segera memerintahkan Menteri BUMN dan Menteri ATR/BPN RI untuk segera menjalankan Reforma Agraria yang lama dijanjikan Presiden, sebagai jalan penyelesaian konflik agraria struktural PTPN II dan pengakuan wilayah adat BPRPI di Langkat,” tegas dewi.

Ketiga, KNPA juga mendesak pemerintah menghormati dan mendukung pusat-pusat pertanian pangan dan kebun rakyat, utamanya di masa Pandemi Covid-19 ini. “Bukan sebaliknya justru menyingkirkan hak-hak rakyat untuk bertani dan berdaulat di atas tanahnya,” pungkas Dewi.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *