Momentum Penegakan Hukum Kejahatan Perikanan di Indonesia | Villagerspost.com

Momentum Penegakan Hukum Kejahatan Perikanan di Indonesia

Aktivis Greenpeace menentang aksi transshipment (Dok. Greenpeace)

Aktivis Greenpeace menentang aksi transshipment (Dok. Greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Langkah Kementerian Perikanan dan Kelautan mencabut izin 15 perusahaan yang tergabung dalam empat grup perusahaan besar perikanan, menuai apresiasi. Keempat grup perusahaan perikanan itu dinilai layak dicabut izinnya lantaran diduga melakukan praktik kejahatan perikanan di Indonesia.

Keempat grup perusahaan perikanan itu diantaranya adalah PT Maritim Timur Jaya di Tual (Maluku), PT Dwikarya Reksa Abadi di Wanam (Papua), PT Indojurong Fishing Industries yang berpusat Panambulan, Maluku Tenggara (Maluku), PT Pusaka Benjina Resources di Benjina (Maluku) dan PT Mabiru Industry di Ambon (Maluku). Izin yang dicabut adalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim mengatakan, pencabutan izin ke-15 perusahaan ini dapat dijadikan sebagai momentum penegakan hukum atas tindak pidana perikanan yang telah dilakukan sejak lama. Untuk itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan harus bekerjasama dengan Penyidik Perwira TNI AL dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melanjutkan proses hukum di pengadilan perikanan.

“Dalam konteks inilah, keterlibatan Kejaksaan Agung menjadi sangat penting untuk penuntutan yang maksimal,” kata Halim dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Rabu (24/6).

Pusat Data dan Informasi KIARA (Juni 2015) mencatat, sedikitnya 309 kapal ikan, baik tangkap maupun angkut, yang berafiliasi kepada 4 grup perusahaan perikanan, yakni Grup Mabiru, Pusaka Benjina Resources, Maritim Timur Jaya dan Dwikarya (lihat Tabel 1).

Nama Grup Perusahaan dan Kapal Ikan

No

Nama Perusahaan/Grup

Jumlah Kapal (Unit)

1

Mabiru

63 Kapal Ikan

2

Pusaka Benjina Resources

96 Kapal Tangkap dan 5 Kapal Pengakut Ikan

3

Maritim Timur Jaya

78 Kapal Ikan

4

Dwikarya

67 Kapal Ikan

Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Juni 2015), diolah dari berbagai sumber

“Dari jumlah ini, jika per kapal mempekerjakan 20 ABK, maka sedikitnya terdapat 6,180 Anak Buah Kapal (ABK),” urai Halim.

Belajar dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang menimbulkan ekses sosial, semestinya Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan solusi bagi 6,180 ABK yang rentan terlanggar hak-haknya sebagai pekerja di sektor perikanan.

Terkait hal ini, KIARA mendesak kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan beberapa langkah penting. Pertama, melakukan koordinasi dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memastikan ke-15 perusahaan perikanan memenuhi hak-hak pekerjanya pasca pencabutan izin usahanya.

Kedua, menyalurkan para pekerja kepada perusahaan kelautan dan perikanan atau usaha kreatif lainnya milik negara atau bekerjasama dengan pihak swasta dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional para ABK, seperti hak untuk bekerja dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Ketiga, melakukan pengawalan dan memberikan pendampingan kepada para ABK untuk pemenuhan hak-haknya sebagai pekerja pasca pencabutan izin perusahaan tempatnya bekerja. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *